BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 03 Mei 2019 12:15
Zonasi Pendidikan Cegah Jual Beli Kursi dan Pungli
MENDORONG PEMERATAAN : Sistem zonasi bukan hanya untuk PPDB dan ujian nasional, tetapi juga untuk dasar redistribusi dan pembinaan guru sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

PROKAL.CO, class="p1" style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; font-family: '.SF UI Text'; color: #454545; -webkit-text-size-adjust: auto;">SISTEM zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan strategi jangka panjang untuk menata sistem pendidikan di Indonesia.

 

Saat ini, ada 2.580 zona pendidikan yang telah dipetakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

 

Kemendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun pelajaran 2019/2020.

 

Penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB merupakan upaya untuk mempercepat pemerataan layanan dan mutu pendidikan di Indonesia. “Adanya sistem zonasi ini diharapkan tidak hanya dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi cetak biru oleh Kemendikbud dalam mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan di seluruh daerah,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

 

Dia menegaskan bahwa dinas pendidikan dan sekolah negeri wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas, objektivitas, transparansi, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Hal itu merupakan bentuk antisipasi adanya praktik jual beli kursi.

”Jangan sampai ada praktik jual beli kursi dan jangan ada pungutan liar,” tegasnya.

 

Meski demikian, Muhadjir tak memungkiri dalam pelaksanaan sistem zonasi itu memang ada beberapa yang melampaui batas-batas wilayah administrasi. “Namun, itu tidak masalah karena beda kecamatan asalkan satu zona, bisa saja,” lanjut Muhadjir.

 

Menurut dia, masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki platformdan telah merevisi kebijakan zonasi yang sudah dilakukan. Maka, diperlukan kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk menetapkan zona.

 

”Secara umum, semua daerah sudah mengadopsi sistem zonasi ini. Hal yang sifatnya taktis kami serahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota. Jadi, kita hanya memberikan garis besarnya. Silakan implementasinya disesuaikan dengan kaidah di daerah itu. Sistemnya bisa daring, bisa juga tidak, tergantung kemampuan daerah,” jelasnya.

 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menerangkan, satuan jarak rumah kini diatur dalam permendikbud.

Menurut dia, hal terpenting dalam penerapan PPDB adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah/tempat tinggalnya.

 

’’Apabila dalam satu zona kelebihan kuota atau daya tampungnya tidak mencukupi, dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah. Jangan dibiarkan anak dan orang tua kesulitan mendapatkan sekolah,” tegas Hamid.

 

Lebih jauh Hamid menyampaikan kembali bahwa pelaksanaan PPDB dapat menggunakan metode dalam jaringan (daring) atau online maupun manual. Namun, pemerintah pusat merekomendasikan agar pelaksanaan PPDB itu menggunakan metode online untuk mencegah campur tangan yang bermacam-macam dari berbagai pihak yang mengganggu proses dan integritas PPDB.

 

Selain itu, lanjut Hamid, sistem zonasi 2019 tidak hanya ditujukan untuk PPDB maupun ujian nasional. Namun, penerapan zonasi bisa juga digunakan untuk dasar redistribusi dan pembinaan guru sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. “Sarpras (sarana-prasarana, Red) di dalam zona itu bisa saja yang digunakan bersama. Begitu pula pembinaan peserta didik,” tutur Hamid.

 

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menambahkan, penerapan zonasi untuk redistribusi guru merupakan upaya Kemendikbud dalam mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya guru dan tenaga pendidik, dalam suatu wilayah tertentu.

 

’’Kami akan melakukan pendistribusian guru yang kemungkinan rasionya 1 banding 17,” ungkap pria yang akrab dipanggil Ono itu.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah guru di Indonesia cukup banyak, tetapi ada masalah dalam hal distribusi.

 

Biasanya, populasi guru menumpuk di sekolah sekolah favorit. Karena itu, Kemendikbud segera melakukan pemetaan penumpukan guru. “Memang seharusnya tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Maka, guru-guru perlu didistribusikan secara merata agar semua sekolah bisa menjadi favorit semua,” ungkapnya. (tih/c6/wir)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 18:11

Dongkrak SDM, Kemenristekdikti Panggil 57 Ilmuwan Diaspora

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerjasama dengan…

Selasa, 09 Juli 2019 10:11

Lewat OSN, Bentuk Generasi Berdaya Saing

YOGYAKARTA—Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar tahun 2019 akhirnya…

Minggu, 07 Juli 2019 23:38

PGRI Akui Masih Banyak Persoalan Guru

JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)…

Rabu, 03 Juli 2019 22:26

Kemendikbud Bentuk Tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan

      JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong…

Rabu, 03 Juli 2019 22:16

Banjir Promo Alat Tulis Jelang Tahun Ajaran Baru 

  JAKARTA--Menjelang tahun ajaran baru, sejumlah toko penjual perlengkapan sekolah…

Senin, 01 Juli 2019 15:15

Jumlah Pendaftar Meningkat, Sekolah ini Buka Rombel Khusus

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah…

Rabu, 26 Juni 2019 13:26

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Soal Sentralisasi Guru

JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)…

Minggu, 16 Juni 2019 17:52

Strategi Perguruan Tinggi Ciptakan Entrepreneur Handal

    JAKARTA--Dalam rangka menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan di…

Senin, 27 Mei 2019 17:09

Jumlah Guru Rendah, Profesi Guru Kurang Diminati ?

JAKARTA--Meski pemerintah sudah mengeluarkan Undang - Undang no.14 tahun 2015…

Senin, 27 Mei 2019 17:04

PGRI Minta Peningkatan Akses Pendidikan Bermutu

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Pesatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*