BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 06 Desember 2018 19:21
DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda
Seminar Nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12). (foto : dok. Humas DPD RI for Kaltim Post)

PROKAL.CO, JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) memiliki tantangan tersendiri. Dengan adanya kewenangan baru, memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respon daerah.

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung dari masyarakat. Ini penting bagi DPD RI dalam mewujudkan peran negara untuk daerah,” ucap Wakil Komite I Fachrul Razi saat seminar nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, peran DPD RI memang terbatas namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengevaluasi Perda tercantum dalam Pasal 249 poin J UU MD3. Memberikan tantangan baru bagi DPD RI. “Tentunya ini peluang DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” jelas senator asal Aceh itu.

Untuk itu, lanjutnya, DPD RI harus bergerak cepat dalam. Artinya, DPD RI dalam waktu dekat ini akan merevisi Tata Tertib (Tatib) yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. “Yang pertama kita harus segera membuat Tatib terkait dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” papar Fachrul.

Menurut Fachrul, ketika kami melakukan reses sering kali mendapatkan masuk-masukan terkait Perda yang bertentangan. Alhasil, dari 34 provinsi banyak Perda yang bertentangan. “Namun dimana posisi DPD RI? Kita tugas menjebatani antara pusat dan daerah. Satu sisi kita mau menggurangi beban pusat terkait Perda yang begitu banyak,” tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menurutnya kewenangan DPD dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan perda merupakan amanat UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sangat penting. “Ini tantangan buat kita dalam membuat produk hukum untuk daerah,” terang dia.

Reydonnyzar menjelaskan selama 14 tahun DPD RI berdiri. DPD RI terus bekerja dalam menyuarakan aspirasi dan perjuangkan kepentingan daerah dalam bentuk produk hukun. “Maka dengan adanya kewenangan baru ini membuat kita terus berusaha memperjuangkan kepentingan daerah melalui Raperda dan Perda,” cetusnya.

Di kesempatan yaang sama, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan bahwa pertahun Perda mencapai 5120 dengan asumsi satu kabupaten/kota dalam satu tahun 10 Perda. “Disinilah peran DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda yang begitu banyak tiap daerah,” ujarnya.

Sukoyo memberikan catatan bahwa perumusan teknis pelaksanaan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda jangan sampai bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya berharap pemantan dan evaluasi Raperda dan Perda tidak sama dengan tugas yang telah dilaksanakan Kemendagri,” imbuh dia.

Selain itu, objek pemantauan dan evaluasi lebih difokuskan pada Raperda dan Perda evaluasi seperti APBD, RTRW, zona industri, Raperda serta Perda. “Tentunya yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat dan kelompok masyarakat,” kata Sukoyo. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 00:33

Penerapan Sistem Zonasi Harus Konsisten

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menggodok grand…

Senin, 10 Desember 2018 02:24

Hadapi Era 4.0 , Perguruan Tinggi Tinggalkan Metode Pembelajaran Konvensional

JAKARTA--Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era revolusi industri…

Kamis, 06 Desember 2018 19:21

DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan…

Kamis, 06 Desember 2018 19:13

Senator Papua Prihatin Kasus Penembakan di Nduga

JAKARTA—Anggota DPD RI Provinsi Papua Carles Simaremare merasa prihatin atas…

Rabu, 05 Desember 2018 14:21

Dinilai Tidak Rasional, Guru Honorer Tolak PP Baru Soal P3K

JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) no.49 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai honorer…

Selasa, 04 Desember 2018 15:48

Atasi Kesenjangan, Teknologi Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan

BALI--Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom)…

Selasa, 04 Desember 2018 14:16

Hanya 40 Persen Guru non TIK Melek Teknologi

  BALI—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini terus berupaya…

Selasa, 04 Desember 2018 13:46

Kemendikbud Siapkan Pendidikan 4.0 untuk Indonesia

BALI—Sebagai wujud mentransformasikan pendidikan memasuki revolusi industri keempat, Kementerian…

Senin, 03 Desember 2018 00:28

Ajang World Skill Asia, Indonesia Sabet Juara Umum

  JAKARTA--Lagi-lagi, siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kembali mengharumkan nama…

Minggu, 02 Desember 2018 23:55

PGRI Sambut Positif PMP Bakal Diajarkan Kembali di Sekolah

BOGOR--Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyambut baik adanya wacana dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .