BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Selasa, 11 Desember 2018 00:33
Penerapan Sistem Zonasi Harus Konsisten

Dorong Pemerataan Pendidikan dan Atasi Penumpukan Guru Berkualitas

(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menggodok grand design untuk menangani masalah pendidikan secara menyeluruh yakni yang dikenal dengan istilah zonasi. Jumlah zonasi saat ini sudah ditetapkan sebanyak lebih dari 2.500 zona.

Menanggapi hal ini, Praktisi Pendidikan, Robertus Budi Setiono menilai bahwa kebijakan baru ini sebaiknya dilakukan secara konsisten agar lebih efektif. Karenanya, diperlukan payung hukum untuk menjadikan sistem zonasi sekolah menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan.

"Sistem zonasi ini bagus untuk pemerataan pendidikan, namun harus ada keberlanjutan dan harus konsisten. Untuk itu perlu dijadikan Perpres," ujar Robertus dalam diskusi di Kemendikbud,  Jakarta, Senin (10/12).

Robertus menjelaskan, jika aturan zonasi dijadikan sebuah Perpres, dipastikan tidak akan mudah diganti meskipun adanya pergatian menteri. “Penerapan atau implementasi sistem zonasi ini memang tidak bisa instan, namun bertahap,” ujar Robertus.

Pria yang juga  merupakan pengurus Dewan Pendidikan Jakarta ini mengakui bahwa sistem zonasi yang digadang-dgadang oleh pemerintah ini sebenarnya sangat bagus. Utamanya, dapat  meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

 

Oleh sebab itu, Robertus berharap sistem zonasi ini dapat segera dijalankan walaupun saat ini belum tepat jika diterapkan untuk sekolah swasta dan perlu pengkajian lebih lanjut. Namun, pihaknya bersedia jika guru-guru swasta dapat berbagi ilmu dengan guru-guru sekolah negeri. “Saya sangat setuju jika ada bebagi ilmu antar guru,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerangkan, sistem zonasi sekolah yang diterapkan pemerintah tersebut juga bertujuan untuk penataan guru.  Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah. Dengan zonasi maka jumlah guru PNS dan honorer harus merata. Selain itu, juga harus ada rotasi untuk guru ASN, maksimum 4 tahun mengajar di satu tempat. Begitu juga dengan kepala sekolah. Hanya guru yang bagus yang bisa menjadi kepala sekolah, dan hanya kepala sekolah yang bagus bisa menjadi pengawas.

“Saat ini kami sedang memperjuangkan tunjangan khusus untuk jabatan kepala sekolah dan pengawas. Yang memiliki kedaulatan di masing-masing zona adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tentu saja kepala dinas pendidikan tetap memiliki otoritas di dalamnya. Bahkan untuk pembinaan pelatihan guru akan kami turunkan langsung ke zona,” jelas Mendikbud.

Oleh sebab itu, lanjut Mendikbud, penerapan sistem zonasi tersebut memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

 "Zonasi ini  bukan hanya mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah, tetapi juga mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan eksklusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal. Ke depan, Kemendikbud akan memberikan bantuan berdasarkan sistem zonasi sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah,” pungkasnya. (sar/pro)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 13 Maret 2019 22:15

Pengamat : AKSI Mau Digunakan untuk Apa ?

JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya…

Selasa, 12 Maret 2019 12:56

Drainase Bermasalah, Pengelola Sekolah Dinilai Kurang Cermat

PONOROGO--Sebagian besar sekolah - sekolah yang mengalami kebanjiran ternyata bukan…

Senin, 11 Maret 2019 21:26

Kerusakan Tidak Parah, Siswa Korban Banjir Madiun Tetap Bisa Ikut UN

MADIUN--Bencana banjir yang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu…

Senin, 11 Maret 2019 20:57

Mekanisme Pencairan Bantuan Bencana Banjir Madiun Masih Dirumuskan

MADIUN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…

Senin, 11 Maret 2019 18:52

Banyak Sekolah Rusak, Mendikbud "Semprit" Kadisdik Madiun

  MADIUN--Beberapa gedung sekolah di wilayah Kabupatenn Madiun didapati sudah…

Senin, 11 Maret 2019 11:24

Mendikbud : Pesantren Harus Tetap Tingkatkan Nasionalisme

SRAGEN--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kepada pengelola…

Jumat, 08 Maret 2019 17:07

PAUD Harus Utamakan Pendidikan Karakter, Bukan Calistung

  JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengingatkan kepada seluruh…

Rabu, 06 Maret 2019 16:52

Pemerintah Targetkan 50 Penjualan Hak Cipta Penerbitan

JAKARTA--Setelah sukses menjadi tamu kehormatan (guest of honour) di Frankfurt…

Kamis, 28 Februari 2019 21:10

Menkes Resmikan Ruang Rawat Inap Kanker Khusus Remaja

JAKARTA—Guna memberikan kenyamanan bagi pasien penderita kanker khususnya usia remaja,…

Kamis, 28 Februari 2019 20:14

Jadi Pengajar di Perbatasan, 900 Prajurit TNI AD Dikirim ke Nunukan dan Malinau

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*