BALIKPAPAN - Tidak semua masyarakat di Kaltim mengetahui pelaksanaan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Persentasenya 18 persen. Sementara, dari 82 persen yang mengetahui, sebanyak 5 persen mengungkapkan belum memutuskan apa akan berpartisipasi atau tidak. Data ini terungkap dari hasil survei Markdata yang dirilis, Selasa (23/5).
"Meski persentasenya hanya 18 persen, namun ini menjadi catatan dan pekerjaan rumah penyelenggara pemilu," ungkap Founder & CEO Markdata Faisal Arief Kamil dalam rilis survei Kaltim "Pergeseran Peta Elektoral Parpol, Caleg dan Capres Menjelang 2024", yang dilaksanakan via Zoom kemarin.
Faisal mengungkapkan, survei yang dilakukan lembaganya melibatkan 800 responden yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kaltim. Dilakukan secara proporsional, dengan metode multistage random sampling dan langsung pada periode 26-3 Mei 2023. Untuk mengukur perilaku pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang. Di mana ikut mengukur elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas terhadap calon legislatif dan calon presiden. Termasuk kepuasan pemilih terhadap anggota DPR RI perwakilan Kaltim saat ini.
"Hasilnya Golkar menduduki urutan pertama dari sisi popularitas parpol di tingkat DPR RI, disusul PDI Perjuangan kemudian Demokrat lalu Gerindra," ungkap Faisal. Hasil yang sama diperoleh dari hasil analisis akseptabilitas dan elektabilitas.
Di Kaltim, secara umum responden mengaku puas dengan kinerja parpol di daerah pemilihan (dapil). Mencapai 85 persen. Namun jika diukur perbandingannya, antara tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan, ada gap atau jarak cukup jauh. Markdata menggarisbawahi tiga kepentingan yang paling dominan, yakni bersih/bebas dari korupsi, rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan terbuka untuk semua kelompok.
"Tiga hal ini gapnya cukup tinggi. Soal bersih/bebas korupsi misalnya, dengan tingkat kepentingan 88 persen, ternyata tingkat kepuasannya hanya 80 persen," ujarnya.
Beralih ke nama calon legislatif (caleg) yang diusung. Faisal menyebut, nama-nama ini tidak diatur, melainkan keluar dari mulut responden sendiri. Surveyor pun hanya membantu menyodorkan nama-nama anggota DPR RI yang saat ini menjadi wakil Kaltim di Senayan, sebutan Gedung DPR RI di Jakarta.
"Hasilnya cukup berbeda dengan parpol. Di mana nama Irwan, anggota DPR RI dari Demokrat meraih popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas tertinggi di antara anggota DPR RI atau mereka yang namanya akan masuk sebagai calon legislatif. Disusul Rudy Mas'ud dari Golkar dan Awang Faroek Ishak dari Nasdem. Kemudian Hadi Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai Wagub Kaltim dan Hetifah Sjaifudian dari Golkar," beber Faisal.
Hal ini kata dia menggambarkan, bagaimana masyarakat Kaltim memandang tingkat kepuasan caleg dibandingkan parpol. Ini pula yang tergambar dalam tingkat kepuasan. Di mana sebanyak 87 persen responden puas dengan kinerja anggota DPR RI dapil Kaltim. Namun berbeda dengan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas, di mana Irwan menjadi urutan pertama, responden menilai kinerja Awang Faroek Ishak sebagai anggota DPR RI lebih tinggi.
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja Awang Faroek Ishak mencapai 55 persen. Disusul Irwan 47 persen dan Rudy Mas'ud 42 persen," ungkapnya.
Di sisi juga tampak bagaimana dimensi figur memengaruhi pemilih. Di mana ketika dalam pemilihan nanti, masyarakat akan cenderung memilih tokoh di atas partainya. Itu pun berlaku untuk nama-nama yang kini disebut akan bertarung dalam pemilihan calon presiden.
"Di Kaltim, nama Ganjar Pranowo menjadi yang paling banyak dipilih sebagai presiden mencapai 30 persen. Disusul Anies Baswedan 27 persen dan Prabowo Subianto 27 persen," ujarnya.
Namun yang perlu diingat, dalam survei juga menunjukkan sebanyak 21 persen responden menyatakan mengubah pilihan mereka dalam Pemilu 2024. Di mana pilihan tersebut lebih dominan terjadi saat masa kampanye berlangsung. Kecenderungan ini kata Faisal menggambarkan dinamika yang cukup kompetitif di Kaltim. “Meski ada caleg dan parpol yang mendominasi, namun masih terbuka peluang bagi parpol dan caleg lain untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka,” ujarnya.
Dalam diskusi juga dibahas terkait peran penyelenggara, angka partisipasi hingga potensi pelanggaran Pemilu. Peneliti Perludem Heroik M Pratama menyoroti masih tingginya surat suara tidak sah. Di mana bercermin dari Pemilu 2019 lalu, sedikitnya ada 246.127 surat suara tidak sah dalam pileg dan 37.993 dalam pilpres. Di mana dengan angka suara pemilih 1.988.674, untuk pileg, bagi Heroik menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu bagaimana mampu mengantisipasi dan meminimalisasi banyaknya surat suara tidak sah di pemilu mendatang.
