BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

NASIONAL

Selasa, 14 Desember 2021 21:34
Ketua MPR Apresiasi Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim
Bambang Soesatyo saat hadir di malam anugerah keterbukaan informasi publik Kaltim.

JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Timur yang indeks keterbukaan informasi publik-nya mencapai skor 76,96. Lebih baik dari indeks rata-rata nasional sebesar 71,37, dan menempatkan Provinsi Kalimantan Timur pada peringkat ke-9 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Keterbukaan informasi publik merupakan standar baku dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

"Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi implementasi nyata wujud Empat Pilar MPR RI dalam menghadapi era digitalisasi. Pemenuhan

atas kebutuhan informasi publik yang transparan selaras dengan amanat Konstitusi pasal 28F yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," ujar Bamsoet usai Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, secara virtual dari Jakarta, Selasa (14/12/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Salah satunya terkait dengan keterbukaan Informasi Publik tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

"Mengingat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari sekitar Rp 2.000 triliun dana APBN, alokasi untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) mencapai Rp 100 triliun. Jika tidak didukung Keterbukaan Informasi Publik, potensi korupsinya sangat besar. Tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sekitar 70 persen kasus korupsi berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam pelaksanaannya, memang masih saja ditemui adanya badan publik yang tidak mematuhi UU KIP. Sehingga untuk menjamin hak rakyat, UU KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

"Yakni apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi, baik di pusat maupun di daerah. Penyelesaian sengketanya dilakukan melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi. Disinilah peran penting keberadaan Komisi Informasi," pungkas Bamsoet. ((Pro)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 15 Juni 2022 17:56

Presiden Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wamen Baru, Ini Nama-Namanya..

Presiden Joko Widodo resmi melantik dua figur menteri dan tiga…

Rabu, 09 Februari 2022 12:13

Polda Metro Jaya Periksa ETLE Ungkap Kecelakaan Putra Gubernur Kaltara

Polda Metro Jaya terus menyelidiki tewasnya AKP Novandi Arya Kharizma,…

Rabu, 09 Februari 2022 12:13

AKP Novandi Tewas Bersama Kader PSI di Dalam Mobil Camry yang Terbakar

Identitas korban kedua dalam insiden kecelakaan mobil Camry yang menabrak…

Selasa, 28 Desember 2021 15:36

Selama 2021, Jalan Raya di Kalsel Renggut 316 Nyawa

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya wilayah Provinsi…

Sabtu, 18 Desember 2021 06:59

Divonis Tiga Tahun, Lima Terdakwa Penganiaya Herman Banding

BALIKPAPAN-Kendati sudah mendapatkan vonis lebih ringan, lima polisi terdakwa kasus…

Selasa, 14 Desember 2021 21:34

Ketua MPR Apresiasi Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim

JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada Provinsi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers