BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 06 Desember 2018 19:21
DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda
Seminar Nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12). (foto : dok. Humas DPD RI for Kaltim Post)

PROKAL.CO, JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) memiliki tantangan tersendiri. Dengan adanya kewenangan baru, memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respon daerah.

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung dari masyarakat. Ini penting bagi DPD RI dalam mewujudkan peran negara untuk daerah,” ucap Wakil Komite I Fachrul Razi saat seminar nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, peran DPD RI memang terbatas namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengevaluasi Perda tercantum dalam Pasal 249 poin J UU MD3. Memberikan tantangan baru bagi DPD RI. “Tentunya ini peluang DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” jelas senator asal Aceh itu.

Untuk itu, lanjutnya, DPD RI harus bergerak cepat dalam. Artinya, DPD RI dalam waktu dekat ini akan merevisi Tata Tertib (Tatib) yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. “Yang pertama kita harus segera membuat Tatib terkait dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” papar Fachrul.

Menurut Fachrul, ketika kami melakukan reses sering kali mendapatkan masuk-masukan terkait Perda yang bertentangan. Alhasil, dari 34 provinsi banyak Perda yang bertentangan. “Namun dimana posisi DPD RI? Kita tugas menjebatani antara pusat dan daerah. Satu sisi kita mau menggurangi beban pusat terkait Perda yang begitu banyak,” tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menurutnya kewenangan DPD dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan perda merupakan amanat UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sangat penting. “Ini tantangan buat kita dalam membuat produk hukum untuk daerah,” terang dia.

Reydonnyzar menjelaskan selama 14 tahun DPD RI berdiri. DPD RI terus bekerja dalam menyuarakan aspirasi dan perjuangkan kepentingan daerah dalam bentuk produk hukun. “Maka dengan adanya kewenangan baru ini membuat kita terus berusaha memperjuangkan kepentingan daerah melalui Raperda dan Perda,” cetusnya.

Di kesempatan yaang sama, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan bahwa pertahun Perda mencapai 5120 dengan asumsi satu kabupaten/kota dalam satu tahun 10 Perda. “Disinilah peran DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda yang begitu banyak tiap daerah,” ujarnya.

Sukoyo memberikan catatan bahwa perumusan teknis pelaksanaan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda jangan sampai bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya berharap pemantan dan evaluasi Raperda dan Perda tidak sama dengan tugas yang telah dilaksanakan Kemendagri,” imbuh dia.

Selain itu, objek pemantauan dan evaluasi lebih difokuskan pada Raperda dan Perda evaluasi seperti APBD, RTRW, zona industri, Raperda serta Perda. “Tentunya yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat dan kelompok masyarakat,” kata Sukoyo. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Jumat, 15 Februari 2019 11:59

Seleksi PPPK, 305 Pemda Serahkan Usulan ke Kementerian PANRB

JAKARTA – Sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:54

Dorong Pemerataan Pendidikan, PIP Bantu Pemda Wujudkan Wajar 12 Tahun

DEPOK—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:45

PIP Efektif Pangkas Angka Putus Sekolah

DEPOK—Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia…

Rabu, 13 Februari 2019 23:41

Penetapan Zonasi Sekolah dalam Proses Perampungan

  DEPOK--Penetapan zonasi sekolah sudah memasuki proses perampungan. Data Direktorat…

Rabu, 13 Februari 2019 23:34

Pemerintah Kabupaten Landak Akan Tindak Tegas Pelaku Pungutan Dana PIP

  DEPOK--Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berkomitmen mendukung Program Indonesia…

Selasa, 22 Januari 2019 23:30

Politala Bebaskan UKT bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi

JAKARTA--Program pemberian beasiswa merupakan  bentuk kepedulian sosial dari perusahaan kepada…

Selasa, 22 Januari 2019 16:02

Kenalkan Kekayaan Literasi, Indonesia Bawa 450 Judul Buku dan 12 Penulis Ternama

  JAKARTA--Kegiatan pameran buku bertaraf internasional London Book Fair (LBF)…

Kamis, 17 Januari 2019 16:07

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

JAKARTA—Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat…

Kamis, 17 Januari 2019 15:56

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat …

Sabtu, 22 Desember 2018 14:02

Fokus Revitalisasi Politeknik, Dongkrak Lulusan Bermutu

BANDUNG—Target sasaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*