PENAJAM - Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta kepada Pemkab PPU melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU untuk proaktif menjalin kerjasama dengan perusahaan yang ada di Benuo Taka terkait dengan penyediaan tenaga kerja.
Karena, terkadang masyarakat kesulitan mengakses informasi lowongan pekerjaan di suatu prusahaan. “Apa yang dirasakan masyarakat itu, pemerintah melalui Disnakertrans harus lebih proaktif menjalin kerjasama dengan perusahaan yang masuk di PPU,” kata Anggota Komisi I DPRD PPU Sariman, Minggu (3/4/2022).
Sariman menekankan, Disnakertrans harus memiliki data perusahaan yang berinvestasi di Benuo Taka. Selain itu, data kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan semestinya dimiliki oleh Disnakertrans.
“Perusahaan yang ada di PPU apa saja, berapa kebutuhan tenaga kerjanya, itu yang harus diketahui Disnakertrans. Sehingga nanti lebih diprioritaskan tenaga kerja lokal,” jelas dia.
Anggota Fraksi PKS DPRD PPU ini mengungkapkan, sejumlah perusahaan dan proyek skala besar mulai berjalan di PPU. Utamanya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku. Beberapa proyek ratusan miliar rupiah sementara berjalan yakni pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, pembangunan Intake Sepaku dan pembangunan infrastruktur jalan.
Selain itu, terdapat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau pembangunan kilang minyak milik Pertamina di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
“Disnakertrans semestinya proaktif melakukan pendekatan. Jadi, perusahaan yang butuh tenaga kerja lapor ke kita. Sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Berbagai proyek telah berjalan di PPU, ada proyek kilang minyak Pertamina, di IKN ada proyek bendungan dan intake. Pertanyaannya, siapa-siapa yang kerja di situ, itu yang harus dicek dinas terkait,” tandsnya. (ae/adv/pro)
