BALIKPAPAN-Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN tetap diperhatikan.
Hanya saja, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN Thomas Umbu Pati Teno Bolodadi menegaskan, pelibatan tenaga kerja lokal tetap akan memerhatikan kompetensi yang dimiliki.
"Termasuk menyesuaikan dengan spesifikasi yang diperlukan oleh Kementerian PUPR," kata Thomas di sela Konsultasi Publik Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Hotel Novotel, Senin (6/1).
Thomas beralasan, pemerintah memang menetapkan spesifikasi tertentu untuk gedung dan perkantoran di IKN. "Kualitas bangunan ini memang diawasi, jadi kami memang perlu tenaga terampil," jelas dia.
Rencananya, tahun ini pemerintah memang akan mendatangkan 16.000 pekerja untuk proyek pembangunan kantor dan gedung di kawasan IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU. "Kalau sesuai jadwal, Mei itu rencananya proyek pembangunan di IKN akan dimulai," ujar Thomas.
Apa yang disampaikan Thomas ini sekaligus menjawab penolakan kedatangan 16.000 tenaga kerja pembangunan IKN, yang disuarakan sejumlah pihak.
Ia memastikan, seluruh masukan dan kritik tetap akan diakomodasi dalam mewujudkan pembangunan IKN. Termasuk, dirinya akan memfasilitasi dialog dengan pihak yang menolak kedatangan 16.000 tenaga kerja tersebut. "Dialog pasti, nanti akan kami carikan solusi terkait penolakan itu," katanya.
Pemerintah, disebut Thomas juga sudah memfasilitasi up skilling bagi tenaga kerja lokal agar terserap dalam proses pembangunan IKN. "Ada 2000-an tenaga kerja yang sudah kami latih," kata dia. (hul)
