BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN | ROAD TO 2024

RAGAM

Selasa, 14 Juni 2022 05:52
DPR Bahas UU KIA, Dorong Cuti Hamil Menjadi 6 Bulan
IBU HAMIL: Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada UU 13/2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu tiga bulan. (Foto: jawapos.com)

JAKARTA-DPR RI menyepakati rancangan undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Kesepakatan RUU KIA untuk dibahas lebih lanjut menjadi undang-undang dan dibahas bersama pemerintah diambil dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Kamis (9/6). Keputusan ini akan dibawa dalam Sidang Paripurna DPR selanjutnya.

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” kata Puan, Senin (13/6).

RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Oleh karena itu, lanjut Puan, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

“Ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ucap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu mengatakan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu. Di antaranya, menurut Puan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

“Dan tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan juga mengingatkan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.

“RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat,” jelas Puan.

“Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Menurutnya, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Ia menegaskan, ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.

“RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” imbuh Puan.

Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada UU 13/2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu tiga bulan saja. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi enam bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi ibu yang sedang cuti melahirkan di mana untuk tiga bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen. Menurut Puan, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi ibu setelah melahirkan.

“DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” tegas ibu dua anak itu.

Puan menambahkan, RUU KIA juga terkait erat dengan dengan edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hingga memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik.

“Perempuan memiliki potensi dalam perkembangan bisnis yang akan memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian Indonesia,” ungkap Puan. (jpg/far)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2023 21:28

Puluhan APK di Balikpapan Ditertibkan

  BALIKPAPAN-Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Balikpapan Selatan bersama Satuan…

Senin, 11 Desember 2023 19:24

Peringatan Hari HAM, Menteri Yasonna: Ini Momentum Merefleksikan Prinsip-Prinsip HAM

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengungkapkan…

Minggu, 10 Desember 2023 13:29

Satu Pebalap Tewas, Balap Motor Bupati Cup di Paser Dihentikan

  PASER-Gelaran Road Race yang diselenggarakan Ikatan Motor Indonesia di…

Minggu, 10 Desember 2023 11:06
Bantu Korban Bencana Alam

Mapala se-Kaltim Gelar Aksi Galang Dana

BALIKPAPAN - Puluhan mahasiswa di Balikpapan yang tergabung dalam Mahasiswa…

Minggu, 10 Desember 2023 09:56

Kanwil Kaltim Gelar Ujian SKB SKB Kesamaptaan CPNS Kemenkumham 2023

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur…

Sabtu, 09 Desember 2023 10:01

Antisipasi Penyalahgunaan BBM, Brimob Polda Kaltim Rutinkan Patroli SPBU

  BALIKPAPAN-Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Kaltim melaksanakan kegiatan patroli…

Jumat, 08 Desember 2023 20:01

Kakanwil Resmikan Rutari Laundry, Gun Gun Gunawan: Inovasi Ini Patut Di Contoh UPT Lain

Samarinda – Usai melakukan senam bersama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham…

Jumat, 08 Desember 2023 19:11

Telkomsel Siaga Optimalkan 233 Ribu BTS, Puluhan Program Promo, dan Layanan Pelanggan Terdepan

 Jakarta- Menyambut momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (NARU)…

Jumat, 08 Desember 2023 18:07
PWI Balikpapan Sukses Gelar Pelatihan Public Speaking

Jadi Wartawan Ibu Kota Nusantara, Public Speaking Itu Penting

BALIKPAPAN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Balikpapan menggelar pelatihan…

Jumat, 08 Desember 2023 10:50

Hasanuddin Mas'ud Nakhodai INSA Kuala Samboja, Siap Bersinergi untuk Pembangunan IKN

  BALIKPAPAN-Hasanudin Mas’ud terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC)…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers