PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor berharap pemerintah pusat mempercepat proses transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit.
Hal itu dilakukan untuk memastikan agar DBH tersebut bisa dieksekusi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
Syahrudin tak ingin anggaran tersebut terlambat masuk kas daerah.
"Anggaran tersebut rencanannya akan digunakan untuk keperluan pembangunan di Kabupaten PPU sebagai serambi nusantara," ujar Syahrudin, baru-baru ini.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, Kalimantan Timur akan mendapatkan anggaran DBH sawit dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Namun anggaran tersebut akan disebar ke kabupaten kota yang memiliki perkebunan sawit produktif.
Syahrudin M Noor meminta agar pembagian dari BDH Sawit dibagi secara proporsional.
Dirinya tak ingin ada suatu daerah di Kalimantan Timur yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit turut mendapatkan DBH tersebut.
Pembagiannya juga, kata dia, mesti disesuaikan dengan luasan perkebunan kelapa sawit.
Diharapkan pembagian yang proporsional akan memicu peningkatan produktifitas hasil panen.
“Harapan kita segera diluncurkan DBH sawit, tetapi kita maunya proporsional berdasarkan luas areal sawitnya. Jangan sampai nanti tidak ada sawitnya dikasi, itukan tidak proporsional,” kata Syahrudin M Noor.
Syahrudin juga menyampaikan bahwa transfer DBH Sawit ini bisa segera terealisasi. Dirinya tak ingin transfer DBH Sawit yang dilakukan pemerintah pusat terjadi dipenghujung tahun. Sehingga pemerintah akan keteteran untuk menggunakan anggaran tersebut.
“Harapan kita yah kita minta supaya dipercepat, jangan sampai nanti masuknya di ujung-ujung, tidak bisa digunakan,” ucapnya.
Dengan anggaran yang disalurkan ini direncanakan untuk membangun kantor pemerintahan. Miris menurutnya diumur ke 21 tahun, pemerintah kabupaten masih belum bisa melengkapi kantor pemerintahan sehingga beban sewa disetiap tahun selalu menghantui.
