BALIKPAPAN – Aset pemerintah daerah kerap lepas dari pengawasan dan cenderung terbengkalai. Ini yang disayangkan oleh wakil rakyat di legislatif. Salah satunya disampaikan anggota Komisi II Taufik Qul Rahman.

Komisi yang membidangi pariwisata ini menilai banyak aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Bahkan menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Aset-aset ini mampu menjadi objek wisata.

Menurutnya, Pemkot Balikpapan masih banyak kecolongan dalam hal pengawasan. “Itu celah oknum-oknum masuk memanfaatkannya,” ucapnya. Dia menambahkan, tak sedikit aset Pemkot Balikpapan yang juga belum jelas legalitasnya.

Sehingga oknum bisa memanfaatkan aset tersebut. Mereka mengklaim hak milik atas lahan atau bangunan yang terbengkalai. “Beberapa ruko-ruko juga belum membayar pajak tanah,” imbuhnya.

Ada pula aset secara legalitas hanya terdapat tanah, namun kenyataannya ada bangunan di atas lahan tersebut. Dia meminta BPKAD segera bergerak cepat menangani permasalahan aset daerah.

Dia menjelaskan, bukan sepenuhnya hilang hak atas kepemilikan aset. “Masalahnya hilang pendapatan kita atas aset-aset ini,” ujarnya. Padahal aset-aset ini berpotensi besar menyumbang PAD.

Menurutnya masalah aset sebaiknya menjadi perhatian agar cepat selesai. “Kalau mau bicara kerugian bisa mencapai miliaran lah ya,” katanya. Taufik menawarkan, sebaiknya perlu tim khusus untuk turun ke lapangan.

Nantinya tim ini beranggotakan dari BPKAD dan DPRD Balikpapan untuk melakukan pengawasan, pendataan, hingga pemeriksaan aset-aset daerah. Taufik menyarankan agar Balikpapan memiliki kajian untuk peningkatan dan penyerapan PAD.

Khususnya mengelola cuan dari aset-aset yang ada. “Bagi yang belum memiliki sertifikat dan legalitas, maka segera legalkan agar tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan,” pungkasnya. (din/adv/pro)