Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil, Kamis (6/4) malam. Operasi senyap tersebut dilakukan KPK setelah menerima informasi adanya dugaan praktik tindak pidana korupsi.
Ditangkapnya Muhammad Adil oleh KPK mengingatkan kembali pernyataan kontroversialnya beberapa bulan lalu terhadap Kemenkeu. Sebelumnya Muhammad Adil mendadak ramai disebut lantaran pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan. Imbasnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prabowo buka suara hingga meminta Bupati Meranti untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.
Berdasarkan kronologinya hal tersebut bermula dari Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengungkapkan kegusarannya terkait kejelasan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Kegusaran itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, pada Kamis (8/12/2022).
Dalam forum tersebut, Adil menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel, sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.
Terkait itu, dirinya meminta kejelasan terhadap pemerintah terutama dalam hal ini Kemenkeu. Namun, ia mengaku sulit untuk bisa melakukan audiensi secara offline dengan Kemenkeu guna menanyakan hal tersebut.
Adil bahkan membandingkan Kemenkeu dengan Kemendagri. Menurutnya di Kemendagri, Pemkab Meranti lebih mudah untuk mendapat akses audiensi secara offline.
“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati Ibu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline,” kata Bupati Meranti dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dikutip JawaPos.com, Senin (12/12/2022).
Adil meminta offline agar lebih terang mendapatkan penjelasan soal kegusarannya. Sebab, kata dia waktu melakukan rapat Zoom dengan Kemenkeu pihaknya tidak bisa menyampaikan dengan jelas.
"Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa USD 100 per barel, sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Itu yang hadir entah staf, endak tahulah. Sampai saya waktu itu ngomong 'orang kementerian keuangan ini isinya iblis atau setan'," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada tahun 2022 Pemkab Meranti mendapat DBH Rp 114 miliar, waktu itu, kata Adil hitungannya USD 60 per barel dari perencanaan APBD. Lalu, pada tahun 2023 pembahasan APBD pihaknya mengikuti nota pidato Pak Presiden pada 16 Agustus bahwa asumsi yang digunakan USD 100 per barel.
Terkait OTT terhadap Bupati Meranti pada Kamis (6/4), Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Ali Fikri, membenarkanya. "Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/4).
Ali menambahkan, usai dilakukan penangkapan, para pihak ini tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.
"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tukas Ali. (*)
