BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN | ROAD TO 2024
Rabu, 23 November 2022 16:36
BPS dan BRIN Paparkan Kajian Praktik Ekonomi Hijau di Kalimantan
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Dr Athiqah Nur Alami bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memberikan keterangan kepada wartawan hasil Kajian Aspek Sosial Demografi dalam Praktik Ekonomi Hijau di Region Kalimantan, Rabu (23/11) pagi.  

BALIKPAPAN-Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil Kajian Aspek Sosial Demografi dalam Praktik Ekonomi Hijau di Region Kalimantan, Rabu (23/11) pagi.

Proses penyampaian hasil kajian ini merupakan rangkaian terakhir setelah dilakukan di di kota Palembang, Semarang, Makassar, Ambon dan Manokwari.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Dr Athiqah Nur Alami mengatakan, penyampaian hasil kajian ini diharapkan meningkatkan public awarness dan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat.

"Apa saja alternatif ekonomi hijau yg sebenarnya telah dikembangkan dan bisa membantu dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dan diharapkan melalui diseminasi ini ada dialog tidak hanya peneliti yg melakukan penelitian tetapi juga ada masukan dari berbagai pihak," beber Atiqa kepada wartawan pada Diseminasi Hasil Riset Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia Region Kalimantan di Hotel Novotel, Rabu (23/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengapresiasi kajian yang dilakukan BPS dan BRIN. Hasil kajian ini, sebut Sri Wahyuni menyebut hasil kaljian ini menjadi input untuk menyusun kebijakan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi hijau.

"Ekonomi hijau tak bisa hanya top down, tapi juga harus disupport dari masyarakat di level bawah. Hasil kajian ini juga barangkali bisa menjadi model bagi peneliti di kampus-kampus kita," kata dia.

Di sisi lain, Sri Wahyuni mengatakan Pemprov Kaltim telah melakukan upaya pengurangan emisi karbon sebagai bentuk komitmen Kalimantan Timur yang masuk sebagai pilot project FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) dengan World Bank. 

"Dan Kaltim sudah mewujudkan komitmen itu. Dimana perdagangan karbon kita sudah menghasilkan USD 20,9 juta dari World Bank. Kita satu-satunya di Tanah Air," urai Sri Wahyuni.

Sektor pembangunan di Kalimantan Timur kini juga diarahkan untuk ekonomi hijau dan ekonomi baru terbarukan. Pelaksanaan desiminasi menjadi starting point pemerintah provinsi Kaltim untuk rancangan ke depan. 

"Prosesnya tentu saja tidak serta merta. Sudah mulai dari 2010. Lalu di 2017 Kaltim bersama tujuh kabupaten kota membuat kesepakatan untuk melakukan perlindungan kawasan konservasi," terangnya. 

Pada 2018 Provinsi Kalimantan Timur juga telah memiliki Perda tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Lalu di 2020 pemprov ini juga memiliki Peraturan Gubernur peta indikatif 640 ribu hektare kawasan konservasi bernilai tinggi. 

"Kita juga punya SK Gubernur tentang manajemen pengelolaan konservasi dipatuhi perusahaan-perusahaan," sebutnya. 

Di region Kalimantan, tim gabungan BPS dan BRIN mempaparkan hasil kajian di masing-masing provinsi.

Tim kajian Kalimantan Timur misalnya,  mengetengahkan kajian di Kalimantan Timur yang berfokus pada pengolahan sampah menjadi energi.

"Kajian ini melihat secara lebih mendalam praktik mengubah sampah menjadi energi (from waste to energy) yang dijalankan oleh UPTD TPAS Manggar dan PT Abadan International yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur," papar Dini Suryani.

Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, tim kajian menyampaikan berbagai temuan baik di tingkat pemerintahan hingga tingkat komunitas.

Praktik yang disoroti terutama pada sektor kehutanan. Pusat Riset Kependudukan BRIN yang diwakili Zainal Fatoni menyampaikan Praktik Ekonomi Hijau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan untuk melindungi Pegunungan Meratus yang relatif bersih dari aktivitas pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit

Praktik di tingkat komunitas dapat ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Utara. Puji Hastuti mewakili provinsi Kalimantan Utara menjelaskan Pengelolaan kearifan lokal pengelolaan hutan Tane' Olen dan Lunang Tlang Ota Ine telah menjadi aksi kolektif di tingkat akar rumput dan mendatangkan manfaat ekonomi seperti daya tarik pariwisata alam, budaya dan pengembangan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berpeluang sebagal green job.

"Praktik ini memberi peluang bagi pemuda usia produktif meski dalam pelaksanaannya masih terhambat persoalan kapasitas penguasaan teknologi, transmisi pengetahuan sosial budaya, tata kelola ekonomi, dan konflik kepentingan," katanya.

Selain hasil kajian berupa laporan penelitian, kerjasama dua lembaga ini menghasilkan laporan kebijakan (policy paper) serta film dokumenter jelajah praktik hijau Indonesia yang berjudul Semal. Dua produk riset tersebut telah dirilis dalam acara Indonesia Research) and Innovation (INARI) Expo pada 27 Oktober 2022. (hul)

loading...

BACA JUGA

Senin, 05 Desember 2022 18:58

Percepatan Pembangunan di Hulu, Betaria Magdalena Harap Peningkatan Pendidikan Juga Diperhatikan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya…

Senin, 05 Desember 2022 13:50

Penuhi Fasilitas Kesehatan Warga Pesisir, Abdul Wahab Apresiasi Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen dalam…

Senin, 05 Desember 2022 13:44

Tapal Batas Kukar-Kubar Tak Kunjung Selesai, Wakil Ketua DPRD Minta Kebijaksanaan

TENGGARONG - Selama puluhan tahun, Tapal batas antar Kabupaten Kutai…

Minggu, 04 Desember 2022 18:20

Isu Transaksional di Batam, Pansus PALD dan PPLH DPRD Kukar Sampaikan Klarifikasi

TENGGARONG - Tindak cepat menanggapi isu yang beredar, Panitia Khusus…

Minggu, 04 Desember 2022 18:20

Pembangunan IKN akan Dimulai, Abdul Wahab Ajak Pemuda Kukar Ikut Kontribusi

TENGGARONG - Perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kutai Kartanegara…

Minggu, 04 Desember 2022 18:19

Turnamen Bulu Tangkis Ketua DPRD Kukar Ditutup, Akan Berlanjut Tahun Depan

TENGGARONG - Ajang turnamen bulu tangkis Ketua DPRD Kutai Kartanegara…

Minggu, 04 Desember 2022 18:18

Pansus Raperda Konservasi Pesut Mahakam DPRD Kukar Lakukan Konsinyering

TENGGARONG - Perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  konservasi kawasan perairan…

Minggu, 04 Desember 2022 18:16

Maraknya Galang Dana di Pinggir Jalan, Wakil Ketua DPRD Kukar Minta Perda Direvisi

TENGGARONG - Penggalang dana atau peminta sumbangan akhir-akhir ini menjadi…

Minggu, 04 Desember 2022 18:15

Permudah Masyarakat, Ketua DPRD Kukar Dukung Penuh Pembangunan Jalan Rapak Lambur-Senoni

TENGGARONG - Pembangunan infrastruktur konektivitas yang mengubungkan Desa Rapak Lambur,…

Minggu, 04 Desember 2022 12:28
Tunggu Pengesahan Kelurahan, Tahap Kedua Mulai 19 Desember

Program BLT di Bontang Terserap 80 Persen

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) telah merampungkan proses penyaluran…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers