SANGATTA - Dalam upaya mempercepat pembangunan dua kanupaten, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi Bulang menyambut hangat kumjungan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah.
Kepala daerah itu membahas percepatan pembangunan yang rencananya akan dibahas pada kementrian. Mengingat Otonomi Daerah merupakan salau satu isu paling hangat yang menggelora di tiap-tiap wilayah se-Indonesia, pascarezim orde baru digantikan era reformasi pada 1998, daerah Tingkat (DATI) II Kutai yang semula memiliki luasan wilayah begitu besar di Kalimantan Timur (Kaltim), dibagi menjadi beberapa kabupaten/kota pada 1999.
Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) berbeda secara administrasi
hingga pemerintahan. Namun tak bisa dilepaskan kaitan histori yang begitu dalam di antara keduanya. Dapat dikatakan ikatannya lebih kuat dan lekat, dibandingkan dengan kabupaten/kota pecahan DATI II Kutai lainnya.
Marang Kayu Teluk Pandan pintu depan yang berhadap-hadapan, Sebulu Muara Bengkal pintu rumah belakang yang mempertemukan dapur kedua
Kabupaten. Tak salah jika kemudian Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin, melakukan kunjungan resmi untuk bertemu Bupati
Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Untuk mempererat ikatan dimaksud. Kegiatan berlangsung pada Jumat (10/6) pagi, di Ruang Meranti di Kantor Bupati.
Tidak hanya Bupati dan Wabup Kukar, namun ada pula Asisten Kesra, Asisten Perekonomian tujuh dinas, serta satu badan yang mendampingi.
"Hal ini memberikan makna mendalam bagi kami, terkait pembicaraan mengenai persoalan pembangunan di daerah yang memang membutuhkan kebijakan-kebijakan, dilakukan secara
bersama," ujar Ardian sapaan karibnya.
Kunjungan Pemkab Kukar adalah tindak lanjut daripada MoU Nomor 134.4/19/MoU/Hk/VIl/2018 pada 22 Mei 2018 lalu. Bupati Ardiansyah
memandang perlu mempertajam rencana kerjasama dua daerah. Terutama pada sejumlah poin yang mengalami perubahan, untuk lebih didalami agar mengena dan tepat sasaran.
"Kondisi yang kita inginkan, berkenaan dengan pembukaan jalur transportasi yang ada di Kutim dan Kukar. Jalur tersebut sangat potensial untuk dibangun dan dikembangkan. Terlebih jika Kutai Utara sudah resmi dimekarkan jadi kabupaten, tentu
dikemudian hari menjadi jalur cepat menuju ke Ibukota Provinsi Kaltim," tutur ia.
Bupati Kutim memerintahkan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga
Bappeda, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengkaji lebih dalam secara teknis, terkait pembangunan di wilayah Selatan Kutim tersebut. Termasuk pula daya dukung lingkungan, seperti analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang perlu diikutsertakan.
"Karena nanti membutuhkan persetujuan Kementerian serta dukungan perusahaan yang jalurnya dilintasi. Maka hal itulah yang perlu dibicarakan dan dipersiapkan mulai dari sekarang," terangnya.
Di tempat yang sama, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyebut, untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah perlu didukung kebijakan dua kabupaten bertetangga ini.
"Maka itu kami berkunjung ke Kutim," pungkasnya. (Adv/*/la)
