BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

RAGAM

Jumat, 05 Agustus 2022 10:26
2024 IKN Nusantara Bebas Dokumen Fisik?

 

Dadang I K Mujiono

Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman

 

Keinginan pemerintah pusat untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serba pintar melalui penerapan smart city and smart government patut diapresiasi. Namun ide dan target serba “Smart” pada IKN Nusantara terkadang begitu ambisius dan terkesan hiperbola.

Bahkan pasca disahkannya UU No. 03/2022 tentang IKN, banyak pejabat baik yang ada di daerah dan di Pusat seakan berlomba-lomba menggunakan jargon serba “smart” dalam setiap presentasi dan wawancara terkait rencana pemindahan IKN – terlepas apakah mereka tahu konsep dasar dan penerapan smart city dan smart government.

Berdasarkan pemberitaan Kaltim Post 3 Agustus 2022 – salah satu pejabat Kementerian Pusat bahkan menargetkan tahun 2024 tidak ada lagi dokumen fisik di IKN yang menurut saya target ini terlalu bombastis.

Bagaimana mungkin ingin mendigitalisasikan seluruh dokumen kepemerintahan apabila masyarakat di banyak daerah masih harus mengisi formulir tertulis untuk mendaftar vaksin, melampirkan fotokopi KTP, STNK, dan BPKB untuk memperpanjang STNK. Dan melampirkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) lama, dan surat keterangan lahir dari rumah sakit kepada instansi terkait untuk memperbaharui anggota keluarga di KK. Belum lagi persoalan emak-emak yang harus menyetor fotokopi KTP untuk mendapatkan minyak goreng, elpiji, dan paket bantuan sosial.

Tentu contoh di atas bertolak belakang dengan target 2024 IKN bebas dokumen fisik.

Transformasi digital di Indonesia

Tidak bermasuksud untuk mengucilkan pemerintah atau mereka yang mendukung pemindahan IKN. Namun faktanya transformasi digital di Indonesia masih membutuhkan waktu yang panjang. Di target di tahun 2024 tidak akan lagi dokumen fisik di IKN Nusantara. Artinya mereka – para staf yang bekerja memindai dokumen yang ada di kementerian hanya punya waktu kurang lebih dua tahun sebelum pemindahan IKN resmi dilakukan.

Alih-alih sibuk memindai dokumen kementerian yang akan di bawa ke Penajam Paser Utara (PPU), kenapa pemerintah tidak fokus pada peningkatan pengadaan sarana informasi teknologi, khususnya di daerah. Terlebih daerah yang terdampak langsung dari pemindahan IKN seperti di PPU dan Kutai Kartanegara.

Beberapa persoalan

Terlepas dari paradoks digitalisasi dan kebutuhan fotokopi KTP dan KK di tengah masyarakat Indonesia. Paling tidak terdapat beberapa persoalan yang perlu pemerintah pertimbangkan untuk diselesaikan.

Pertama, belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Per-2020 dari total desa yang ada di Indonesia – berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yakni 83.381, 12.500 di antaranya belum memiliki akses internet.

Hal ini diperparah dengan keberadaan penduduk yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti telepon pintar dan komputer. Itulah sebabnya ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut B. Pandjaitan mewajibkan masyarakat yang ingin membeli minyak goreng harus menggunakan aplikasi pedulindungi – kebijakan tersebut seakan kebijakan yang mustahil untuk diwujudkan di seluruh Indonesia. 

Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan publik secara digital – yang mana hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang masih datang ke instansi pemerintah untuk mengurus keperluan administrasi.

Ketiga, isu keamanan data masyarakat yang relatif rentan. Keamanan data merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh institusi pemerintah, terlebih apabila pemerintah getol ingin mewujudkan IKN sebagai kota pintar. Banyaknya kebocoran data, termasuk sms-sms tawaran investasi bodong dan undian berhadiah palsu di tengah masyarakat Indonesia harusnya menjadi catatan bagi pemerintah.

Solusi yang ditawarkan

Terlepas dari terwujud atau tidaknya target 2024 IKN Nusantara bebas dokumen fisik, paling tidak menurut data KemenKominfo 2022 indeks literasi digital masyarakat Indonesia relatif menunjukan selisih yang tipis (2,7 persen) antara perkotaan dan pedesaan. Dimana indeks literasi digital diperkotaan sebesar 52,5 persen dan di desa 49,8 persen.

