JAKARTA – Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada 21 Desember depan. Namun, sampai sekarang belum ada sosok yang ditunjuk sebagai pengganti. Komisi I DPR RI pun mengusulkan agar durasi jabatan Andika bisa diperpanjang.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan, sampai sekarang belum ada agenda pembahasan terkait rencana pergantian Panglima TNI. Belum ada nama yang diusulkan dari Presiden terkait pengganti Andika. ’’Komisi I belum membahas pergantian panglima TNI,’’ terang politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, dalam pergantian panglima TNI, tidak ada aturan baku yang mewajibkan bahwa penggantinya harus dari matra TNI AL, AD, atapun TNI AU. Pergantian itu menjadi kewenangan penuh presiden. Kepala negara mempunyai hak prerogatif dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan strategis itu.
Bagi Komisi I, kata Christina, tidak ada bedanya, apakah sosok yang ditunjuk dari matra manapun. ’’Bagi kami sama saja,’’ ungkapnya.
Namun, lanjut Christina, pihaknya mengusulkan agar masa jabatan Andika bisa diperpanjang. Sebab, Andika terlalu singkat menjabat. Dia dilantik pada 17 November tahun lalu. Waktu setahun terlampau singkat untuk memberikan hasil yang optimal. ’’Akan lebih baik kalau Panglima TNI Andika diperpanjang,’’ tegasnya.
Christina menilai banyak terobosan yang dilakukan Andika selama menjabat. Andika melakukan sejumlah kebijakan yang progresif. Misalnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran. Andika juga menerapkan kebijakan yang sensitif gender, yaitu dengan menghapus tes keperawanan yang dianggap sudah sangat tidak relevan. Kebijakan tersebut banyak mendapat dukungan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sampai sekarang DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait itu. Menurutnya, dewan saat ini hanya bisa menunggu. (lum/bay)
