BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 20 Juli 2018 12:15
Daerah Siap-siap Kena Sanksi, Jika Tak Komitmen Sisihkan Anggaran Pendidikan 20 Persen
Menkeu Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7). (foto : dok/ kemendikbud)

PROKAL.CO,  

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai salah satu pengelola anggaran fungsi pendidikan telah menerapkan beberapa kebijakan yang mendorong percepatan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa kritik pengelolaan anggaran fungsi pendidikan terus dipantau dan dijadikan bahan diskusi dalam penyusunan kebijakan.

"Intinya kami bertekad untuk mempercepat dan melakukan langkah-langkah yang radikal dalam rangka segera mengejar ketertinggalan kita di sektor pendidikan," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang hadir pada “Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia", di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7).

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan peningkatan jumlah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar. Anggaran fungsi pendidikan disebut Menkeu sebagai satu-satunya anggaran yang secara eksklusif diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk itu, diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel.

Sebagai bendahara negara, Menkeu berjanji mengoptimalkan peran jajarannya untuk membuat indikator keuangan, baik pusat dan daerah, yang berujung pada akuntabilitas. Ia berpesan agar pejabat Kemendikbud mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah di sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak.

“Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk menggunakannya. Harus ada akuntabilitas," tutur Menkeu kepada para pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Kemendikbud.

Praktik desentralisasi pendidikan menjadi salah satu hal yang disoroti Menkeu. Salah satunya adalah komitmen alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen yang saat ini belum banyak dipenuhi oleh daerah. Diungkapkannya, daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal dua puluh persen nanti akan dimungkinkan untuk dikenakan sanksi. "Pikirkan, gunakan kami. Biarkan uangnya dipegang mereka tapi harus ada akuntabilitas. Alokasi dan distribusi tadi apakah menghasilkan?" kata Sri Mulyani.  (*/sar/pro)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 02:04

Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Baru

  JAKARTA--Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan…

Jumat, 21 September 2018 21:26

Guru Jangan Terprovokasi, PGRI Janji Perjuangan Nasib Honorer

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuab Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mengimbau…

Minggu, 16 September 2018 16:35

Efektif Berikan Pendampingan, KKN Dorong Kemajuan KTM

JAKARTA—Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi bukanlah suatu hal yang mudah yang harus…

Sabtu, 15 September 2018 23:54

Program Transmigrasi Berhasil Ciptakan Bibit Unggul SDM

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui…

Sabtu, 15 September 2018 23:50

Revitalisasi Transmigrasi Makin Perkuat Persatuan NKRI

JAKARTA—Manfaat program transmigrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun…

Jumat, 14 September 2018 20:46

Wilayah Transmigrasi Berhasil Jadi Sentra Produk Unggulan

  JAKARTA—Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)…

Jumat, 14 September 2018 20:35
0

Keberadaan Pasar Kawasan Dongkrak Laju Perekonomian Transmigran

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) memiliki…

Kamis, 13 September 2018 15:20
SEMINAR NASIONAL

Kata Mendagri, Paling Enak Zaman Soeharto. Kok Bisa?

JAKARTA – “Paling enak zaman Soeharto. Dulu, kalau membahas undang-undang dan tidak ada…

Kamis, 13 September 2018 10:31

Pemerintah Genjot Pembinaan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Pembinaan terhadap kawasan transmigrasi dan pembangunan desa tertinggal sangat penting…

Rabu, 12 September 2018 11:11

Kemendes PDTT Prioritaskan Investasi Pertanian di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Kerjasama investasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .