TANA PASER -Kabupaten Paser tengah berjuang agar pembangunan Bandara Paser kembali dilanjutkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat tim Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub meninjau langsung kondisi Bandara yang belum tuntas di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana menyampaikan optimisme kelanjutan Bandara Paser, berdasarkan kebutuhan, kesiapan data dan geografis yang sangat mendukung. 

Adi menyebutkan diantaranya sampai sekarang distribusi orang dan barang 100 persen hanya lewat darat ke Paser. Tidak ada laut dan udara. Itu lah yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok di sini tinggi. Sementara pada 2021, Paser tingkat pertumbuhan ekonominya naik 5,41 persen. Tertinggi dari daerah lainnya di Kaltim.

"Ini berasal adanya usaha perkebunan dan pertambangan. Belum lagi ada area pengelolaan hutan yang cukup banyak titiknya di Paser," kata Adi, Kamis (4/8). Dari perusahaan ini lah mobilisasi Bandara sangat dibutuhkan, mayoritas pekerja perusahaan ini berasal dari luar pulau Kalimantan. 

Faktor lainnya yang membuat Paser harus memiliki Bandara, dari semua perusahaan besar itu tidak ada yang punya kantor besar di Paser. Padahal sudah ada Perda mereka wajib berkantor di Paser. Namun karena tidak ada Bandara, pasti petinggi perusahaan enggan berkantor apalagi domisili di Paser. 

"Padahal kita punya sekolah yang memadai level nasional seperti Man Insan Cendekia yang tes masuknya sudah seperti universitas nasional," kata mantan kepala Dinas Perhubungan Paser itu. 

Untuk bidang kesehatan, Paser memiliki rumah sakit yang akan naik kelas statusnya tahun depan. Selain itu semua kantor bank juga masih bermarkas di Balikpapan. Di Paser hanya unit kecilnya. Jika ada Bandara, maka dia yakin akan berkantor di sini. 

Dukungan lainnya bahkan dari Kabupaten Tabalong dan Balangan dari Kalimantan Selatan yang merupakan tetangga, pemerintah sana sangat mendukung Paser dibangun Bandara. Karena hanya menempuh perjalanan 3 jam ke Paser. Dari pada ke Banjarmasin harus 5 jam. Belum lagi pangsa pasar Kabupaten Kotabaru yang berdampingan dengan Paser sebagian wilayahnya. 

Kepala Puslitbang Transportasi Udara Kemenhub Capt. Novyanto Widadi mengatakan timnya akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan yaitu pejabat Kemenhub. Kebutuhan transportasi udara di daerah diakui cukup tinggi, namun harus di dukung faktor lain yang memadai. Ada beberapa tahapan memulai, penetapan lokasi dan proses pembangunan. Fokus pembangunan bandara persyaratannya ialah 3T, yaitu terdepan, terpencil dan terluas. Sebagai penyangga IKN, Paser memiliki pertimbangan khusus tentunya. 

"Meskipun di PPU sendiri Kemenhub dan Kemenhan akan membangun Bandara VVIP. Namun belum diputuskan lokasinya karena letaknya di luar area IKN," kata Novyanto. 

Bandara idealnya masuk rencana strategis Kemenhub. Tentunya ada syarat tertentu. Jika sudah masuk Renstra, pembiayaan akan bisa diusulkan ke Bappenas dan lainnya. Begitu juga konsepnya. Pembangunan Bandara, Kemenhub saat ini mendorong biaya diluar APBN. Misal kerjasama dengan Badan Usaha. Ada daerah lain yang bandaranya dibangun swasta, seperti di Pulau Bintan. 

"Nanti kita lihat dari helikopter juga kondisi bandara ini. Sehingga goal yang diinginkan bisa maksimal hasilnya. Dan jalan taktis dan strategis bisa diambil nantinya," tuturnya.

Pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri, hanya memberikan rekomendasi ke pemangku kebijakan tertinggi di Kemenhub. Semua keputusan diakui ada resiko, tapi bisa di mitigasi atau di perkecil. 

Dari analisa tim lainnya dari Kemenhub dan Otoritas transportasi udara, Paser sudah layak dibangun Bandara. Karena jaraknya sudah melebihi batas dari Bandara di Balikpapan. Belum lagi jarak melintasi laut yang cukup jauh. Meskipun kondisi 6 bangunan Bandara saat ini perlu dicek lagi strukturnya, apakah harus dilanjutkan atau dirombak ulang. Syukurnya untuk legalitas kajian teknis, legal opinion, dan sertipikat bandara sudah layak dilanjutkan pembangunannya. (Adv/jib)