BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan wali kota terhadap LKPJ 2022. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (22/5).
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, tanggapan dan masukan semua telah dituangkan dalam pandangan umum fraksi masing-masing. Sebagai respons dari nota penjelasan yang disampaikan wali kota pada paripurna sebelumnya.
Maka tahapan berikutnya wali kota akan menjawab pertanyaan dan pandangan umum fraksi melalui paripurna juga. "Hingga tahapan terakhir nanti, fraksi kembali memberikan pendapat akhirnya sebagai rekomendasi," ujarnya.
Menurutnya beberapa poin utama sudah disampaikan setiap fraksi atas kinerja wali kota pada 2022. Termasuk kritik dan saran yang akan jadi perbaikan dalam tahun ini. "Fraksi Golkar sudah objektif menilai bahwa kinerja wali kota sudah sangat bagus," katanya.
Sementara itu, Sekkot Balikpapan Muhaimin yang mewakili pemerintah kota menyampaikan, pandangan umum ini tentu ada koreksi dan masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKPJ 2022. "Kami akan menjawab pandangan fraksi. Setelah itu akan menjadi catatan dan evaluasi," tuturnya.
Pemkot Balikpapan akan memperhatikan semua catatan agar tidak terulang kembali pada tahun ini. Misalnya terjadi Silpa yang besar Rp 600 miliar dari berbagai faktor. "Ada program kegiatan di beberapa objek tertentu yang serapannya tidak sampai 50 persen," jelasnya.
Muhaimin menjelaskan, contohnya kasus pengadaan lahan yang memiliki serapan kecil. "Harus menjadi perhatian karena membebaskan lahan tidak mudah proses mekanismenya harus jelas dan pasti perlu dilakukan secara kehati-hatian," bebernya.
Sedangkan untuk program fisik akan menjadi perhatian dan catatan agar bisa dilakukan perbaikan. Kedua soal fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang berjalan. "Diharapkan secara maksimal bukan hanya menyerahkan kepada konsultan, tapi juga ada dari internal," tutupnya. (din/pro/adv)
