BALIKPAPAN-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dapat menyentuh 95 persen. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, sejumlah langkah sudah disiapkan untuk mencapai target serapan tersebut.
"Pada 2022 capaian (serapan APBD) 84 persen, kami targetkan tahun ini bisa mencapai 95 persen. Kami sudah lakukan lelang dini, ini berdasarkan catatan pada 2022 di mana tidak ada lelang dini," kata Sri Wahyuni selepas rapat evaluasi kinerja 2022 dan persiapan 2023 di Hotel Novotel, Selasa (24/1).
Bulan ini saja, kata Sri Wahyuni sudah ada 30 pekerjaan yang sudah dilakukan lelang dini. Ini, kata dia jadi salah satu upaya agar serapan anggaran bisa meningkat dibanding tahun lalu.
"Ini merupakan salah satu upaya percepatan yang dilakukan pemerintah," kata dia.
Meski serapan anggaran tahun lalu tak mencapai 90 persen, pemerintah mencatat penggunaan E-purchasing alias pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik meningkat 100 persen lebih.
Tahun ini, Sri optimistis penggunaan E-purchasing juga akan mengalami peningkatan mencapai 100 persen lebih. "Sehingga pengadaan barang dan jasa juga bisa dipercepat sesuai dengan arahan Bapak Gubernur," jelas Sri Wahyuni.
Dari 47 organisasi perangkat daerah (OPD), Sri Wahyuni mengatakan ada 40-an OPD yang saat ini sudah mengumumkan pengadaan barang dan jasa. "Sisanya (OPD) kami minta Februari nanti sudah melaporkan," kata dia.
Ke depan, Sri Wahyuni menargetkan serapan anggara sudah bisa mencapai 90 persen pada bulan September seiring dengan upaya percepatan lelang maupun pengadaan barang dan jasa.
"Jadi memasuki triwulan ke empat tinggal menyelesaikan pertanggung jawaban," ujar dia.
Tahun lalu, Sri menyebut Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim jadi satu-satunya OPD dengan serapan anggaran di bawah 50 persen. Namun, dia menyebut rendahnya serapan anggaran di dinas kehutanan dipengaruhi sejumlah aspek.
"Salah satunya adalah panduan penggunaan anggaran dana reboisasi dari Kementerian Keuangan yang baru keluar pada bulan September. Dalam waktu yang begitu singkat tentu serapan tidak bisa optimal," jelas Sri Wahyuni.
Sebagai antisipasi, Sri menyebut anggaran dana reboisasi bisa digunakan tanpa menunggu panduan tahun 2023 dari Kementerian Keuangan. Artinya, penggunaan anggaran akan menggunakan panduan tahun lalu (2022,red).
"Ini sudah kami konsultasikan dengan Kementerian Keuangan," ujar perempuan berkerudung ini.
