PENAJAM- Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jhon Kenedi mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe. 

Pengerjaan Bendungan Lawe-Lawe dihentikan pada akhir 2017 karena Pemkab PPU mengalami defisit anggaran. 
Padahal, bendungan yang pengerjaannya  sudah mencapai 85 persen tersebut dibangun untuk kebutuhan air baku Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka. 

Seiring dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke wilayah Kecamatan Sepaku, ketersediaan air bersih harus dijadikan prioritas.

“Karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, kami mendorong Bendungan Lawe-Lawe harus dilanjutkan pembangunannya,” kata Jhon Kenedi, Selasa (29/3/2022).

Jhon Kenedi mengungkapkan, pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam telah menghabiskan anggaran daerah ratusan miliar. 

“Sayang kalau tidak diselesaikan pembangunannya. Karena, anggaran daerah sudah banyak yang terserap di situ (bendungan),” terangnya.

Lanjutan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe membutuhkan anggaran sekira Rp120 miliar. Jhon Kenedi menekankan, mengenai nasib bendungan ini perlu dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.

“Kita bisa meminta bantuan anggaran ke provinsi dan pusat. Karena, ini menyangkut kebutuhan utama masyarakat,” tuturnya.

Jhon Kenedi meminta, kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan lahan Bendungan Lawe-Lawe. Lahan seluas 200 hektare yang digunakan untuk pembangunan bendungan adalah milik Pertamina dengan status pinjam pakai.

“Status pinjam pakai lahan sudah berakhir. Kami meminta Pemkab menyelesaikan perpanjangan  pinjam pakai lahan ke Pertamina,” tandasnya.

Diketahui, proyek Bendungan Lawe-Lawe senilai Rp 179 miliar dikerjakan pada 2014 dan dihentikan pada akhir 2017. Karena saat itu pemerinah daerah sedang mengalami defisit anggaran. 

Progres pembangunan proyek tersebut dihentikan posisi 85 persen. Saat ini masih tersisa 15 persen. Sehingga bendungan belum bisa difungsikan. (ae/adv/pro)