Namun yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana selisih yang tipis ini dapat mendukung digitalisasi IKN Nusantara? Dan apakah setiap kementerian di Jakarta dan pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Timur siap dengan penerapan digitalisasi ini?

Berangkat dari persoalan di atas dan potensi digitalisasi yang merata di Indonesia – merujuk pada angka selisih yang tipis tadi. Daerah di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan kota pintar. Pengenalan masyarakat terhadap teknologi telepon pintar dan teknologi komputer sudah bukan hal baru.

Data yang disajikan oleh perusahaan riset Data Reportal menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang. Sedangkan perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta pada Januari 2022. Artinya perwujudan kota pintar yang ada di Indonesia sangat mungkin diwujudkan.

Namun untuk mewujudkan target tersebut, baik pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen menjadikan teknologi informasi sebagai media utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Jangan ada lagi pegawai di kantor instansi pemerintah meminta masyarakat untuk melampirkan berbagai jenis fotokopi untuk persyaratan administrasi. Jika memungkinkan pamerintah dibantu masyarakat dapat membuat aplikasi one stop service atau alternatif pelayanan sektor publik berupa aplikasi yang dapat menunjukan KTP digital, Kartu Keluarga digital, rekam medis digital, asuransi, dan berbagai informasi pribadi lainnya dalam satu aplikasi dengan fitur keamanan berlapis. Hal ini telah dilakukan di negeri tetangga, yakni Singapura dengan penggunaan aplikasi bernama Singpass.

Terpenting masyarakat harus diajarkan bagaimana menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah dengan maksimal. (pro) 


BACA JUGA

Kamis, 11 Agustus 2022 14:17

Pengecer Elpiji 3 Kg Bakal Diawasi Pemkot Balikpapan

    BALIKPAPAN-Harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer…

Kamis, 11 Agustus 2022 14:05

Gugatan Syukri Wahid dan Amin Hidayat ke PKS Ditolak PN Balikpapan

BALIKPAPAN-Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan menolak gugatan Syukri Wahid dan Amin…

Kamis, 11 Agustus 2022 03:30

Majelis Hakim Kabulkan Gugatan PT Duta Manuntung Terhadap Zainal Muttaqin

BALIKPAPAN-Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan mengabulkan sebagian besar gugatan…

Rabu, 10 Agustus 2022 22:46

Berkarakter dan Ketokohan Bukan Kaleng-Kaleng, Orang Muda di Kaltim Nyatakan akan Kawal Ganjar Presiden

Balikpapan - Ribuan anak muda, termasuk komunitas motor dan komunitas…

Rabu, 10 Agustus 2022 13:58

Healing Maximal, Komunitas Maxi Yamaha Lakukan Touring Gabungan ke Pantai Pangandaran

Bandung – Banyak cara yang dapat dilakukan oleh komunitas pengguna…

Rabu, 10 Agustus 2022 13:38

Perajin Emas Jadi Korban Kebakaran Klandasan Ulu, Tak Sempat Selamatkan Barang

BALIKPAPAN-Haji Nasir turut menjadi salah satu korban musibah kebakaran yang…

Rabu, 10 Agustus 2022 13:34

Kebakaran Klandasan Ulu, Asal Api Diduga dari Pembakaran Sampah

BALIKPAPAN-Tim Indonesia Automatic Fingerprint System (INAFIS) dari Polda Kaltim dan…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:11

Ajang International Olympiad in Informatics (IOI) Hubungkan Talenta Digital Dunia

YOGYAKARTA-- Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah bagi perhelatan bergengsi…

Selasa, 09 Agustus 2022 15:48

PT Pertamina Hulu Mahakam Lakukan Kunjungan Kerja ke DLH Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama induk perusahaan,…

Selasa, 09 Agustus 2022 07:10

Pesta Musik Spektakuler Terbesar di Balikpapan Siap Hadirkan Noah, BCL, hingga The Changcuters

BALIKPAPAN– Pesta musik spektakuler terbaru, Sound Session, akan mengguncang Balikpapan,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers