BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 20 Juli 2018 12:15
Daerah Siap-siap Kena Sanksi, Jika Tak Komitmen Sisihkan Anggaran Pendidikan 20 Persen
Menkeu Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7). (foto : dok/ kemendikbud)

PROKAL.CO,  

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai salah satu pengelola anggaran fungsi pendidikan telah menerapkan beberapa kebijakan yang mendorong percepatan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa kritik pengelolaan anggaran fungsi pendidikan terus dipantau dan dijadikan bahan diskusi dalam penyusunan kebijakan.

"Intinya kami bertekad untuk mempercepat dan melakukan langkah-langkah yang radikal dalam rangka segera mengejar ketertinggalan kita di sektor pendidikan," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang hadir pada “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7).

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan peningkatan jumlah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar. Anggaran fungsi pendidikan disebut Menkeu sebagai satu-satunya anggaran yang secara eksklusif diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk itu, diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel.

Sebagai bendahara negara, Menkeu berjanji mengoptimalkan peran jajarannya untuk membuat indikator keuangan, baik pusat dan daerah, yang berujung pada akuntabilitas. Ia berpesan agar pejabat Kemendikbud mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah di sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak.

“Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk menggunakannya. Harus ada akuntabilitas," tutur Menkeu kepada para pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Kemendikbud.

Praktik desentralisasi pendidikan menjadi salah satu hal yang disoroti Menkeu. Salah satunya adalah komitmen alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen yang saat ini belum banyak dipenuhi oleh daerah. Diungkapkannya, daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal dua puluh persen nanti akan dimungkinkan untuk dikenakan sanksi. "Pikirkan, gunakan kami. Biarkan uangnya dipegang mereka tapi harus ada akuntabilitas. Alokasi dan distribusi tadi apakah menghasilkan?" kata Sri Mulyani.  (*/sar/pro)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 29 Maret 2019 01:54

Kepsek dan Pengawas Sekolah Diminta Lebih Visioner

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa saat…

Jumat, 29 Maret 2019 01:17

WCP Dinilai Berhasil Dongkrak Publikasi Ilmiah Indonesia

JAKARTA--Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yanb sejak tahun…

Selasa, 26 Maret 2019 13:42

Perusahaan Dinilai Kurang Peduli, Banyak Karyawan Belum Terdaftar BPJSTK

CILOTO—Direktur  Jaminan Sosial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial…

Selasa, 26 Maret 2019 13:00

Luhut : Indonesia Darurat Sampah !

BEKASI--Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik keberadaan PLTSa Bantar…

Selasa, 26 Maret 2019 12:45

PLTSa Merah Putih Bantar Gebang Ditarget Mampu Olah Sampah 5000 Ton per Hari

BEKASI—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama dengan Badan…

Sabtu, 23 Maret 2019 12:25

Belajar Kembangkan Desa, 19 Kades Dikirim ke Tiongkok

JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dna Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengirim…

Rabu, 13 Maret 2019 22:15

Pengamat : AKSI Mau Digunakan untuk Apa ?

JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya…

Selasa, 12 Maret 2019 12:56

Drainase Bermasalah, Pengelola Sekolah Dinilai Kurang Cermat

PONOROGO--Sebagian besar sekolah - sekolah yang mengalami kebanjiran ternyata bukan…

Senin, 11 Maret 2019 21:26

Kerusakan Tidak Parah, Siswa Korban Banjir Madiun Tetap Bisa Ikut UN

MADIUN--Bencana banjir yang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu…

Senin, 11 Maret 2019 20:57

Mekanisme Pencairan Bantuan Bencana Banjir Madiun Masih Dirumuskan

MADIUN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*