BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN | ROAD TO 2024

NASIONAL

Rabu, 14 Desember 2022 16:17
Dugaan Manipulasi Verifikasi Faktual Partai Politik
Dapat Somasi, KPU Investigasi Internal

Hari Ini (14/12) KPU Menjadwalkan Pengundian Nomor Urut

RAPAT PLENO TERBUKA: Persiapan acara penetapan partai politik di gedung KPU, Jakarta, kemarin (13/12). Hari ini KPU menjadwalkan pengundian nomor urut. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

Menjelang penetapan partai politik, isu dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual (verfak) partai politik calon peserta pemilu kian menghangat. Yang terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat somasi dari Themis Indonesia Law Firm dan AMAR Law Firm & Public Interest Law Office.

Dua lembaga hukum tersebut mendapat kuasa dari sejumlah pihak. Di antaranya, beberapa orang jajaran KPU daerah, baik pegawai teknis maupun komisioner.

Ibnu Syamsu Hidayat, kuasa hukum pihak-pihak yang melayangkan somasi, mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan dari jajaran KPU daerah. Intinya, mereka mengeluhkan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan dalam proses verifikasi parpol. ”Beberapa modus kecurangan dalam verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS (tidak memenuhi syarat) jadi MS (memenuhi syarat),” ujarnya di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (13/12).

Sebagai informasi, salah satu syarat calon parpol peserta pemilu adalah memiliki kepengurusan di semua provinsi, kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota, serta 50 persen di tingkat kecamatan. Ada juga kewajiban memiliki 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Berdasar pengakuan kliennya, lanjut Ibnu, beberapa jajaran di daerah diintimidasi oleh pihak KPU RI untuk mengubah status atas hasil verifikasi. Tudingan itu dibuktikan dengan bukti surat maupun bukti audio.

Melalui somasi yang disampaikan, pihaknya mendesak KPU RI menghentikan segala bentuk pengancaman dan intimidasi kepada daerah. ”Menghentikan segala tindakan manipulasi data dalam verifikasi faktual tersebut,” kata dia.

Pihaknya juga mendesak agar KPU RI melakukan investigasi internal terkait potensi dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, hingga dugaan maladministrasi. Hasilnya dapat ditindaklanjuti DKPP RI, Bawaslu RI, atau aparat penegak hukum.

Soal partai mana yang hasil verifikasinya dimanipulasi, Ibnu menduga ada tiga partai. ”Ada dugaan kami, Partai Gelora, kami duga juga terjadi (manipulasi). Kemudian, Partai Garuda dan PKN itu menduga terjadi kecurangan,’’ kata Ibnu.

Manipulasi itu disebutkan terjadi di sejumlah daerah. Dari laporan yang dia terima, setidaknya terjadi di tiga sampai lima kabupaten/kota. ”Untuk daerahnya, demi keselamatan teman-teman di daerah, kami belum bisa sebutkan dari daerah mana,” kata Ibnu.

Sementara itu, puluhan tokoh masyarakat mendesak diselenggarakannya pemilu jujur. Antara lain, Ramlan Surbakti (ketua KPU periode 2004–2007), Busyro Muqoddas (mantan pimpinan KPK), Djohermansyah Djohan (mantan Dirjen Otda Kemendagri), hingga Feri Amsari (direktur Pusako Andalas).

Feri mengingatkan, konstitusi mewajibkan pelaksanaan pemilu berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan pemilu yang memegang prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, proporsional, profesional, dan efisien. ”Saat berita kecurangan verifikasi faktual partai politik yang melibatkan penyelenggara pemilu menyeruak, asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu telah ternodai,” ujarnya.

Feri menekankan bahwa verifikasi faktual merupakan tahapan penting dalam menata partai menjadi lebih baik dan berkualitas. Dengan begitu, pemilih dapat memilih partai yang berkualitas.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mendesak hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU diaudit. Baik verifikasi terhadap partai baru maupun partai lama. ”Diaudit secara independen dan dibuka ke publik,” ujarnya. Partai Ummat sendiri dikabarkan termasuk dalam partai yang gagal lolos verifikasi.

Amien juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memeriksa semua jajaran KPU. Baik pusat maupun daerah yang melakukan pelanggaran. Mantan ketua umum PAN itu menengarai ada kekuatan di belakang layar yang mendesain peserta pemilu. ”Partai Ummat disingkirkan, out, atau satu-satunya yang disikat,” kata Amien.

Menanggapi dugaan manipulasi tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan akan menindaklanjuti laporan. Secara kelembagaan, KPU memiliki mekanisme pengawasan internal melalui divisi hukum dan pengawasan. ”Ada laporan seperti ini, nanti kami mempersiapkan, katakanlah menelusuri informasi atau data yang berkembang,” ujarnya di kantor KPU.

Sejauh yang dia tahu, tidak ada instruksi dari KPU RI untuk daerah berbuat di luar ketentuan. Dalam berbagai kesempatan, pihaknya selalu memberikan instruksi kepada jajaran KPU daerah untuk melakukan verifikasi faktual sesuai aturan. ”Kami sampaikan juga bahwa sebisa mungkin asas perlakuan setara KPU kepada parpol diterapkan sehingga tidak ada pilih kasih,” imbuhnya. Dia juga menyebut tidak mungkin KPU pusat mengintimidasi KPU daerah.

Apakah partai yang sudah ditetapkan bisa dianulir jika terbukti ada kecurangan? ”Ya, nanti melihat perkembangan hasil investigasi, inspeksi atau pemeriksaan,’’ jawab Hasyim.

Undian Nomor Urut

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pemilu akhirnya diterbitkan. Sejumlah norma baru ada dalam perppu tersebut. Di antaranya, pembentukan KPU dan Bawaslu di DOB (daerah otonom baru), perubahan syarat minimal panwaslu, pengecualian DOB dari syarat parpol, perubahan mekanisme nomor urut, hingga penambahan dapil dan jumlah anggota DPR.

Menyikapi perppu tersebut, KPU langsung merevisi peraturan KPU (PKPU). Hasyim mengatakan, ada dua PKPU yang menjadi prioritas diubah. Yakni, PKPU 3 tentang pendaftaran dan penetapan parpol serta PKPU 10 tentang pencalonan DPD.

Revisi PKPU 3 dilakukan secara cepat. Sebab, hari ini (14/12) KPU menjadwalkan pengundian nomor urut. Sebagaimana isi perppu, lanjut dia, sembilan parpol peserta Pemilu 2019 yang duduk di parlemen diperbolehkan menggunakan nomor yang sama. ”Bagi yang tidak menggunakan itu lagi, diserahkan ke KPU dan diikutkan dalam undian,” kata Hasyim. Parpol di luar parlemen akan mengikuti undian ulang.

Sementara itu, revisi PKPU 10 dilakukan untuk mengakomodasi pelaksanaan pencalonan DPD di empat provinsi baru. Dengan demikian, pada 16 Desember mendatang empat DOB sudah bisa menerima dukungan bakal calon DPD. Namun, lantaran KPU di empat DOB belum terbentuk, secara teknis ditangani KPU Papua dan Papua Barat bersama KPU RI. ”Nanti KPU akan bicara kepada KPU Provinsi Papua dan Papua Barat untuk pembagian tugas,” tuturnya. (jpc)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 12 Januari 2023 11:50

Ditahan KPK Karena Kasus Suap, Lukas Enembe Berharta Rp 33,7 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi…

Rabu, 14 Desember 2022 21:23

17 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2024, Partainya Amien Rais Gagal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan hasil rekapitulasi verifikasi terhadap 18…

Rabu, 14 Desember 2022 16:17
Dugaan Manipulasi Verifikasi Faktual Partai Politik

Dapat Somasi, KPU Investigasi Internal

Menjelang penetapan partai politik, isu dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual…

Minggu, 11 Desember 2022 11:29

BMKG Sebut Hujan Lebat di Sebagian Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, masyarakat perlu mewaspadai…

Jumat, 09 Desember 2022 18:28

Brand Politika: Sandiaga Uno Cukup Cawapres Saja

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S…

Rabu, 07 Desember 2022 17:04

Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri resmi menetapkan Ismail…

Rabu, 07 Desember 2022 15:24

Innalillahi, Lord Rangga Pemimpin Sunda Empire Meninggal Dunia

BREBES - Rangga Sasana, mantan petinggi Sunda Empire dikabarkan meninggal…

Rabu, 07 Desember 2022 14:50

Kapolda Sebut Ada 11 Korban Ledakan Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Suntana menyebutkan, ada 11…

Minggu, 04 Desember 2022 12:09

Oknum Perwira Paspampres Ditahan di Rutan Guntur 20 Hari, Terancam Pecat dan 12 Tahun Bui

Oknum perwira Paspampres Mayor Inf Bagas Firmasiaga terancam 12 tahun…

Selasa, 29 November 2022 23:47

PSKL LHK Gelar Dialog Nasional Kearifan Lokal Hutan Lestari

Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers