BALIKPAPAN - Fraksi Gerindra resmi menerima dan menyetujui LPJ APBD 2021 menjadi perda. Namun sejumlah saran disampaikan untuk upaya Balikpapan di masa mendatang.
Sekretaris Fraksi Gerindra Rahmatia mengatakan, pihaknya mengusulkan agar Pemkot Balikpapan segera melakukan pembangunan kembali atau revitalisasi Pasar Klandasan. Misalnya di mulai dari kajian model pelaksanaan terlebih dahulu.
“Agar aset yang bertahun-tahun terbengkalai dapat segera bermanfaat dan bisa berkontribusi pada kas umum pemerintah daerah,” katanya. Sebab disadari pembangunan membutuhkan dana yang besar. Sementara tidak bisa lagi bergantung pada sumber konservatif seperti pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya saat ini harus ada diversifikasi usaha untuk ketahanan APBD. Di mana aset daerah merupakan salah satu sumber pendapatan. Pasar Klandasan akan dibangun dengan konsep one stop shopping. Segala kebutuhan yang mendukung tersedia di sana.
Mulai dari kuliner, parkir, masjid besar di lantai puncak seperti Pasar Baru Bandung. “Sehingga semua kebutuhan konsumen berada di satu tempat. Jangan lagi diulang operasional konsep Gedung Parkir Klandasan yang sudah menunjukkan kegagalan,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra kembali mendorong menyusun rencana kerja pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan agar perawatannya tidak membebani APBD Balikpapan. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 26 dimungkinkan pemberdayaan Gedung Parkir Klandasan.
“Melalui model kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, perbaikan yang diperlukan,” tuturnya. Mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan sekurang-kurangnya 5 peserta.
Mereka harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama masa perjanjian kerja sama dan pembagian keuntungan kerja sama pemanfaatan. Kemudian dari sisi PAD, pihaknya melihat pendapatan daerah yang bersumber pajak daerah khususnya hotel dan resto mengalami peningkatan signifikan terhadap target.
Apalagi sejak penentuan titik nol IKN, kunjungan tamu meningkat. Baik wisatawan, pengusaha, maupun mereka yang terkait langsung dengan pembangunan IKN. “Maka sudah selayaknya OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah segera melakukan langkah antisipasi,” tandasnya. (din/ADV)
