BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 13 September 2018 15:20
SEMINAR NASIONAL
Kata Mendagri, Paling Enak Zaman Soeharto. Kok Bisa?
Seminar Nasional PPRA LVII Lemhannas RI dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.

PROKAL.CO, JAKARTA – “Paling enak zaman Soeharto. Dulu, kalau membahas undang-undang dan tidak ada titik temu di antara fraksi, tinggal menghadap Soeharto. Apa pun kata pak Harto, ya semua ikut. Tidak ada yang berani membantah Pak Harto,” sebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat menjadi pembicara pembuka dalam Seminar PPRA LVII Lemhannas RI, Kamis (13/9) di Gedung Lemhannas RI Jakarta. Tjahjo menyampaikan hal itu bukan berarti ingin mengajak kembali ke era itu, namun hanya untuk membandingkan betapa dinamika politik saat ini sangat berbeda jauh dengan kondisi di era orde baru tersebut.

Dalam seminar berjudul “Penataan Partai Politik untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia” itu, Mendagri menggambarkan betapa dinamika demokrasi di Indonesia begitu pesat. Mendagri berharap seminar ini bisa melahirkan pemikiran bagaimana membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, tema seminar ini memerlukan perenungan sangat dalam. “Zaman dulu, yang selalu menjadi rujukan adalah seminar TNI AD, sebagai proses konsolidasi di era Soeharto. Sementara Lemhannas dibentuk di era Bung Karno diharapkan mampu melahirkan calon pimpinan yang punya wawasan komperhensif dan integral. Tapi juga tergantung garis tangan,” sebut Tjahjo yang juga pernah menempuh pendidikan di Lemhannas tersebut.

Membangun sistem tata kelola pemerintahan dan politik tidak mudah. Semua harus mencermati gelagat atau format yang tepat untuk demokrasi, misalnya di Papua. “Antara Lemhannas, Wantannas, LIPI. Forum Rektor, hingga perguruan tinggi, tidak ada kesimpulan yang sama. Apalagi bicara sistem pemerintahan,” bebernya.

Contoh lain, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berharap Angkatan Laut bisa berada di bawah kendalinya, supaya bisa menembak kapal pencuri ikan. Hal tersebut tentunya tidak bisa dilakukan. Sebab harus ada sistem pemerintahan yang jelas dan tegas.

Sementara itu, Pilkada serentak di Indonesia menurut Tjahjo sudah berjalan dengan baik dan aman. “Meski sempat ada pernak-pernik misalnya di Kalimantan Utara juga Kalimantan Tengah,” katanya. Ia menyampaikan, penduduk di Kaltara hanya 800 ribu, sementara pemilih tidak sampai sampai 400 ribu. Masih kalah dengan penduduk Kabupaten Bogor 2 juta penduduk, namun dinamika politiknya juga tinggi. Begitu juga dinamika politik daerah lain. Semuanya, menurut Mendagri adalah hal lumrah.

Ia juga menggambarkan, di masa lalu bahkan perolehan suara 3 partai, bisa diatur sejak setahun sebelum Pemilu. Saat ini, di era reformasi, dinamika politik Indonesia pun tak kalah menarik, ketika calon tunggal kalah dengan kotak kosong. “Apresiasi buat TNI dan Polri yang bisa mengawal Pemilu dengan damai. Di pelosok dan ujung pulau pun aman,” katanya.

Dikatakan, partisipasi politik masyarakat saat ini meningkat menjadi 74 persen. Harapannya dalam pemilihan presiden 2019 mendatang partisipasi politik masyarakat juga ada peningkatan. “Amerika, Australia dan Singapura masih rendah. Indonesia sudah lebih tinggi sejak dilakukan pilkada serentak,” katanya.

Tjahjo juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, apa pun bentuknya. “Walau ngga bisa dibuktikan. Semua calon lebih baik adu konsep dan adu gagasan. Tidak saling hujat,” sambungnya. Dijelaskan, sistem deteksi dini saat ini perlu semakin digerakkan di Indonesia dengan baik dalam rangka keutuhan negara ini.

“Pileg dan pilpres saya yakin aman saja. Ribut di media sosial itu biasa. Sekat partai tidak ada. Sekat fraksi pun tidak ada. Makanya sampai ada korupsi berjamaah. Namun deteksi dini tetap harus dilakukan,” bebernya.

Gubernur Lemhannas Letjen (purn) Agus Widjojo menyampaikan, seminar ini sebagai salah satu sumbangsih pemikiran peserta PPRA LVII untuk bangsa dan negara. “Semoga ada hal baru, pemikiran baru, yang bisa diberikan terkait penataan partai politik,” sebutnya. (eff)


BACA JUGA

Rabu, 13 Maret 2019 22:15

Pengamat : AKSI Mau Digunakan untuk Apa ?

JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya…

Selasa, 12 Maret 2019 12:56

Drainase Bermasalah, Pengelola Sekolah Dinilai Kurang Cermat

PONOROGO--Sebagian besar sekolah - sekolah yang mengalami kebanjiran ternyata bukan…

Senin, 11 Maret 2019 21:26

Kerusakan Tidak Parah, Siswa Korban Banjir Madiun Tetap Bisa Ikut UN

MADIUN--Bencana banjir yang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu…

Senin, 11 Maret 2019 20:57

Mekanisme Pencairan Bantuan Bencana Banjir Madiun Masih Dirumuskan

MADIUN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…

Senin, 11 Maret 2019 18:52

Banyak Sekolah Rusak, Mendikbud "Semprit" Kadisdik Madiun

  MADIUN--Beberapa gedung sekolah di wilayah Kabupatenn Madiun didapati sudah…

Senin, 11 Maret 2019 11:24

Mendikbud : Pesantren Harus Tetap Tingkatkan Nasionalisme

SRAGEN--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kepada pengelola…

Jumat, 08 Maret 2019 17:07

PAUD Harus Utamakan Pendidikan Karakter, Bukan Calistung

  JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengingatkan kepada seluruh…

Rabu, 06 Maret 2019 16:52

Pemerintah Targetkan 50 Penjualan Hak Cipta Penerbitan

JAKARTA--Setelah sukses menjadi tamu kehormatan (guest of honour) di Frankfurt…

Kamis, 28 Februari 2019 21:10

Menkes Resmikan Ruang Rawat Inap Kanker Khusus Remaja

JAKARTA—Guna memberikan kenyamanan bagi pasien penderita kanker khususnya usia remaja,…

Kamis, 28 Februari 2019 20:14

Jadi Pengajar di Perbatasan, 900 Prajurit TNI AD Dikirim ke Nunukan dan Malinau

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*