BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Selasa, 11 Desember 2018 00:33
Penerapan Sistem Zonasi Harus Konsisten

Dorong Pemerataan Pendidikan dan Atasi Penumpukan Guru Berkualitas

(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menggodok grand design untuk menangani masalah pendidikan secara menyeluruh yakni yang dikenal dengan istilah zonasi. Jumlah zonasi saat ini sudah ditetapkan sebanyak lebih dari 2.500 zona.

Menanggapi hal ini, Praktisi Pendidikan, Robertus Budi Setiono menilai bahwa kebijakan baru ini sebaiknya dilakukan secara konsisten agar lebih efektif. Karenanya, diperlukan payung hukum untuk menjadikan sistem zonasi sekolah menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan.

"Sistem zonasi ini bagus untuk pemerataan pendidikan, namun harus ada keberlanjutan dan harus konsisten. Untuk itu perlu dijadikan Perpres," ujar Robertus dalam diskusi di Kemendikbud,  Jakarta, Senin (10/12).

Robertus menjelaskan, jika aturan zonasi dijadikan sebuah Perpres, dipastikan tidak akan mudah diganti meskipun adanya pergatian menteri. “Penerapan atau implementasi sistem zonasi ini memang tidak bisa instan, namun bertahap,” ujar Robertus.

Pria yang juga  merupakan pengurus Dewan Pendidikan Jakarta ini mengakui bahwa sistem zonasi yang digadang-dgadang oleh pemerintah ini sebenarnya sangat bagus. Utamanya, dapat  meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

 

Oleh sebab itu, Robertus berharap sistem zonasi ini dapat segera dijalankan walaupun saat ini belum tepat jika diterapkan untuk sekolah swasta dan perlu pengkajian lebih lanjut. Namun, pihaknya bersedia jika guru-guru swasta dapat berbagi ilmu dengan guru-guru sekolah negeri. “Saya sangat setuju jika ada bebagi ilmu antar guru,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerangkan, sistem zonasi sekolah yang diterapkan pemerintah tersebut juga bertujuan untuk penataan guru.  Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah. Dengan zonasi maka jumlah guru PNS dan honorer harus merata. Selain itu, juga harus ada rotasi untuk guru ASN, maksimum 4 tahun mengajar di satu tempat. Begitu juga dengan kepala sekolah. Hanya guru yang bagus yang bisa menjadi kepala sekolah, dan hanya kepala sekolah yang bagus bisa menjadi pengawas.

“Saat ini kami sedang memperjuangkan tunjangan khusus untuk jabatan kepala sekolah dan pengawas. Yang memiliki kedaulatan di masing-masing zona adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tentu saja kepala dinas pendidikan tetap memiliki otoritas di dalamnya. Bahkan untuk pembinaan pelatihan guru akan kami turunkan langsung ke zona,” jelas Mendikbud.

Oleh sebab itu, lanjut Mendikbud, penerapan sistem zonasi tersebut memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

 "Zonasi ini  bukan hanya mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah, tetapi juga mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan eksklusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal. Ke depan, Kemendikbud akan memberikan bantuan berdasarkan sistem zonasi sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah,” pungkasnya. (sar/pro)

 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 16 Juni 2019 17:52

Strategi Perguruan Tinggi Ciptakan Entrepreneur Handal

    JAKARTA--Dalam rangka menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan di…

Senin, 27 Mei 2019 17:09

Jumlah Guru Rendah, Profesi Guru Kurang Diminati ?

JAKARTA--Meski pemerintah sudah mengeluarkan Undang - Undang no.14 tahun 2015…

Senin, 27 Mei 2019 17:04

PGRI Minta Peningkatan Akses Pendidikan Bermutu

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Pesatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI),…

Sabtu, 25 Mei 2019 21:50

PTS Didorong Kembangkan Prodi Pariwisata

  LABUAN BAJO--Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad…

Sabtu, 25 Mei 2019 03:18

Duh, Anak dari Keluarga Perokok Berpeluang Menderita Stunting

JAKARTA--Banyak orangtua saat in yang tidak terlalu memperhatikan gizi anak-anaknya.…

Kamis, 23 Mei 2019 11:24

Kisruh Diklat Kepsek, Inilah 5 Kesepakatan Kemendikbud dengan Forum Rektor PTNU

  JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima masukkan dari Forum…

Rabu, 22 Mei 2019 12:49

Polri: Petugas Keamanan Dipastikan Tak Dibekali Peluru Tajam

JAKARTA- Adanya korban jiwa dalam aksi massa yang digelar sejak…

Jumat, 10 Mei 2019 20:27

Bahas DPA , Ubah Pola Pikir Masyarakat dalam Penegakan Hukum Kejahatan Korporasi

JAKARTA—Asisten Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Asep N. Maulana…

Sabtu, 04 Mei 2019 22:48

Kemendikbud Gandeng Kemenag Tangkal Radikalisme

    JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…

Jumat, 03 Mei 2019 12:15

Zonasi Pendidikan Cegah Jual Beli Kursi dan Pungli

SISTEM zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan strategi…

Putri Bos Hotel di Balikpapan Tewas Jatuh dari Bangunan Lantai 8

PT Etam Bersama Lestari Raih Proper Biru

Deklarasi Menolak Kerusuhan di Kaltim, Kapolda Tak Ingin Kejadian di Jakarta Terulang

KOMPAK..! Mengenakan Ikat Kepala, Warga Kaltim Deklarasi Menolak Kerusuhan

BANGKIT PERSIBA BALIKPAPAN! Takluk atas PSIM Yogyakarta, Bangkit Hadapi Laga Selanjutnya

Pemkab Paser Jalin Kerja Sama di Bidang Pertanahan dan Pertanian

Deklarasi Tolak Kerusuhan, Puluhan Ribu Warga dan Tokoh Masyarakat Siap Gabung

Laris Manis, Persiba Balikpapan Kedatangan Dua Sponsor Lagi

BRAAAKK..Kejadian Lagi! Truk Nabrak Motor di Turunan Rapak

Gubernur Ajak Ubah Mindset Pengelolaan Lingkungan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*