PENAJAM –Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sarang Burung Walet dan Pelabuhan Buluminung belum maksimal.
Hal ini menjadi cacatan dan rekomendasi DPRD PPU terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati PPU Hamdam, yang diparipurnakan, Jumat (28/4/2023).
"Saya kira tadi sudah ada rekomendasi, tinggal nanti dipelajari. Tetapi yang terpenting saya kira terkait anggaran. Bagaimana agar bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujar Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, ditemui usai Paripurna.
Menurutnya Pemkab PPU belum memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Sementara itu, Benuo Taka memerlukan lebih banyak sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
"Karena PAD ini tidak mungkin kita terlalu berharap bahwa itu (berasal) hanya dari DBH (Dana Bagi Hasil) terus, jangan sekadar DBH itu kita pakai saja, bagaimana kita membelanjakan itu kaitannya nanti pada ujungnya berpotensi memberi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, jadi itu yang kita harapkan," urainya.
Ia mengatakan, masih banyak potensi-potensi pendapatan yang dapat dikelola Pemkab PPU. Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, potensi PAD dari sektor pelabuhan.
"Pelabuhan itu kita belum garap maksimal. Banyak kebocoran-kebocoran di sana, khususnya di pelabuhan Buluminung karena itu kan membesar. Katakan pengapalan satu ponton batu bara saja sudah berapa retribusinya itu," ketus Syahrudin.
Kemudian, kata dia, potensi dari sektor usaha sarang burung walet juga perlu menjadi perhatian untuk mendongkrak PAD di masa depan.
"Sarang burung walet juga tadi sudah dibacakan tuh presentasenya, Rp 24 juta realisasinya sementara targetnya Rp 52 juta jadi seperti itu.
Selain itu, perhotelan lokal juga menjadi perhatiannya. Khususnya terkait dengan Penajam Suite Hotel yang seharusnya dapat menambah pundi-pundi pendapatan Benuo Taka.
"Aset-aset kita itukan bisa berpotensi untuk meningkatkan PAD. Semua kalau itu dikelola dengan baik, tetapi harapannya kedepan harus kita perbaiki," katanya.
Selain itu, pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (DPHTB) juga diharapkannya sudah meningkat seiring dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Otomatis harga tanah kan meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan PAD kita, mestinya sudah melesat jauh. Saya tidak tahu apakah ada miss di notaris atau seperti apa. Karena itu Akta Jual Beli (AJB) kan mereka yang kelola artinya DPHTB di mereka. Makanya kita memanggil kalau ada notaris yang nakal, ya pasti kita ingatkan ke mereka semua," pungkasnya.
"Saya kira itu, yang penting majunya pemerintah daerah inikan kalau memang anggarannya tercukupi dengan baik pembangunannya," tambahnya. (mia/ad/pro)
