JAKARTA—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) punya program pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengelola perhutanan sosial. Tak tanggung-tanggung, melalui Tim Percepatan Program Perhutanan Sosial (TPPPS) PBNU, areal yang akan digarap mencapai 2 juta hektare.
“TPPPS PBNU menyiapkan tenaga pendamping di seluruh Pengurus Cabang (PC) NU untuk mendukung percepatan pengusulan Perhutanan Sosial seluas 2 juta hektare sampai tahun 2024,’’ kata Hadi Prayitno, Ketua TPPPS PBNU, di Kantor PBNU Jl Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Langkah kongkrit sebagai keseriusan mewujudkan program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan PBNU tentang Dukungan Program PSKL. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Dirjen PSKL Dr Bambang Supriyanto dan Wakil Ketua PBNU KH Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid di lantai 8 Kantor PBNU, kemarin.
Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri LHK Sitti Nurbaya dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tentang Pelestarian, Pemulihan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan di Indonesia.
Tutur hadir dalam kegiatan ini, Ketua PBNU Alissa Qutrunnada Wahid, Ketua Tim Percepatan Program Prioritas PBNU Bidang Ekonomi Arif Rahmansyah Marbun, Sekretaris Dirjen PSKL Dr Makhfud, perwakilan dunia usaha, dan LSM/NGO.
“Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU untuk membantu pelaksanaan program Perhutanan Sosial,’’ ujar Sekjen Kementerian LHK Dr Bambang Hendroyono. “Ini merupakan kerja besar untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Warga NU dukung sepenuhnya,’’ kata Alissa Wahid.
Direktur Jenderal PSKL Kementerian LHK Dr Bambang Supriyanto pada sesi sosialisasi tentang Program Perhutanan Sosial (PPS) mengatakan, PBNU dan semua jejaringnya merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi mitra strategis bagi suksesnya PSKL. ‘’Kami mengajak agar PBNU dan semua jajarannya aktif mengelola program perhutanan sosial ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan,” kata Bambang.
Dipandu Ketua TPPPS PBNU Hadi Prayitno, sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) tersebut, antusias diikuti oleh ratusan jajaran Pengurus Wilayah (PWNU), PCNU dan Pengurus Ranting NU se-Indonesia. “Sangat besar manfaatnya bagi kemajuan ekonomi umat dengan mengoptimalkan pengelolaan program perhutanan sosial ini,” kata Bambang.
Bambang mengajak PCNU atau Pengurus Ranting NU dapat menjadi penggerak bagi pembentukan kelompok-kelompok tani yang akan mengelola perhutanan sosial di desa masing-masing. Bambang berharap, pengurus ranting NU menjadi pendamping bagi kelompok-kelompk tani untuk mengelola perhutanan sosial.
PBNU menyambut harapan Bambang ini dengan melalukan percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial. “Kami menyiapkan tenaga pendamping dan melakukan percepatan pelaksanaan program ini,’’ ujar Hadi Prayitno. Dengan dukungan dan percepatan ini, hingga tahun 2024 TPPPS PBNU menargetkan pengelolaan PPS seluas 2 juta hektare.
Merujuk pada potensi komoditas yang telah dihasilkan dari pengelolaan atas 5,2 juta hektare areal PPS hingga November 2022, TPPPS PBNU akan mengembangkan empat komoditas unggulan. Yakni kopi, cengkih, jagung dan madu.
“Keempat komoditas tersebut dikembangkan dalam skala ekonomi agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan jamaah NU yang sudah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial,” kata Hadi.
Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal PSKL, mengembangkan Program Perhutanan Sosial (PPS) sejak tahun 2016. Program ini menargetkan 12,7 juta hektera hingga tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, telah dialokasikan 14,7 juta hektare. Arealnya tersebar di seluruh Indonesia, ‘dipinjamkan’ dari kawasan hutan lindung (HL) seluas 2,06 juta hektare, hutan produksi (HP) 3,4 juta hektare, hutan produksi terbatas (HPT) 3,9 juta hektare, dan hutan produksi yang dapat dikonversi (PHK) seluas 1,6 juta hektare.
Kelompok tani atau koperasi yang memenuhi syarat tertentu diberi hak mengelola areal perhutanan sosial hingga 35 tahun, dan dapat diperpanjang kembali. Di Jawa setiap KK diberi hak kelola maksimal 2 hektare, di luar Jawa maksimal 5 hektare.
