BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan berupaya mendengar aspirasi warga Kota Minyak. Ini masih berkaitan dalam momentum tahun baru. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menggelar dialog warga. Berlokasi di Aula Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Minggu (6/2).
Kegiatan ini sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaring aspirasi masyarakat pada 2023. Ada pun tema dialog yaitu pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah Kelurahan Karang Jati.
Abdulloh mengatakan, secara umum usulan masyarakat masih sebatas permasalahan lingkungan. “Termasuk listrik, drainase, jalan. Itu kan memang harus kami penuhi karena kewajiban pemerintah kota untuk mensejahterakan warga,” katanya.
Dia menuturkan, sementara ini semua usulan akan ditampung dulu. Kemudian akan dibahas bersama dengan instansi terkait. “Pelaksanannya akan dibahas pada APBD Perubahan, Agustus mendatang,” sebutnya.
Dia meyakini, seharusnya bukan hal yang sulit untuk mewujudkan usulan masyarakat. Mengingat yang disampaikan termasuk proyek kecil-kecil saja. Menurutnya tidak ada alasan untuk tidak memenuhi usulan tersebut.
Sebagai contoh usulan lahan Karang Anyar yang bisa digunakan sebagai fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos). Apalagi BUMN ini berdomisili di wilayah Balikpapan. Dia berpendapat, minimal Pertamina harus menyiapkan fasum dan fasos untuk kepentingan masyarakat sekitar.
“Kami akan fasilitasi dengan mengundang Pertamina untuk mendiskusikan masalah itu,” sebutnya. Menurutnya bukan masalah besar apalagi statusnya hanya pinjam pakai. Abdulloh menilai Pertamina tidak akan keberatan dengan pengelolaan lahan tersebut.
Mengingat daripada lahan kosong tidak terpakai dan tak terawat. “Lebih baik dijadikan taman atau fasum untuk lingkungan. Mungkin seperti surat pinjam pakai. Kalau pertamina mau pakai lahan lagi, silakan,” ungkapnya.
Namun untuk saat ini, dia berharap Pertamina harus berpihak kepada warga. Notabene berdampingan dan tahu persis lokasi tersebut. “Kalau tidak dirawat bisa jadi tempat tidak karuan. Kalau buat pedagang juga harus jelas siapa yang mau. Jangan sampai nanti ada peruntukan, tapi tidak ada yang mau,” imbuhnya.
Sedangkan untuk masalah pengalihan pasar dari Karang Jati ke Panorama, pihaknya akan berdiskusi dengan Pertamina. “Statusnya pasti pinjam pakai karena tidak mungkin dimiliki,” tandasnya. (din/adv)
