TANA PASER - Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 merilis prevalensi Stunting di Kabupaten Paser sebesar 23,6 persen, masih di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 22,8 persen. Hal ini jadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam penanganan dan pencegahan stunting pada bayi.
Saat momen Rembuk Stunting yang digelar kemarin, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Arief Rahman, mengatakan daerah harus dapat terus menurunkan perevalensi Stunting untuk mencapai target tahun 2022 sebesar 19,58 persen. Yaitu melalui Strategi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
"Apalagi Kabupaten Paser telah ditetapkan sebagai salah satu Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi 2022 oleh Pemprov Kaltim," kata Arief, Selasa (19/7).
Arief mengungkapkan penunjukan ini adalah isyarat bahwa Stunting memerlukan penanganan yang serius demi menjaga keberlangsungan generasi dan masa depan anak-anak.
Stunting diketahui adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, penyebabnya adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan.
"Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya. Bahkan, stunting dan Kekurangan Gizi pada Balita sebagaimana disampaikan oleh Word Bank akan berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto setiap tahunnya," tutur Arief.
Tugas berat yang harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Paser adalah peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan melalui akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Lalu melakukan tindakan pencegahan bagi keluarga yang beresiko Stunting. Dimulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-24 bulan.
Langkah lainnya ialah meningkatkan kualitas standar lingkungan pemukiman meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Ketiga titik berat tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak.
Pada 2022 ini, Pemkab Paser mengalokasikan dana ke sembilan OPD dan 2 organisasi untuk penanganan stunting. Pihak yang ketiga melalui forum CSR juga menunaikan kewajibannya membantu. (Adv/jib)
