BALIKPAPAN – Setelah Banggar melakukan rapat pembahasan KUA PPAS secara maraton. Selanjutnya DPRD Balikpapan akan memasuki tahapan selanjutnya yakni rapat paripurna.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, ada berbagai agenda sekaligus yang akan dibahas secara bergantian dalam paripurna tersebut. Kali pertama akan membahas agenda kesepakatan KUA PPAS APBD 2023.
“Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) 2022 sampai selesai penetapan,” ujarnya. Abdulloh menuturkan, kesepakatan KUA PPAS 2023 statusnya harus tertahan atau hold sementara.
Sebab mengejar pembahasan APBD Perubahan 2022 terlebih dahulu. “Itu begitu selesai baru dilanjutkan lagi pembahasan APBD 2023,” ujarnya kepada awak media, Senin (15/8).
Sementara itu, hal yang menjadi sorotan wakil rakyat dalam KUA PPAS tetap sama. Pihaknya mengawal program prioritas sesuai visi misi wali kota Balikpapan. Menurutnya berbagai rencana pembangunan harus segera diselesaikan.
Apalagi mengingat masa kerja Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud hanya sampai 2024. Sementara yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) telah disusun hingga 2026.
“Maka programnya akan dipadatkan menyesuaikan dengan masa jabatan wali kota,” sebutnya. Abdulloh menambahkan, masa jabatan wali kota seharusnya akan berakhir sekitar November 2024.
“Sehingga semua visi misi itu harus selesai dalam dua tahun mendatang,” tandasnya. Sebagai informasi dalam RPJMD Balikpapan terdapat program pembangunan prioritas. Di antaranya pengendalian banjir, pendidikan, dan kesehatan. (adv/din/pro)
