TENGGARONG - Penggalang dana atau peminta sumbangan akhir-akhir ini menjadi perhatian karena mengganggu lalu lintas jalan di Kecamatan Tenggarong. Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Siswo Cahyono turut menyoroti aksi yang sering dilakukan di pinggir jalan ini.
Bagi Siswo, seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar perlu benahi sistem penertiban dan pengawasan mereka. Karena aksi meminta sumbangan yang dilakukan komunitas maupun organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan tersebut pastinya memiliki peraturan sendrii.
"Apa yg mereka lakukan itu sifatnya spontanitas, kalau memang kita betul-betul mau tertibkan itu menjadi buah simalakama juga," ungkap Siswo tidak lama ini.
Sumbangan sendiri dilakukan jika ada bencana seperti kebakaran. Otomatis warga sekitar meletakkan kotak di pinggir jalan untuk meminta bantuan dari masyarakat. Jika donasi tersebut dilakukan penertiban pastinya mengundang keributan.
"Jadi penindakan kalau mau tegas ditertibkan sama rata, tapi yang terpenting kita harus tau, ketika mereka mau meminta sumbangan itu betul-betul untuk apa. Apabila kepentingannya untuk membantu warga masyarakat yang terkena musibah, saya rasa perlu dibijaki," jelas Siswo.
Lanjut politikus PKB tersebut, sumbangan tidak dapat terpaku terhadap ketentuan yang ada. Tapi kepada Perda yang berhubungan, yang dalam hal ini harus direvisi. Sehingga komunitas atau organisasi yang memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat yang terkena musibah itu tidak disalah tafsirkan.
"Misalkan mereka diberi ijin meminta sumbangan di fasilitas umum, tapi dengan catatan berapa hasilnya harus dilaporkan, dan misal mereka dikasih tanggungjawab terkait laporan tersebut ke Satpol PP. Kalau ada transparasi seperti itu saya rasa jalan aja. Kalau kita betul-betul mau menindak itu sangat sulit, karena musibah itu kita tidak tahu kapan datangnya, itu sifatnya spontanitas, apalagi niat mereka baik," pungkas Siswo. (adv/moe)
