BALIKPAPAN – Tak jarang Jalan Mulawarman yang menjadi satu-satunya akses ke Balikpapan Timur dikeluhkan. Keberadaannya sangat vital, namun hingga kini tak juga mendapat sentuhan perbaikan maupun pelebaran.
Status jalan nasional ini belum juga mendapat kepastian dari pemerintah pusat yang memiliki wewenang. Padahal masalah kemacetan dan kondisi jalan kerap menjadi pembahasan.
Wakil rakyat di legislatif pun sudah berkali-kali meminta ada tindak lanjut untuk jalan tersebut. Seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra. Dia menuturkan, Jalan Mulawarman mengalami kenaikan kelas.
Dulu berstatus jalan kota yang akhirnya diambil alih oleh provinsi. Namun semenjak ada Tol Balikpapan – Samarinda, Jalan Mulawarman menjadi bagian dari jalan penghubung antara tol dan Bandara SAMS Sepinggan.
Kini jalan beralih menjadi kewenangan di pusat dan berstatus jalan nasional. Sehingga atas dasar tersebut, pemerintah daerah baik Pemkot Balikpapan maupun Pemprov Kaltim tidak bisa memberikan perbaikan untuk Jalan Mulawarman.
“Seharusnya anggota DPR RI Dapil Kaltim bisa memperjuangkan ke Kementerian PUPR karena statusnya jalan nasional,” ucapnya. Nurhadi menyebutkan, masalah kemacetan juga kerap terjadi di Jalan Mulawarman.
Sebab pertumbuhan penduduk semakin besar dan keberadaan perkantoran yang tak sedikit jumlahnya. Sehingga semua orang berlalu lalang memanfaatkan jalan tersebut. Belum lagi beberapa waktu terakhir ini ada perbaikan drainase.
Mau tidak mau membuat aktivitas di Jalan Mulawarman semakin sempit untuk lalu lintas kendaraan. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi III, rencananya Dinas Perhubungan akan membangun pos menggunakan APBD 2023.
Ini sebagai salah satu upaya mengatur kondisi jalan. “Mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk menangani kemacetan akibat kewenangan Jalan Mulawarman yang masih simpang siur,” ujarnya.
Mengingat keberadaan Tol Balsam merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Sementara Jalan Mulawarman dimanfaatkan masyarakat. Sehingga dishub juga tidak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka tetap mengatur arus lalu lintas.
Selain masalah kemacetan, Nurhadi menambahkan pentingnya keberadaan jalan ini sebagai satu-satunya akses ke wilayah timur. “Saya khawatir kalau sampai ada salah satu jembatan itu rusak, akses akan langsung lumpuh,” katanya.
Dia berharap, nantinya segera ada kejelasan untuk Jalan Mulawarman yang memiliki peran penting. Misalnya wakil rakyat di Senayan bisa membantu memperjuangkan Jalan Mulawarman, terutama untuk perbaikan dan perluasan. (adv/din/pro)
