BALIKPAPAN-Pemerintah menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dimulai pda awal 2024 mendatang. Namun, rencana pemindahan ini akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kesiapn hunian ASN di IKN.
Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Arizal mengatakan, kementeriannya sudah melalukan pemetaan ASN pada masing-masing kementerian/lembaga yang akan boyongan lebih dulu IKN.
Jika sesuai rencana, pada 2024 nanti ada 11.274 ASN dari 38 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan ke IKN. Target itu, kata Arizal bakal menyesuaikan dengan ketersediaan hunian yang saat ini tengah dibangun Kementerian PUPR.
“Jika nanti huniannya siap 100 persen maka 11.000 lebih ASN itu akan langsung pindah. Tapi jika nanti misalnya yang baru siap hanya 6.000 unit hunian, maka jumlah ASN yang dipindahkan akan kembali dipetakan lagi. Sisanya akan menyusul atau dijadwalkan ulang,” beber Arizal di sela Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pemindahan IKN, Selasa (30/5) di Hotel Blue Sky, Balikpapan.
Selain menyiapkan fasilitas hunian bagi ASN, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat pindah ke IKN. Misalnya saja bisa membawa pasangan beserta dua anak maksimal dan satu asisten rumah tangga dan memberikan biaya pindah.
Selain itu Kementerian PANRB juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian tunjangan kemahalan bagi ASN yang bertugas di IKN.
Tak cuma tunjangan kemahalan, kementerian juga akan menyiapkan tunjangan khusus atau tunjangan kinerja bagi ribuan ASN ini. Pemberian tunjangan ini, kata Arizal diharapkan tak akan menambah beban APBN. “Karena kalau nambah anggaran nanti efeknya membebani APBN, kami tidak ingin seperti itu,” katanya.
Menurut Arizal, skema yang memungkinkan adalah memangkas tunjangan kinerja atau tunjangan khusus bagi ASN di Jakarta untuk dialokasikan bagi ASN di IKN. “Jadi bahasanya optimalisasi anggaran. Tapi ini masih akan dikaji lagi,” ungkap dia.
Di sisi lain, sejauh ini masih ada 6 kementerian lembaga yang belum menyerahkan rincian ASN yang bakal dipindahkan ke IKN, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perdagangan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan BPK. “Tapi minggu ini mereka sudah menyerahkan rinciannya,” jelas Arizal.
Sebagai tambahan, pada 2024 mendatang pemerintah menargetkan akan ada 16.690 ASN termasuk TNI dan Polri yang mulai pindah ke IKN. Rinciannya, 11.274 ASN dan 5.716 personel TNI/Polri. (hul)
