Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar dialog nasional di Hotel The Alana, Yogyakarta, kemarin (29/10).
Dialog Nasional membahas “Model Kelola Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” dan dirangkaikan Rapat Koordinasi Pengeloaan PSKL hingga 1 Desember lusa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda acara KLHK dengan tema “Aktualisasi Kerja Lingkungan dalam Spirit Religi.”
Dipandu Sekretaris Ditjen PSKL Dr Ir Mahfudz MP, dialog nasional ini menampilkan pembicara Dirjen PSKL Dr Ir Bambang Suproyanto MSc, Ketua PBNU Prof Dr KH Mohammad Mukri Mag, Walikota Madiun, Jatim Prof Dr KH Maidi MM MPd, dan Sudarmi, Ketua Kelompok Tani Sedya Rukun Gunung Kidul, Yogyakarta.
Dialog yang dilaksanakan secara offline dan online itu diikuti sekitar 400 peserta. Memadukan materi dari sisi religius, moral, budaya, kearifan lokal, regulasi, kebijakan, operasional dan pengalaman nyata yang sudah terbukti efektif dilaksanakan di lapangan.
Dr Ir Bambang Suproyanto MSc menuturkan, kebijakan PSKL merupakan salah satu upaya KLHK untuk menerjemahkan tata kelola LHK dengan memanfaatkan kearifa lokal yang berlandaskan moral yang kuat, sebagai modal sosial untuk mengelola dan melestarikan hutan dan lingkungan.
Perhutanan sosial, kata Bambang, menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan lahan, pengentasan kemiskinan, mereduksi konflik rakyat dengan korporasi yang menguasai lahan luas, dan mengurangi arus urbanisasi. "Perhutanan sosial merupakan sarana redistribusi akses pengelolaan lahan dengan tata kelola sinergi ekonomi-ekologi dan sosial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Bambang.
Untuk mengimplementasikan program ini, diperlukan para pendamping. “Tugas pendamping antara lain mentransformasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan hutan lestari,’’ katanya.
Produk perhutanan sosial mencakup kayu, bukan kayu dan jasa perhutanan. Komoditas yang dikembangkan diupayakan mencapai skala industri, dikelola oleh kelompok tani atau koperasi pertanian. Untuk itu diperlukan permodalan dengan cara melibatkan pihak swasta untuk mengembangkan komoditas dan menyerap hasil produksi dari kelompok tani atau koperasi.
“Integrasi antara kelompok petani, koperasi dan dunia usaha dibutuhkan agar komoditas dan produk yang dikembangkan punya nilai tambah tinggi,’’ ujar Bambang.
Walikota Madiun, Jatim Drs H Maidi MM MPd menuturkan pengalaman dan hasil nyata dari pengarustamaan lingkungan yang hijau di perkotaan yang membawa kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakatnya. Kota hijau, bersih, bebas dari banjir dan warganya sejahtera berhasil dicapai oleh Madium. Tingkat pertumbuhan ekonomi Madium tertinggi di Jatim, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nomor 3 di Jatim setelah Surabaya dan kota Malang.
‘’Semua persimpangan jalan kita tamani pohon besar, disediakan ruang terbuka hijau di berbagai pelosok kota, dan lahan pertanian yang bisa dikelola bersama,” katanya. Semua pekarangan rumah dihijaukan dengan aneka bunga yang menjadi ‘lahan subur’ bagi pengembangbiakan ternak lebah. ‘’Kota Madium jadi hijau dan indah sekaligus menjadi penghasil madu,’’ katanya.
Ketua PBNU Prof Dr KH Mohammad Mukri MAg menyampaikan sangat banyak anjuran dalam ajaran Islam untuk hidup bersih, memelihara lingkungan dan menjaga kelangsungan kehidupan. ‘’Di masa Nabi Muhammad SAW sudah ditetapkan adanya Hima yang di dalamnya terdapat padang rumput dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat pengembalaan hewan ternak,” kata KH Mukri.
