TENGGARONG - Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi perhatian pemerintah. Baik itu dari pusat, provinsi hingga daerah. Presiden RI, Joko Widodo telah mengarahkan tiap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, pengendalian inflasi dan pencegahan stunting.
Arahan yang disampaikan Presiden ini menjadi komitmen bersama tiap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menindaklanjutinya, Pemkab Kukar gelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kodim 0906/KKR, TJSP dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar. Di Ruang Serbaguna Bupati Kukar, Selasa (24/1).
Aplikasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) menjadi jawaban Pemkab Kukar dalam mengatasi kemiskinan daerah. Sesuai Inpres No 04 Tahun 2022, Pemkab Kukar ciptakan program Yok Baiki Rumah. Sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan menurunkan wilayah kantong kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar, yakni Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin.
Pemkab Kukar sendiri telah melakukan analisis kewilayahan sebagai pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Mulai dari prioritas 1 adalah kecamatan Anggana, Loa Kulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Sebulu. Prioritas 2 kecamatan Loa Janan, Samboja, Samboja Barat, Tenggarong, Kenohan. Prioritas 3 kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Kota Bangun Darat, Muara Muntai. Dan Prioritas 4 kecamatan Kembang Janggut, Muara Wis, Kota Bangun, Muara Jawa dan Sangasanga.
"Ini persiapan awal kami. Nanti awal Februari kita akan rakor kembali untuk memastikan bahwa di masing-masing OPD program kegiatannya yang menuju kepada indikator kemiskinan dapat terhimpun dengan baik. Sehingga nanti di dalam 2023 kurun waktunya kita bisa melakukan ukuran atau penilaian secara mandiri. Bahwa kita bisa menangani kemiskinan di Kukar," ungkap Bupati Kukar, Edi Damansyah kepada Prokal.co seusai rakor.
Indikator kemiskinan ekstrem sendiri meliputi banyak hal selain rumah tidak layak huni. Adapun sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan suatu daerah. Dari data BPS, angka kemiskinan di Kukar pada tahun 2021 sebesar 7,99% menurun ke 7,96% di tahun 2022.
Edi mengatakan data ini masih perlu disinergikan kembali dengan BPS Kukar. Karena survei yang dilakukan BPS masih secara makro dan sampling. Sedangkan Pemkab Kukar ingin melakukan pekerjaan mikro. Dia juga mengarahkan Dinas Sosial (Dinsos) Kukar untuk melakukan verifikasi kemudian intervensi.
Karena Dinsos secara struktur kerja memiliki pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk mendata masyarakat miskin setiap bulannya. Dan Edi dengan tegas menugaskan Kadinsos untuk mengawal pendataan ini dengan baik. Karena selama dua tahun terakhir, pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kukar banyak bermasalah.
"Tugas khusus saya kepada Kadinsos dan ajajran adalah pastikan teman-teman di Puskesos itu bekerja dengan data yang sesuai dengan fakta yang ada. Kita berupaya seminimal mungkin jangan sampai ada warga yang semestinya menerima manfaat tapi tidak menerima karena dia tidak terdata. Tapi sebaliknya ada saudara-saudara kita yang kategori ekonominya menengah keatas tapi masuk di data," tutup Edi. (moe)
