MEMANG tidak bisa dipungkiri, keberadaan Industri Hulu Migas di suatu daerah telah menjadi penopang penting bagi percepatan pembangunan di setiap wilayah operational. Tidak terkecuali di Kukar yang hampir semua wilayah kecamatannya merasakan dampak keberadaan operational industri hulu migas.
Penegasan itu diutarakan langsung Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono kepada Kaltim Post. Dimana menurutnya industri hulu migas di Kukar memiliki peran penting terhadap penerimaan APBD Kukar. “Kontribusi industri hulu migas diwilayah kami itu sebenarnya selama ini menjadi penopang dan penyumbang terbesar APBD Kukar,” katanya
Industri Hulu Migas lanjutnya juga terus memberikan kontribusi bagi daerah penghasil, melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Pengertiannya, pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. “Rutinnya dana APBD Kukar tiap tahunnya kurang lebih Rp 5,5 triliun. Angka itu sudah ditetapkan pemerintah pusat” katanya.
DBH diakui bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemkab Kukar dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. “Bahwa bisnis Migas telah memberikan dampak berganda bagi percepatan pembangunan disuatu daerah. Karena diantara kegiatan mereka kan jadi perhitungan besaran pembiayaan pembangunan yang berasal dari DBH,” paparnya.
Dan karena itu, bisnis Migas di Kukar tiap tahunnya penyumbang hampir kurang lebih 62,5 persen APBD. "Jadi kalau di Kukar ini tidak ada kegiatan Hulu Migas, mungkin APBD kita tidak sebesar sekarang,” tegasnya.
Ia mengatakan, jika penerimaan dari sektor Migas besar atau tinggi, otomatis masyarakat akan sejahtera. Dan itu dirasakan disemua 6 kecamatan di Kukar, mulai dari Samboja, Muara Jawa,
Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu.(dwn)
