BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 06 Desember 2018 19:21
DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda
Seminar Nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12). (foto : dok. Humas DPD RI for Kaltim Post)

PROKAL.CO, JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) memiliki tantangan tersendiri. Dengan adanya kewenangan baru, memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respon daerah.

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung dari masyarakat. Ini penting bagi DPD RI dalam mewujudkan peran negara untuk daerah,” ucap Wakil Komite I Fachrul Razi saat seminar nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, peran DPD RI memang terbatas namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengevaluasi Perda tercantum dalam Pasal 249 poin J UU MD3. Memberikan tantangan baru bagi DPD RI. “Tentunya ini peluang DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” jelas senator asal Aceh itu.

Untuk itu, lanjutnya, DPD RI harus bergerak cepat dalam. Artinya, DPD RI dalam waktu dekat ini akan merevisi Tata Tertib (Tatib) yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. “Yang pertama kita harus segera membuat Tatib terkait dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” papar Fachrul.

Menurut Fachrul, ketika kami melakukan reses sering kali mendapatkan masuk-masukan terkait Perda yang bertentangan. Alhasil, dari 34 provinsi banyak Perda yang bertentangan. “Namun dimana posisi DPD RI? Kita tugas menjebatani antara pusat dan daerah. Satu sisi kita mau menggurangi beban pusat terkait Perda yang begitu banyak,” tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menurutnya kewenangan DPD dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan perda merupakan amanat UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sangat penting. “Ini tantangan buat kita dalam membuat produk hukum untuk daerah,” terang dia.

Reydonnyzar menjelaskan selama 14 tahun DPD RI berdiri. DPD RI terus bekerja dalam menyuarakan aspirasi dan perjuangkan kepentingan daerah dalam bentuk produk hukun. “Maka dengan adanya kewenangan baru ini membuat kita terus berusaha memperjuangkan kepentingan daerah melalui Raperda dan Perda,” cetusnya.

Di kesempatan yaang sama, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan bahwa pertahun Perda mencapai 5120 dengan asumsi satu kabupaten/kota dalam satu tahun 10 Perda. “Disinilah peran DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda yang begitu banyak tiap daerah,” ujarnya.

Sukoyo memberikan catatan bahwa perumusan teknis pelaksanaan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda jangan sampai bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya berharap pemantan dan evaluasi Raperda dan Perda tidak sama dengan tugas yang telah dilaksanakan Kemendagri,” imbuh dia.

Selain itu, objek pemantauan dan evaluasi lebih difokuskan pada Raperda dan Perda evaluasi seperti APBD, RTRW, zona industri, Raperda serta Perda. “Tentunya yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat dan kelompok masyarakat,” kata Sukoyo. (*/sar/pro)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 18:11

Dongkrak SDM, Kemenristekdikti Panggil 57 Ilmuwan Diaspora

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bekerjasama dengan…

Selasa, 09 Juli 2019 10:11

Lewat OSN, Bentuk Generasi Berdaya Saing

YOGYAKARTA—Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar tahun 2019 akhirnya…

Minggu, 07 Juli 2019 23:38

PGRI Akui Masih Banyak Persoalan Guru

JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)…

Rabu, 03 Juli 2019 22:26

Kemendikbud Bentuk Tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan

      JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong…

Rabu, 03 Juli 2019 22:16

Banjir Promo Alat Tulis Jelang Tahun Ajaran Baru 

  JAKARTA--Menjelang tahun ajaran baru, sejumlah toko penjual perlengkapan sekolah…

Senin, 01 Juli 2019 15:15

Jumlah Pendaftar Meningkat, Sekolah ini Buka Rombel Khusus

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah…

Rabu, 26 Juni 2019 13:26

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Soal Sentralisasi Guru

JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)…

Minggu, 16 Juni 2019 17:52

Strategi Perguruan Tinggi Ciptakan Entrepreneur Handal

    JAKARTA--Dalam rangka menanamkan jiwa dan semangat kewirausahaan di…

Senin, 27 Mei 2019 17:09

Jumlah Guru Rendah, Profesi Guru Kurang Diminati ?

JAKARTA--Meski pemerintah sudah mengeluarkan Undang - Undang no.14 tahun 2015…

Senin, 27 Mei 2019 17:04

PGRI Minta Peningkatan Akses Pendidikan Bermutu

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Pesatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*