BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Kamis, 11 April 2019 19:47
Fraksi Demokrat dan Golkar Dukung Kenaikan Insentif RT
Jamaluddin

PROKAL.CO, PENAJAM- Fraksi Demokrat dan Golkar DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendukung kebijakan pemerintah daerah menaikkan insentif ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta perbulan.

Ketua Fraksi Demokrat Syarifuddin HR menyatakan, ketua RT merupakan ujung tombak pemerintah daerah berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki berbagai peran penting.

Jadi, sudah selayaknya mendapatkan kenaikan insentif bulanan. “Fraksi Demokrat menyambut gembira rencana kenaikan insentif RT. Kebijakan bupati yang berdampak positif terhadap masyarkat pasti kita dukung penuh,” kata Syarifuddin pada media ini, Rabu (10/4).

Namun mengenai kebijakan anggaran, Syarifuddin menyatakan, memang perlu pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Untuk memberlakukan kebijakan kenaikan insentif RT, anggarannya harus masuk dalam batnag tubuh APBD. “Kebijakan kenaikan insentif RT bisa diakomodir nanti di APBD Perubahan 2019,” terangnya.

Anggota Komisi II DPRD PPU ini menekankan, ketika insentif RT telah dinaikkan, maka para ketua RT juga harus meningkatkan kinerja dalam pelayanan.

“Tanggung jawab sosialnya juga harus ditingkatkan. Karena ketua RT memiliki peran dalam pendataan dan merekomendasikan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosoal. Salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan pangan non-tunai atau dulu lebih dikenal bantuan raskin (beras miskin).

Jadi, RT harus betul-betul memberikan data yang akurat agar bantuan-bantuan social dari pemerintah tepat sasaran. Kalau ada peneriba bantaun social sudah masuk dalam kategori mampu, harus dicoret. Kemudian diganti oleh warga yang berhak,” imbuh Syarifuddin.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Jamaluddin, menyatakan pada prinsipnya, Fraksi Golkar mendukung rencana kenaikan insentif ketua RT. Karena insnetif Rp 1 juta per bulan selama ini dialokasikan oleh pemerintah daerah memang dinilai sangat minim.

Sementara beberapa kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan dibiayai oleh RT. “RT ujung tombak pembangunan. Usulan pembangunan pertama muncul bukan dari keluarhan tapi dari RT. Dan diusulan di musrenbang tingkat kelurahan/desa,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan (BK) PPU Tur Wahyu Sutrisno mengungkapkan, rencana kenaikan insentif RT dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta per bulan.

Maka total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 17,16 miliar untuk 715 RT yang ada di Benuo Taka.

Anggaran yang telah masuk dalam batang tubuh APBD murni 2019 hanya Rp 1 juta per bulan. Jadi, diperlukan pembahasan lagi angantara TAPD dengan Banggar DPRD. Anggaran tersebut bisa diakomodir melalui APBD Perubahan atau peraturan bupati (Perbup) mendahului APBD. 

Namun, Jamaluddin dengan tegas, tak meninginkan kebijakan kenaikan insentif RT diakomodir melalui Perbup mendahului APBD. Sekretaris Komisi III DPRD PPU menyarankan, anggaran kenaikan insentif RT diajukan di APBD Perubahan.

Jika dipaksakan anggarannya diakomodir dalam Perbup mendahului APBD menjelang pertengahan tahun ini, otomatis akan akan program dan kegiatan yang lain akan dikorbankan.

“Kalau menggunakan Perbup mendahului APBD, pertanyaannya, program mana yang dikorbankan. Lebih baik diajukan di APBD Perubahan, karena di situ nanti akan terlihat program mana yang bisa terlaksana dan tidak terlaksana. Nah, program tidak terlaksna itu yang dialihkan anggarannya. Apalagi kenaikan insentif ini tidak masuk kategori urgen atau mendesak,” ujar Jamaluddin. (kad/adv/pro/one) 


BACA JUGA

Kamis, 18 April 2019 20:54

Pesan Gubernur kepada Pemenang MTQ, Teruslah Berlatih!

TANJUNG SELOR  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie…

Rabu, 17 April 2019 22:02

DPRD Berharap Bapenda Segera Dibentuk

PENAJAM- DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemisahan Badan…

Rabu, 17 April 2019 21:57

Ketua DPRD Pertanyakan Visi Misi Bupati

PENAJAM-  Pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…

Rabu, 17 April 2019 21:54

Dewan Minta DPUPR Evaluasi Proyek Multiyears

PENAJAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 14 April 2019 20:26

Tingkatkan Kompetensi Naker Konstuksi, DPUPR-Perkim Gelar DL-SIBIMA

TARAKAN – Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan percepatan sertifikasi…

Minggu, 14 April 2019 20:22

Evaluasi dan Pengendalian Penting untuk Perbaikan Kekeliruan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto…

Minggu, 14 April 2019 11:49

Banggai Kepulauan Diguncang Gempa Bumi 6,9 SR

Gempa bumi kembali mengguncang Sulawesi Tengah. Kali ini, gempa berkekuatan…

Sabtu, 13 April 2019 10:12

MTQ Digelar Sederhana, Gubernur Berharap Tak Kurangi Hikmahnya

 TANJUNG SELOR- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi Kaltara…

Sabtu, 13 April 2019 10:09

Gubernur Ajak Perusahaan Pikirkan Kesehatan Karyawan

TANJUNG SELOR  Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengajak kepada…

Sabtu, 13 April 2019 09:20

DPRD PPU Gali Informasi ke Kementerian PANRB

PENAJAM- Peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…

Pesan Gubernur kepada Pemenang MTQ, Teruslah Berlatih!

DPRD Berharap Bapenda Segera Dibentuk

Ketua DPRD Pertanyakan Visi Misi Bupati

Dewan Minta DPUPR Evaluasi Proyek Multiyears

Bekerja di Hari Pemilu, Karyawan RSUD Beriman Tetap Bisa Nyoblos

Warga Rutan Klas II B Nyoblos, Ada 678 Orang yang Terdata di DPT

Wali Kota Balikpapan Nyoblos ke TPS, Ini Imbauannya agar Pemilu Lancar..

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Tunggakan di Rumah Sakit

Ini Penjelasan Ketua KPU dan Wali Kota Terkait Persiapan Pemilu 2019 di Balikpapan

Patroli ke TPS-TPS, Kapolres dan Anggotanya Pastikan Siap Amankan Pemilu di Balikpapan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*