BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 05 Desember 2018 14:21
Dinilai Tidak Rasional, Guru Honorer Tolak PP Baru Soal P3K
(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) no.49 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru saja diteken oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat penolakan dari para guru honorer.

Para guru honorer merasa kecewa karena Presiden Jokowi tidak menerbitkan PP untuk secara khusus mengatur soal Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Kependidikan Honorer. “Mereka menilai PP ini hanya untuk umumnya calon pegawai honorer,” ungkap Kuasa Hukum Guru Honorer, Andi Asrun di Jakarta, Selasa (4/12).

Andi menjelaskan, PP no. 49 Tahun 2018 yang diumumkan di HUT PGRI/Hari Guru Nasional tanggal 2 Desember 2018 lalu di Stadion Pakansari Cibinong tersebut  bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. “PP 49/2018 pun tidak bisa dilaksanakan karena harus menunggu 2 tahun,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa ketentuan yang tidak rasional atau cacat hukum.  Di antaranya, PP ini memiliki tenggang waktu pelaksanaan 2 tahun sejak penetapannya, PP 49/2018 tidak mengakomodir Guru Tidak Tetap (honorer) yang telah bekerja lama, setidaknya di atas 5 tahun, Seleksi PPPK dilakukan sebagaimana seleksi pegawai baru, tidak perhatikan masa kerja sebelumnya, dan  Seleksi PPPK dilaksanakan bukan sebagai akibat hukum seleksi CPNS atau "kompensasi" bagi yang tidak lulus seleksi CPNS.

“Penerapan masa kontrak bagi PPPK jelas bertentangan dengan UU Perburuhan, karena masa kontrak kerja hanya maksimal 2 x 1 tahun sebelum diangkat sebagai Pegawai Tetap. Sedangkan masa kontrak PPPK adalah minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun untuk satu periode kontrak,” beber Andi.

Selain itu, lanjut Andi, pada Pasal 16 pembatasan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan juga dinilai tidak rasional. Pasalnya, proses seleksi sampai waktu pengumuman memakan waktu yang lama.

“Pada akhirnya masa kerja Calon PPPK batas waktu 1 tahun tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sampai batas usia pensiun nya,” ujarnya.

Lebih jauh Andi menambahkan, masih banyak pasal-pasal di dalam PP tersebut yang dinilai masih tidak rasional. Sehingga, pihaknya akan melakukan uji materi.(*/sar/pro)


BACA JUGA

Jumat, 15 Februari 2019 11:59

Seleksi PPPK, 305 Pemda Serahkan Usulan ke Kementerian PANRB

JAKARTA – Sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:54

Dorong Pemerataan Pendidikan, PIP Bantu Pemda Wujudkan Wajar 12 Tahun

DEPOK—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:45

PIP Efektif Pangkas Angka Putus Sekolah

DEPOK—Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia…

Rabu, 13 Februari 2019 23:41

Penetapan Zonasi Sekolah dalam Proses Perampungan

  DEPOK--Penetapan zonasi sekolah sudah memasuki proses perampungan. Data Direktorat…

Rabu, 13 Februari 2019 23:34

Pemerintah Kabupaten Landak Akan Tindak Tegas Pelaku Pungutan Dana PIP

  DEPOK--Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berkomitmen mendukung Program Indonesia…

Selasa, 22 Januari 2019 23:30

Politala Bebaskan UKT bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi

JAKARTA--Program pemberian beasiswa merupakan  bentuk kepedulian sosial dari perusahaan kepada…

Selasa, 22 Januari 2019 16:02

Kenalkan Kekayaan Literasi, Indonesia Bawa 450 Judul Buku dan 12 Penulis Ternama

  JAKARTA--Kegiatan pameran buku bertaraf internasional London Book Fair (LBF)…

Kamis, 17 Januari 2019 16:07

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

JAKARTA—Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat…

Kamis, 17 Januari 2019 15:56

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat …

Sabtu, 22 Desember 2018 14:02

Fokus Revitalisasi Politeknik, Dongkrak Lulusan Bermutu

BANDUNG—Target sasaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*