BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 31 Mei 2018 06:35
Penarikan Kewenangan Bisa Dimulai dari Guru Berstatus ASN

PROKAL.CO, JAKARTA—Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dapat mulai menarik kewenangan tata kelola guru dengan fokus pada guru-guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, guru berstatus ASN pastinya harus tunduk pada Undang-Undang (UU) ASN, yang dalam salah satu pasalnya disebutkan, mereka harus siap ditempatkan dimana saja di wilayah Indonesia.

"Kalau mau mulai penarikan (pengelolaan guru) bisa mulai dari guru ASN. Guru swasta menyusul," terang Ferdiansyah dalam diskusi media di Gedung Kemendikbud, Jakarta , baru-baru ini.

Ferdi—sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa penarikan kewenangan pengelolaan guru ini bukanlah hal yang sulit bagi pemerintah pusat. Analoginya, kata dia, seperti memindahkan uang dari saku kanan ke kiri, yaitu dari APBN ke APBD.

"Setiap tahun dana untuk membayar sekitar 3 juta guru dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp76,8 triliun. Saya rasa tidak sulit, anggarannya kan sudah teralokasikan di APBN," tuturnya.

 

Untuk peningkatan kualitas guru, Ferdiansyah berharap organisasi profesi guru bisa dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data. Sehingga program pelatihan guru menjadi jelas, karena dibuat sesuai dengan kebutuhan.

 "Organisasi profesi bisa dipergunakan untuk klarifikasi anggotanya. Tetapi mereka harus jujur. Seperti organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mereka tidak memberi surat registrasi untuk dokter yang tidak layak praktik," katanya.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menuturkan pengalaman Kementerian Agama dalam tata kelola guru tak berarti masalah guru selesai. Misalnya, kebijakan penarikan kewenangan guru SMA ke provinsi. "Banyak guru yang mengantre agar dipindahkan sebagai guru SMP. Rupanya setelah pemindahan itu, para guru kehilangan tunjangan dari pemerintah kabupaten/kota terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil," ujarnya.

Karenanya, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk melihat kebutuhan guru yang sebenarnya. Karena lewat data tersebut bisa diketahui secara pasti jumlah siswa per sekolah.

"Benarkah kita kekurangan guru. Pemerintah seharusnya menggunakan Dapodik untuk kebutuhan guru. Karena itu kan data riil. Jika kurang, tarik guru ASN untuk mengajar di tempat itu. Sehingga guru terdistribusi dengan baik," tuturnya. (sar)


BACA JUGA

Jumat, 15 Februari 2019 11:59

Seleksi PPPK, 305 Pemda Serahkan Usulan ke Kementerian PANRB

JAKARTA – Sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:54

Dorong Pemerataan Pendidikan, PIP Bantu Pemda Wujudkan Wajar 12 Tahun

DEPOK—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan…

Jumat, 15 Februari 2019 11:45

PIP Efektif Pangkas Angka Putus Sekolah

DEPOK—Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia…

Rabu, 13 Februari 2019 23:41

Penetapan Zonasi Sekolah dalam Proses Perampungan

  DEPOK--Penetapan zonasi sekolah sudah memasuki proses perampungan. Data Direktorat…

Rabu, 13 Februari 2019 23:34

Pemerintah Kabupaten Landak Akan Tindak Tegas Pelaku Pungutan Dana PIP

  DEPOK--Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berkomitmen mendukung Program Indonesia…

Selasa, 22 Januari 2019 23:30

Politala Bebaskan UKT bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi

JAKARTA--Program pemberian beasiswa merupakan  bentuk kepedulian sosial dari perusahaan kepada…

Selasa, 22 Januari 2019 16:02

Kenalkan Kekayaan Literasi, Indonesia Bawa 450 Judul Buku dan 12 Penulis Ternama

  JAKARTA--Kegiatan pameran buku bertaraf internasional London Book Fair (LBF)…

Kamis, 17 Januari 2019 16:07

MenPANRB : Public Trust, Elemen Penting Guna Penegakan Supremasi Hukum

JAKARTA—Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat…

Kamis, 17 Januari 2019 15:56

Mahasiswa KKN Diminta Peduli Kondisi Sosial Masyarakat

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat …

Sabtu, 22 Desember 2018 14:02

Fokus Revitalisasi Politeknik, Dongkrak Lulusan Bermutu

BANDUNG—Target sasaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*