JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi berharap kepada 15 ribu masyarakat yang sudah mendapatkan Surat Keputusun atau SK terkait lahan yang diatur dalam kebijakan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) untuk mengelola dengan produktif.
Adapun 15 ribu masyarakat tersebut berasal dari 7 kabupaten yang meliputi Kabupaten Brebes, Grobogan, Blora, Kudus, Pati dan Rembang, Jawa Tengah (Jateng) dan sebagian kecil juga dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela pembagian SK sambil mewanti-wanti masyarakat untuk mengelola lahan tersebut dengan produktif sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan diterlantarkan, nanti bisa dicabut," seloroh Jokowi di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (10/3/2023).
Untuk memastikan agar lahan itu bisa dikelola dengan baik, Presiden Jokowi menyarankan kepada 15 ribu masyarakat penerima SK itu untuk memakai metode agroforestry, silvofishery dan silvopastura dalam pengelolaannya.
Namun, lanjut orang nomor satu di Indonesia itu, untuk memakai metode tersebut harus disesuaikan dengan kondisi di areal masing-masing.
“Sekali lagi manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak, Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengapresiasi pembagian SK tersebut, sekaligus mendukung langkah yang dilakukan Presiden Jokowi dalam menjalankan kebijakan KHDPK.
Siti Nurbaya berharap pembagian SK tersebut dapat meningkatkan geliat ekonomi daerah, terlebih lagi berdampak kepada skala nasional.
Siti mengatakan, saat ini telah terbentuk 9.985 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan rincian 4.665 kategori KUPS pemula (blue), 4.334 KUPS lanjut (silver), 936 KUPS maju (gold) dan 50 KUPS mandiri (platinum).
Menurut Siti, pihaknya bakal terus memonitoring atau mendampingi masyakarat dalam menjalankan program tersebut. Terkhusus kepada KUPS silver dan gold akan ditingkatkan kelasnya sehingga terbentuk KUPS mandiri.
"Pendampingan akan terus dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi KUPS agar semakin mandiri dan terbentuk sentra-sentra pusat pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya.
Sejauh ini, tambah Siti, KUPS tersebut telah menghasilkan produk komoditas seperti kopi, madu, aren, kayu putih, wisata alam dan buah-buahan. Nilai ekonomi dari produk atau komoditi yang dihasilkan kelompok telah dilakukan pendataan secara digital.
"Pengisian nilai ekonomi terdapat di 597 KUPS dari 9.985 KUPS atau 5,93%, dan selama 4 bulan terakhir di tahun 2022 tercatat nilai ekonomi dari KUPS tersebut hingga sebesar Rp. 117,59 milyar. Nilai ekonomi dari kelompok masyarakat ini ditargetkan mencapai Rp.1,1 triliun pada tahun 2023 dan 2,5 triliun tahun 2024," bebernya.
