BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 05 Desember 2018 14:21
Dinilai Tidak Rasional, Guru Honorer Tolak PP Baru Soal P3K
(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) no.49 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru saja diteken oleh Presiden RI Joko Widodo, mendapat penolakan dari para guru honorer.

Para guru honorer merasa kecewa karena Presiden Jokowi tidak menerbitkan PP untuk secara khusus mengatur soal Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Kependidikan Honorer. “Mereka menilai PP ini hanya untuk umumnya calon pegawai honorer,” ungkap Kuasa Hukum Guru Honorer, Andi Asrun di Jakarta, Selasa (4/12).

Andi menjelaskan, PP no. 49 Tahun 2018 yang diumumkan di HUT PGRI/Hari Guru Nasional tanggal 2 Desember 2018 lalu di Stadion Pakansari Cibinong tersebut  bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. “PP 49/2018 pun tidak bisa dilaksanakan karena harus menunggu 2 tahun,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa ketentuan yang tidak rasional atau cacat hukum.  Di antaranya, PP ini memiliki tenggang waktu pelaksanaan 2 tahun sejak penetapannya, PP 49/2018 tidak mengakomodir Guru Tidak Tetap (honorer) yang telah bekerja lama, setidaknya di atas 5 tahun, Seleksi PPPK dilakukan sebagaimana seleksi pegawai baru, tidak perhatikan masa kerja sebelumnya, dan  Seleksi PPPK dilaksanakan bukan sebagai akibat hukum seleksi CPNS atau "kompensasi" bagi yang tidak lulus seleksi CPNS.

“Penerapan masa kontrak bagi PPPK jelas bertentangan dengan UU Perburuhan, karena masa kontrak kerja hanya maksimal 2 x 1 tahun sebelum diangkat sebagai Pegawai Tetap. Sedangkan masa kontrak PPPK adalah minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun untuk satu periode kontrak,” beber Andi.

Selain itu, lanjut Andi, pada Pasal 16 pembatasan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan juga dinilai tidak rasional. Pasalnya, proses seleksi sampai waktu pengumuman memakan waktu yang lama.

“Pada akhirnya masa kerja Calon PPPK batas waktu 1 tahun tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sampai batas usia pensiun nya,” ujarnya.

Lebih jauh Andi menambahkan, masih banyak pasal-pasal di dalam PP tersebut yang dinilai masih tidak rasional. Sehingga, pihaknya akan melakukan uji materi.(*/sar/pro)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 29 Maret 2019 01:54

Kepsek dan Pengawas Sekolah Diminta Lebih Visioner

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa saat…

Jumat, 29 Maret 2019 01:17

WCP Dinilai Berhasil Dongkrak Publikasi Ilmiah Indonesia

JAKARTA--Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yanb sejak tahun…

Selasa, 26 Maret 2019 13:42

Perusahaan Dinilai Kurang Peduli, Banyak Karyawan Belum Terdaftar BPJSTK

CILOTO—Direktur  Jaminan Sosial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial…

Selasa, 26 Maret 2019 13:00

Luhut : Indonesia Darurat Sampah !

BEKASI--Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik keberadaan PLTSa Bantar…

Selasa, 26 Maret 2019 12:45

PLTSa Merah Putih Bantar Gebang Ditarget Mampu Olah Sampah 5000 Ton per Hari

BEKASI—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama dengan Badan…

Sabtu, 23 Maret 2019 12:25

Belajar Kembangkan Desa, 19 Kades Dikirim ke Tiongkok

JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dna Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengirim…

Rabu, 13 Maret 2019 22:15

Pengamat : AKSI Mau Digunakan untuk Apa ?

JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya…

Selasa, 12 Maret 2019 12:56

Drainase Bermasalah, Pengelola Sekolah Dinilai Kurang Cermat

PONOROGO--Sebagian besar sekolah - sekolah yang mengalami kebanjiran ternyata bukan…

Senin, 11 Maret 2019 21:26

Kerusakan Tidak Parah, Siswa Korban Banjir Madiun Tetap Bisa Ikut UN

MADIUN--Bencana banjir yang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu…

Senin, 11 Maret 2019 20:57

Mekanisme Pencairan Bantuan Bencana Banjir Madiun Masih Dirumuskan

MADIUN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*