BALIKPAPAN – Pembangunan smelter nikel di kawasan Kariangau diduga berimbas pada kerusakan mangrove. Meski beralasan tahap pematangan lahan, nyatanya tetap mangrove mulai dibabat untuk mengubah area tersebut.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengikuti permasalahan yang baru terekspos akhir-akhir ini. Dia bercerita, kerusakan mangrove ini sudah terjadi beberapa bulan lalu.
Sabaruddin turut menyayangkan harus ada penebangan mangrove. Padahal sudah ada amanah UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pesisir pantai. “Jelas dalam pasal itu bahwa dilarang menebang mangrove,” katanya.
Menurutnya, ada kerusakan mangrove di Kariangau sudah bukan lagi dugaan. Sebab kenyataannya memang benar terjadi. Bukan sedikit, melainkan ada sekitar 20 hektare mangrove yang rusak karena aktivitas tersebut.
Dia menyarankan agar pemerintah daerah dapat segera melakukan penanganan. Baik dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan maupun DLH Kaltim. Keduanya harus bertindak cepat.
Sabaruddin turut mempertanyakan apa perusahaan telah mengantongi perizinan pembangunan smelter dari Pemkot Balikpapan. Menurutnya sebelum pemberian izin tentu seharusnya ada kajian mendalam terlebih dahulu.
Hal ini yang ingin pihaknya ketahui lebih lanjut. Sebab akan berpengaruh pada proses penegakan hukum. “Kalau kondisinya benar-benar nyata, kami tidak sungkan akan melaporkan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Terutama kepada instansi yang berkaitan. “Misalnya dalam hal ini departemen yang bersangkutan dan kami tembuskan ke DPR RI untuk menindaklanjuti,” tuturnya. Dia meminta dukungan kepada masyarakat.
“Kejadian ini sudah lama tetapi belum ada actionnya,” ucapnya. Sabaruddin berharap masalah ini menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Bagaimana pemprov bisa terbuka transparan menyampaikan kondisi kerusakan beserta penanganan. (din/adv)
