BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 31 Mei 2018 06:35
Penarikan Kewenangan Bisa Dimulai dari Guru Berstatus ASN

PROKAL.CO, JAKARTA—Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dapat mulai menarik kewenangan tata kelola guru dengan fokus pada guru-guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, guru berstatus ASN pastinya harus tunduk pada Undang-Undang (UU) ASN, yang dalam salah satu pasalnya disebutkan, mereka harus siap ditempatkan dimana saja di wilayah Indonesia.

"Kalau mau mulai penarikan (pengelolaan guru) bisa mulai dari guru ASN. Guru swasta menyusul," terang Ferdiansyah dalam diskusi media di Gedung Kemendikbud, Jakarta , baru-baru ini.

Ferdi—sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa penarikan kewenangan pengelolaan guru ini bukanlah hal yang sulit bagi pemerintah pusat. Analoginya, kata dia, seperti memindahkan uang dari saku kanan ke kiri, yaitu dari APBN ke APBD.

"Setiap tahun dana untuk membayar sekitar 3 juta guru dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp76,8 triliun. Saya rasa tidak sulit, anggarannya kan sudah teralokasikan di APBN," tuturnya.

 

Untuk peningkatan kualitas guru, Ferdiansyah berharap organisasi profesi guru bisa dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data. Sehingga program pelatihan guru menjadi jelas, karena dibuat sesuai dengan kebutuhan.

 "Organisasi profesi bisa dipergunakan untuk klarifikasi anggotanya. Tetapi mereka harus jujur. Seperti organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mereka tidak memberi surat registrasi untuk dokter yang tidak layak praktik," katanya.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menuturkan pengalaman Kementerian Agama dalam tata kelola guru tak berarti masalah guru selesai. Misalnya, kebijakan penarikan kewenangan guru SMA ke provinsi. "Banyak guru yang mengantre agar dipindahkan sebagai guru SMP. Rupanya setelah pemindahan itu, para guru kehilangan tunjangan dari pemerintah kabupaten/kota terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil," ujarnya.

Karenanya, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk melihat kebutuhan guru yang sebenarnya. Karena lewat data tersebut bisa diketahui secara pasti jumlah siswa per sekolah.

"Benarkah kita kekurangan guru. Pemerintah seharusnya menggunakan Dapodik untuk kebutuhan guru. Karena itu kan data riil. Jika kurang, tarik guru ASN untuk mengajar di tempat itu. Sehingga guru terdistribusi dengan baik," tuturnya. (sar)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 02:04

Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Baru

  JAKARTA--Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan…

Jumat, 21 September 2018 21:26

Guru Jangan Terprovokasi, PGRI Janji Perjuangan Nasib Honorer

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuab Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mengimbau…

Minggu, 16 September 2018 16:35

Efektif Berikan Pendampingan, KKN Dorong Kemajuan KTM

JAKARTA—Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi bukanlah suatu hal yang mudah yang harus…

Sabtu, 15 September 2018 23:54

Program Transmigrasi Berhasil Ciptakan Bibit Unggul SDM

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui…

Sabtu, 15 September 2018 23:50

Revitalisasi Transmigrasi Makin Perkuat Persatuan NKRI

JAKARTA—Manfaat program transmigrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun…

Jumat, 14 September 2018 20:46

Wilayah Transmigrasi Berhasil Jadi Sentra Produk Unggulan

  JAKARTA—Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)…

Jumat, 14 September 2018 20:35
0

Keberadaan Pasar Kawasan Dongkrak Laju Perekonomian Transmigran

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) memiliki…

Kamis, 13 September 2018 15:20
SEMINAR NASIONAL

Kata Mendagri, Paling Enak Zaman Soeharto. Kok Bisa?

JAKARTA – “Paling enak zaman Soeharto. Dulu, kalau membahas undang-undang dan tidak ada…

Kamis, 13 September 2018 10:31

Pemerintah Genjot Pembinaan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Pembinaan terhadap kawasan transmigrasi dan pembangunan desa tertinggal sangat penting…

Rabu, 12 September 2018 11:11

Kemendes PDTT Prioritaskan Investasi Pertanian di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Kerjasama investasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .