BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 20 Juli 2018 12:15
Daerah Siap-siap Kena Sanksi, Jika Tak Komitmen Sisihkan Anggaran Pendidikan 20 Persen
Menkeu Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7). (foto : dok/ kemendikbud)

PROKAL.CO,  

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai salah satu pengelola anggaran fungsi pendidikan telah menerapkan beberapa kebijakan yang mendorong percepatan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa kritik pengelolaan anggaran fungsi pendidikan terus dipantau dan dijadikan bahan diskusi dalam penyusunan kebijakan.

"Intinya kami bertekad untuk mempercepat dan melakukan langkah-langkah yang radikal dalam rangka segera mengejar ketertinggalan kita di sektor pendidikan," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang hadir pada “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7).

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan peningkatan jumlah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar. Anggaran fungsi pendidikan disebut Menkeu sebagai satu-satunya anggaran yang secara eksklusif diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk itu, diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel.

Sebagai bendahara negara, Menkeu berjanji mengoptimalkan peran jajarannya untuk membuat indikator keuangan, baik pusat dan daerah, yang berujung pada akuntabilitas. Ia berpesan agar pejabat Kemendikbud mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah di sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak.

“Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk menggunakannya. Harus ada akuntabilitas," tutur Menkeu kepada para pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Kemendikbud.

Praktik desentralisasi pendidikan menjadi salah satu hal yang disoroti Menkeu. Salah satunya adalah komitmen alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen yang saat ini belum banyak dipenuhi oleh daerah. Diungkapkannya, daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal dua puluh persen nanti akan dimungkinkan untuk dikenakan sanksi. "Pikirkan, gunakan kami. Biarkan uangnya dipegang mereka tapi harus ada akuntabilitas. Alokasi dan distribusi tadi apakah menghasilkan?" kata Sri Mulyani.  (*/sar/pro)


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 16:07

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

JAKARTA—Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat…

Kamis, 17 Januari 2019 15:56

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat …

Sabtu, 22 Desember 2018 14:02

Fokus Revitalisasi Politeknik, Dongkrak Lulusan Bermutu

BANDUNG—Target sasaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada…

Sabtu, 22 Desember 2018 13:35

Mahfud : Tugas Kampus Cetak Intelektual Bermoral dan Tanggung Jawab

BANDUNG—Maraknya kasus korupsi dan juga intoleransi di tengah kehidupan  masyarakat…

Sabtu, 22 Desember 2018 13:04

Pemerintah Dorong Peningkatkan SDM Milenial Berkualitas

BANDUNG—Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti),…

Jumat, 21 Desember 2018 00:35

Keren! Mahasiswa Indonesia Sabet 44 Emas di Ajang AUG 2018

JAKARTA--Sebanyak 50 mahasiswa Indonesia yang ikut dlam ajang ASEAN University…

Selasa, 11 Desember 2018 00:33

Penerapan Sistem Zonasi Harus Konsisten

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menggodok grand…

Senin, 10 Desember 2018 02:24

Hadapi Era 4.0 , Perguruan Tinggi Tinggalkan Metode Pembelajaran Konvensional

JAKARTA--Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era revolusi industri…

Kamis, 06 Desember 2018 19:21

DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan…

Kamis, 06 Desember 2018 19:13

Senator Papua Prihatin Kasus Penembakan di Nduga

JAKARTA—Anggota DPD RI Provinsi Papua Carles Simaremare merasa prihatin atas…

Jual Kosmetik Ilegal di Medsos dan Salon, Tersangka Raup Untung hingga Puluhan Juta Rupiah

Edarkan Kosmetik Ilegal, Tiga Perempuan Muda Diciduk Polisi

Polres Balikpapan Bongkar Sindikat Curanmor Antar Provinsi

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

Sidang Lanjutan Tumpahan Minyak, JPU Hadirkan Dua Saksi Ahli

Polisi Olah TKP Kebakaran di Tenggarong, Asal Api Diduga dari Dekat Dapur

Yuk Mampir! Sop Kaki Kambing Sudi Mampir Buka Cabang di Samarinda

Ditlantas Polda Kaltim Gandeng Kaum Millenial Serukan Keselamatan Berkendara

Pesawat Tujuan Samarinda Mendarat Lagi di Bandara Balikpapan, 205 Penumpang Lewat Jalur Darat
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*