BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 13 September 2018 15:20
SEMINAR NASIONAL
Kata Mendagri, Paling Enak Zaman Soeharto. Kok Bisa?
Seminar Nasional PPRA LVII Lemhannas RI dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.

PROKAL.CO, JAKARTA – “Paling enak zaman Soeharto. Dulu, kalau membahas undang-undang dan tidak ada titik temu di antara fraksi, tinggal menghadap Soeharto. Apa pun kata pak Harto, ya semua ikut. Tidak ada yang berani membantah Pak Harto,” sebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat menjadi pembicara pembuka dalam Seminar PPRA LVII Lemhannas RI, Kamis (13/9) di Gedung Lemhannas RI Jakarta. Tjahjo menyampaikan hal itu bukan berarti ingin mengajak kembali ke era itu, namun hanya untuk membandingkan betapa dinamika politik saat ini sangat berbeda jauh dengan kondisi di era orde baru tersebut.

Dalam seminar berjudul “Penataan Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” itu, Mendagri menggambarkan betapa dinamika demokrasi di Indonesia begitu pesat. Mendagri berharap seminar ini bisa melahirkan pemikiran bagaimana membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, tema seminar ini memerlukan perenungan sangat dalam. “Zaman dulu, yang selalu menjadi rujukan adalah seminar TNI AD, sebagai proses konsolidasi di era Soeharto. Sementara Lemhannas dibentuk di era Bung Karno diharapkan mampu melahirkan calon pimpinan yang punya wawasan komperhensif dan integral. Tapi juga tergantung garis tangan,” sebut Tjahjo yang juga pernah menempuh pendidikan di Lemhannas tersebut.

Membangun sistem tata kelola pemerintahan dan politik tidak mudah. Semua harus mencermati gelagat atau format yang tepat untuk demokrasi, misalnya di Papua. “Antara Lemhannas, Wantannas, LIPI. Forum Rektor, hingga perguruan tinggi, tidak ada kesimpulan yang sama. Apalagi bicara sistem pemerintahan,” bebernya.

Contoh lain, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berharap Angkatan Laut bisa berada di bawah kendalinya, supaya bisa menembak kapal pencuri ikan. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan. Sebab harus ada sistem pemerintahan yang jelas dan tegas.

Sementara itu, Pilkada serentak di Indonesia menurut Tjahjo sudah berjalan dengan baik dan aman. “Meski sempat ada pernak-pernik misalnya di Kalimantan Utara juga Kalimantan Tengah,” katanya. Ia menyampaikan, penduduk di Kaltara hanya 800 ribu, sementara pemilih tidak sampai sampai 400 ribu. Masih kalah dengan penduduk Kabupaten Bogor 2 juta penduduk, namun dinamika politiknya juga tinggi. Begitu juga dinamika politik daerah lain. Semuanya, menurut Mendagri adalah hal lumrah.

Ia juga menggambarkan, di masa lalu bahkan perolehan suara 3 partai, bisa diatur sejak setahun sebelum Pemilu. Saat ini, di era reformasi, dinamika politik Indonesia pun tak kalah menarik, ketika calon tunggal kalah dengan kotak kosong. “Apresiasi buat TNI dan Polri yang bisa mengawal Pemilu dengan damai. Di pelosok dan ujung pulau pun aman,” katanya.

Dikatakan, partisipasi politik masyarakat saat ini meningkat menjadi 74 persen. Harapannya dalam pemilihan presiden 2019 mendatang partisipasi politik masyarakat juga ada peningkatan. “Amerika, Australia dan Singapura masih rendah. Indonesia sudah lebih tinggi sejak dilakukan pilkada serentak,” katanya.

Tjahjo juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, apa pun bentuknya. “Walau ngga bisa dibuktikan. Semua calon lebih baik adu konsep dan adu gagasan. Tidak saling hujat,” sambungnya. Dijelaskan, sistem deteksi dini saat ini perlu semakin digerakkan di Indonesia dengan baik dalam rangka keutuhan negara ini.

“Pileg dan pilpres saya yakin aman saja. Ribut di media sosial itu biasa. Sekat partai tidak ada. Sekat fraksi pun tidak ada. Makanya sampai ada korupsi berjamaah. Namun deteksi dini tetap harus dilakukan,” bebernya.

Gubernur Lemhannas Letjen (purn) Agus Widjojo menyampaikan, seminar ini sebagai salah satu sumbangsih pemikiran peserta PPRA LVII untuk bangsa dan negara. “Semoga ada hal baru, pemikiran baru, yang bisa diberikan terkait penataan partai politik,” sebutnya. (eff)


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 16:07

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

JAKARTA—Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat…

Kamis, 17 Januari 2019 15:56

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat …

Sabtu, 22 Desember 2018 14:02

Fokus Revitalisasi Politeknik, Dongkrak Lulusan Bermutu

BANDUNG—Target sasaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada…

Sabtu, 22 Desember 2018 13:35

Mahfud : Tugas Kampus Cetak Intelektual Bermoral dan Tanggung Jawab

BANDUNG—Maraknya kasus korupsi dan juga intoleransi di tengah kehidupan  masyarakat…

Sabtu, 22 Desember 2018 13:04

Pemerintah Dorong Peningkatkan SDM Milenial Berkualitas

BANDUNG—Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti),…

Jumat, 21 Desember 2018 00:35

Keren! Mahasiswa Indonesia Sabet 44 Emas di Ajang AUG 2018

JAKARTA--Sebanyak 50 mahasiswa Indonesia yang ikut dlam ajang ASEAN University…

Selasa, 11 Desember 2018 00:33

Penerapan Sistem Zonasi Harus Konsisten

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menggodok grand…

Senin, 10 Desember 2018 02:24

Hadapi Era 4.0 , Perguruan Tinggi Tinggalkan Metode Pembelajaran Konvensional

JAKARTA--Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era revolusi industri…

Kamis, 06 Desember 2018 19:21

DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan…

Kamis, 06 Desember 2018 19:13

Senator Papua Prihatin Kasus Penembakan di Nduga

JAKARTA—Anggota DPD RI Provinsi Papua Carles Simaremare merasa prihatin atas…

Jual Kosmetik Ilegal di Medsos dan Salon, Tersangka Raup Untung hingga Puluhan Juta Rupiah

Edarkan Kosmetik Ilegal, Tiga Perempuan Muda Diciduk Polisi

Polres Balikpapan Bongkar Sindikat Curanmor Antar Provinsi

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

Sidang Lanjutan Tumpahan Minyak, JPU Hadirkan Dua Saksi Ahli

Polisi Olah TKP Kebakaran di Tenggarong, Asal Api Diduga dari Dekat Dapur

Yuk Mampir! Sop Kaki Kambing Sudi Mampir Buka Cabang di Samarinda

Ditlantas Polda Kaltim Gandeng Kaum Millenial Serukan Keselamatan Berkendara

Pesawat Tujuan Samarinda Mendarat Lagi di Bandara Balikpapan, 205 Penumpang Lewat Jalur Darat
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*