PENAJAM - Rencana proyek Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah yang bakal pindah ke Waru, memiliki dampak positif bagi warga sekitar. Yakni bisa meningkatkan keekonomian masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor. Ia mengatakan, selama ini warga hanya mendapat informasi yang kurang lengkap terhadap rencana pembangunan SPA tersebut. Sehingga kenimbulkan persepsi buruk, seperti anggapan warga Sesulu yang menganggap SPA akan berdampak lingkungan dan dianggap bau.
"Pasti lah sangat besar manfaatnya. Nilai ekonominya juga ada. Kan ada sampah pilahan yang bisa diolah, sampah kering. Yang tidak bisa diolah kan sisa-sisanya saja yang dibuang," urainya.
Menurutnya jenis-jenis sampah juga berbagai macam. Ada sampah elektronik, plastik, yang semuanya punya nilai komersial.
"Kalau penilaiannya hanya dari satu sisi saja, misalnya bau, ya tidak ada masalah," katanya.
Syahrudin merespons positif rencana pemindahan lokasi SPA ke wilayah Kelurahan Waru. Hal ini dibahas saat pertemuan antara pihak Kelurahan Waru, DLH dan warga, yang berlangsung di ruang rapat Kelurahan Waru, Selasa 2 Mei 2023.
Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor mengatakan sampai saat ini, proses pemindahan lokasi SPA belum disepakati.
Namun jika rencana pembangunan SPA itu tetap ditolak warga Sesulu, kata dia, maka sebaiknya dipindahkan saja ke lokasi yang lain.
Sejauh ini, Syahrudin merasa tidak ada masalah dengan rencana proses pemindahan tersebut. Sebab ada banyak peminat yang mau menampung proyek tersebut lantaran ada nilai keekonomian dari hadirnya SPA Sampah.
Syahrudin menegaskan bahwa dirinya hanya mewakili suara legislatif sebagai corong suara masyarakat yang mengeluh minimnya perhatian pemerintah terhadap persoalan sampah di wilayah Babulu dan Waru. Sementara pihak eksekutor yang seharusnya lebih aktif untuk menyelesaikan program-programnya. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai leading sector persampahan di PPU.
"Kami berharap tahun ini bisa direalisasikan persampahan itu. Karena tidak mungkin lagi kami membiayai itu di tahun berikutnya, kalau ini memang tidak bisa tereksekusi anggarannya saya menganggap pemerintah gagal melaksanakan kegiatan program," urainya.
Selain itu, Syahrudin juga menyoroti sikap Kepala Desa Sesulu yang mengaku hanya meneruskan program yang sudah dikerjakan kades sebelumnya.
Menurut Syahrudin pernyataan seperti itu terkesan tidak profesional karena setiap tanda tangan atau pengambilan keputusan perangkat desa berdasarkan atas nama lembaga desa.
"Begitu juga camat. Camat yang dulu memutuskan atas nama lembaga bukan atas nama pribadi juga. Karena melihat kepentingan orang banyak," tegasnya.
