BALIKPAPAN – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya demi kepentingan sebagian elite. Namun harus melingkupi semua kepentingan masyarakat. Khususnya mereka yang berasal dari lokasi ibu kota baru.
Sebagai ulama dan tokoh masyarakat Kaltim, Habib Hamzah Abdullah Alaydrus menyebut, sejak awal konsisten mendukung pemindahan IKN selama berdampak positif bagi masyarakat Kaltim. Di mana salah satunya adalah memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam proses pembangunan IKN.
“Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial di tengah masyarakat,” ungkap Habib Hamzah.
Dia juga berharap sejak awal pemindahan ibu kota baru ke Kaltim, pemerintah membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat Kaltim khususnya penduduk asli. Karena dirinya yakin, ke depan ini akan memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat Kaltim.
“Jika memang sejak awal pemindahan IKN, pemerintah benar-benar membuka peluang dan secara luas melibatkan masyarakat Kaltim, maka yakin ke depan akan terus memberikan dampak positif dan keuntungan bagi masyarakat Kaltim,” ungkap pembina Majelis Rasulullah, pembina Ponpes Sultonul Mala, penasihat Rabithah dan penasihat di beberapa Ormas di Balikpapan itu, Senin (3/10).
Habib Hamzah pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal pemindahan IKN ke Kaltim, dan secara komprehensif bisa menjelaskan urgensi pemindahan tersebut. Apresiasi pun diberikan kepada pemerintah bila membuka seluas-luasnya peluang bagi masyarakat lokal khususnya Kesultanan Kutai yang menjadi pemegang adat dan budaya di Kaltim untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan.
“Kami akan terus memantau, melihat dan memberikan masukan kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat daerah khususnya Kaltim dalam keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha di Kaltim dalam pembangunan IKN,” ujarnya.
Dirinya menyebut sudah berupaya dalam memberikan masukan ke pemerintah dari tingkat Balikpapan, Kaltim hingga Pusat melalui perwakilan – perwakilan organisasi keagamaan dan adat dalam setiap pertemuan membahas terkait IKN.
“Seperti urgensi pemindahan IKN, dampak yang dibawa dari pemindahan IKN, siapa saja yang dilibatkan dan apa saja yang diprogramkan Pemerintah Pusat untuk bisa menguntungkan masyarakat Kaltim. Ini menjadi tolak ukur para ulama, tokoh masyarakat dan habib mendukung pembangunan IKN,” tegasnya.
Dia meminta diberikan kesempatan bagi putra daerah untuk menempuh pendidikan dan pelatihan untuk bisa ikut bersaing dan menempatkan diri di IKN.
“Pemerintah juga harus memiliki solusi atas segala kebijakan yang dianggap memberikan dampak ke masyarakat,” ucapnya. (rdh)
