BALIKPAPAN – Kementerian PAN-RB meminta daerah untuk tidak lagi menambah tenaga honorer. Sementara daerah masih membutuhkan bantuan tenaga honorer. Seperti di Balikpapan perlu tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan guru.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, penambahan tenaga guru merupakan ranah pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami DPRD hanya bisa mendorong atau melobi agar menambah kuota guru yang ada di Balikpapan,” tuturnya. Doris menilai, kebutuhan guru tak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat posisi Balikpapan menjadi kota penyangga IKN.
“Penduduk semakin banyak, peserta didik semakin banyak. Mau tidak mau kita tambah guru,” katanya. Dia mengakui pengangkatan honorer memang tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah pusat.
Namun dia meyakini ada kebijakan lainnya untuk mendukung penambahan guru. “Kenyataannya di Balikpapan kekurangan guru sampai saat ini dan dampaknya kepada masyarakat juga,” bebernya.
Maka pihaknya mendorong agar pemerintah daerah harus mencari solusi secepatnya untuk masalah kebutuhan guru. “Belum lagi dalam waktu dekat juga akan ada PPDB online pada Juni mendatang,” tambahnya.
Sebagai bentuk mencari solusi, Komisi IV berencana akan berkunjung ke Kemendikbud menjelaskan kondisi Balikpapan yang masih kekurangan guru. Jumlah guru tak sebanding untuk menangani peserta didik yang ada.
“Disdikbud juga harus ambil langkah. Kami akan adakan RDP dalam waktu dekat dengan OPD yang menjadi mitra komisi IV,” katanya. Mulai dari yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Salah satunya Disdikbud untuk membahas persoalan pendidikan. Sejauh ini pihaknya belum ada komunikasi dengan OPD terkait. “Kami ingin dengar bagaimana program yang sudah terlaksana dalam tiga bulan pertama 2023 ini,” tutupnya. (din/adv/pro)
