BALIKPAPAN – Dalam proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim tetap menghormati dan menjunjung tinggi kebudayaan asli Kaltim. Karena bagaimana pun, IKN akan menjadi pusat peradaban Indonesia bahkan dunia. Sehingga budaya dan kesenian asli masyarakat adat harus dilestarikan dan menjadi fondasi pembangunan IKN.
Humas DPP Pasukan Merah TBBR (Tariu Borneo Bangkule Rajakng) Mei Christhy menyebut, terkait dukungan masyarakat adat Dayak di Kaltim terhadap IKN memang awalnya ada keraguan. Namun seiring perjalanan waktu, keraguan tersebut terkikis dan menerima keberadaan IKN di Kaltim.
“Karena saat itu sosialisasi terhadap IKN belum sampai ke akar rumput. Namun perlahan setelah berbagai pertemuan baik dengan pemerintah maupun kementerian, akhirnya kami menerima IKN seutuhnya berada di Kaltim,” jelas Mei, Selasa (20/9) lalu.
Mei pun sering diminta menjadi pembicara mewakili suara masyarakat adat Dayak khususnya TBBR di berbagai forum. Terakhir menjadi narasumber di forum komunikasi staf ahli menteri (Forkomsam) dengan tema “IKN Nusantara Menuju Peradaban Indonesia Ramah Lingkungan” pada 8 September lalu. Di sana dirinya menegaskan terkait situasi dan kondisi masyarakat adat Dayak di Kaltim yang memerlukan perhatian pemerintah khususnya di bidang SDM dan lingkungan.
“Berpusat di Kalbar, Pasukan Merah TBBR saat ini memiliki pasukan sekitar 360 ribu orang yang tersebar di Kalimantan, termasuk di Serawak Malaysia. Berasal dari berbagai macam latar belakang, akan mendapat pelatihan dalam upaya peningkatan kesetaraan SDM khususnya yang akan diberdayakan dalam pembangunan IKN dan setelahnya. Dan saat ini pelatihan SDM tersebut sudah berjalan,” ucapnya.
Mei juga mengapresiasi pemerintah yang secara terbuka dan rutin mengadakan pertemuan dengan tokoh adat, baik secara terbuka atau khusus mendatangi tokoh adat. Hal ini menjadi salah satu bukti pemerintah memberikan atensi terhadap keluhan yang selama ini dirasakan masyarakat adat.
Pasukan Merah TBBR juga mendukung pemindahan IKN dan berharap dengan adanya IKN ini agar ke depan kesulitan yang selama ini dirasakan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya bisa ditangani pemerintah. Seperti ketersediaan akses internet khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan memelihara kondisi Teluk Balikpapan yang memiliki keanekaragaman hayati dan sumber ekonomi kecil masyarakat.
“Selain itu menyelamatkan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan termasuk harapan kepada pemerintah untuk menyediakan lahan agar bisa dikelola masyarakat adat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani ladang berpindah. Hal ini sudah disampaikan kepada kementerian terkait seperti Bappenas, Badan Otorita IKN, dan KLHK,” sebutnya.
Kehadiran IKN diharapkan tidak menggerus kebudayaan asli masyarakat adat di Kaltim. Selain itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim pada umumnya. Juga meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah terpencil khususnya di wilayah IKN.
“Jangan hanya berikan beasiswa kepada mereka yang berprestasi. Tapi alokasikan kepada mereka yang tidak mampu,” pungkas Mei. (ADV)
