BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 06 Desember 2018 19:21
DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda
Seminar Nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12). (foto : dok. Humas DPD RI for Kaltim Post)

PROKAL.CO, JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) memiliki tantangan tersendiri. Dengan adanya kewenangan baru, memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respon daerah.

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung dari masyarakat. Ini penting bagi DPD RI dalam mewujudkan peran negara untuk daerah,” ucap Wakil Komite I Fachrul Razi saat seminar nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, peran DPD RI memang terbatas namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengevaluasi Perda tercantum dalam Pasal 249 poin J UU MD3. Memberikan tantangan baru bagi DPD RI. “Tentunya ini peluang DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” jelas senator asal Aceh itu.

Untuk itu, lanjutnya, DPD RI harus bergerak cepat dalam. Artinya, DPD RI dalam waktu dekat ini akan merevisi Tata Tertib (Tatib) yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. “Yang pertama kita harus segera membuat Tatib terkait dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” papar Fachrul.

Menurut Fachrul, ketika kami melakukan reses sering kali mendapatkan masuk-masukan terkait Perda yang bertentangan. Alhasil, dari 34 provinsi banyak Perda yang bertentangan. “Namun dimana posisi DPD RI? Kita tugas menjebatani antara pusat dan daerah. Satu sisi kita mau menggurangi beban pusat terkait Perda yang begitu banyak,” tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menurutnya kewenangan DPD dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan perda merupakan amanat UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sangat penting. “Ini tantangan buat kita dalam membuat produk hukum untuk daerah,” terang dia.

Reydonnyzar menjelaskan selama 14 tahun DPD RI berdiri. DPD RI terus bekerja dalam menyuarakan aspirasi dan perjuangkan kepentingan daerah dalam bentuk produk hukun. “Maka dengan adanya kewenangan baru ini membuat kita terus berusaha memperjuangkan kepentingan daerah melalui Raperda dan Perda,” cetusnya.

Di kesempatan yaang sama, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan bahwa pertahun Perda mencapai 5120 dengan asumsi satu kabupaten/kota dalam satu tahun 10 Perda. “Disinilah peran DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda yang begitu banyak tiap daerah,” ujarnya.

Sukoyo memberikan catatan bahwa perumusan teknis pelaksanaan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda jangan sampai bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya berharap pemantan dan evaluasi Raperda dan Perda tidak sama dengan tugas yang telah dilaksanakan Kemendagri,” imbuh dia.

Selain itu, objek pemantauan dan evaluasi lebih difokuskan pada Raperda dan Perda evaluasi seperti APBD, RTRW, zona industri, Raperda serta Perda. “Tentunya yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat dan kelompok masyarakat,” kata Sukoyo. (*/sar/pro)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 29 Maret 2019 01:54

Kepsek dan Pengawas Sekolah Diminta Lebih Visioner

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa saat…

Jumat, 29 Maret 2019 01:17

WCP Dinilai Berhasil Dongkrak Publikasi Ilmiah Indonesia

JAKARTA--Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yanb sejak tahun…

Selasa, 26 Maret 2019 13:42

Perusahaan Dinilai Kurang Peduli, Banyak Karyawan Belum Terdaftar BPJSTK

CILOTO—Direktur  Jaminan Sosial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial…

Selasa, 26 Maret 2019 13:00

Luhut : Indonesia Darurat Sampah !

BEKASI--Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik keberadaan PLTSa Bantar…

Selasa, 26 Maret 2019 12:45

PLTSa Merah Putih Bantar Gebang Ditarget Mampu Olah Sampah 5000 Ton per Hari

BEKASI—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama dengan Badan…

Sabtu, 23 Maret 2019 12:25

Belajar Kembangkan Desa, 19 Kades Dikirim ke Tiongkok

JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dna Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengirim…

Rabu, 13 Maret 2019 22:15

Pengamat : AKSI Mau Digunakan untuk Apa ?

JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya…

Selasa, 12 Maret 2019 12:56

Drainase Bermasalah, Pengelola Sekolah Dinilai Kurang Cermat

PONOROGO--Sebagian besar sekolah - sekolah yang mengalami kebanjiran ternyata bukan…

Senin, 11 Maret 2019 21:26

Kerusakan Tidak Parah, Siswa Korban Banjir Madiun Tetap Bisa Ikut UN

MADIUN--Bencana banjir yang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu…

Senin, 11 Maret 2019 20:57

Mekanisme Pencairan Bantuan Bencana Banjir Madiun Masih Dirumuskan

MADIUN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…

Pesan Gubernur kepada Pemenang MTQ, Teruslah Berlatih!

DPRD Berharap Bapenda Segera Dibentuk

Ketua DPRD Pertanyakan Visi Misi Bupati

Dewan Minta DPUPR Evaluasi Proyek Multiyears

Bekerja di Hari Pemilu, Karyawan RSUD Beriman Tetap Bisa Nyoblos

Warga Rutan Klas II B Nyoblos, Ada 678 Orang yang Terdata di DPT

Wali Kota Balikpapan Nyoblos ke TPS, Ini Imbauannya agar Pemilu Lancar..

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Tunggakan di Rumah Sakit

Ini Penjelasan Ketua KPU dan Wali Kota Terkait Persiapan Pemilu 2019 di Balikpapan

Patroli ke TPS-TPS, Kapolres dan Anggotanya Pastikan Siap Amankan Pemilu di Balikpapan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*