BALIKPAPAN - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Kalimantan berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan produk-produk hasil industri dalam negeri. Salah satunya melalui PLN Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Balikpapan, PLN telah mencapai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 59,8 persen dalam penggunaan material dan sarana penunjang operasional pembangkit.
“PLN UPDK Balikpapan terus mendorong optimalisasi TKDN dalam pengadaan produk hasil industri dalam negeri pada seluruh pekerjaan pemeliharaan aset pembangkitan, baik di PLTD maupun di PLTU. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional” ujar Manager PLN UPDK Balikpapan, Otniel Marrung.
Otniel menambahkan beberapa langkah telah dilakukan PLN untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
“Pertama, kami melakukan sinergi yang baik antara sesama BUMN dan pemerintah. Lalu melakukan kolaborasi dengan industri lokal. Perencanaan yang matang dan melibatkan semua pihak juga menjadi kunci sukses dalam mencapai target TKDN ini,” ujarnya.
Selain itu, langkah transformasi digital yang dilakukan PLN juga diterapkan pada e-procurement. PLN saat ini sedang menyiapkan digital dashboard yang memuat e-TKDN PLN. Dari platform digital ini untuk memudahkan pengelolaan pengadaan dan mendorong industri lokal untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan PLN dan bekerja sama untuk mencapai pasokan listrik yang andal.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk mendorong perekonomian nasional, PLN pun terus berkomitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga melibatkan industri domestik dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.
“Kami berharap PLN dapat membantu industri dalam negeri untuk terus bertahan untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional terutama pasca pandemi Covid-19. PLN terus bergerak maju dan tetap optimistis dalam situasi saat ini,” terang Otniel.
Komitmen penggunaan komponen dalam negeri ini sejalan dengan amanat pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 54/M-IND/PER/3/2021 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. (adv/rdh)
