BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 25 Mei 2018 01:23
PGRI Sesalkan Kebijakan Pengangkatan Honorer Berubah-ubah
(foto : ilustrasi / dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO,  

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi komitmen pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini kerap memperhatikan nasib para guru honorer. "Kami apresiasi Pak Mendikbud beserta jajarannya yang sekarang leboh terbuka dan fokus pada pengangkatan honorer," terang Unifah saat ditemui Kaltim Post usai Rakornas PGRI di Gedung Guru, Jakarta, Rabu (23/5) malam. 

 

Unifah berpendapat, keterbukaan terhadap proses dan sistem pengangkatan guru honorer ini juga diharapkan dari kementerian terkait lainnya. Salah satunya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hal ini terkait dengan kabar adanya rencana pemerintah mengangkat 100 ribu guru honorer. 

 

"Kami juga minta keterbukaan (informasi data) dari KemenPANRB. Apalagi yang soal 100 ribu guru honorer itu," ujar Unifah. 

 

Namun, Unifah mengkritisi  pemerintah yang tak pernah konsisten terhadap sistem pengakatan guru honorer. Menurutnya, sistem ataupun kebijakan pengangkatan guru honorer janganlah berubah-ubah. Karena ini juga menyangkut nasib guru honorer ke depannya. 

 

"Ya soal 100 ribu guru honorer itu, tiba-tiba disebutkan harus memiliki sertifikat pendidik. Mana adaa? Wong sertifikat pendidik itu kan program yang ditentukan pemerintah dengan kuota yang sangat terbatas dan diberikan kepada calon guru, bukan guru dalam jabatan," jelas Unifah. 

 

Dia menerangkan, pihaknya tidak masalah jika guru honorer yang diangkat lalu disertifikasi dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Pendidikan ini harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan.

 

"Itu boleh-boleh saja. Namanya juga dilatih, ya tidak apa-apa. Tapi bukan menjadi persyaratan. Kalau sekarang ini kan namanya mencederai rasa keadilan. Mereka yang selama ini dibutuhkan dikelas-kelas, di sekolah-sekolah tapi  tiba-tiba ada syarat yang macam-macam begini," keluhnya.

 

Oleh sebab itu, Unifah berharap Kemendikbud dan KemenPANRB dapat kembali meninjau kebijakan tersebut sehingga tidak menyulitkan guru honorer yang bersangkutan yang mengikuti proses pengangkatan tersebut. 

 

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan baha rencana pengangkatan 100 ribu guru honorer ini masih dalam pembahasan. 

 

"Belum diputuskan. Doakan saja," seru Muhadjir. (sar)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 02:04

Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Baru

  JAKARTA--Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan…

Jumat, 21 September 2018 21:26

Guru Jangan Terprovokasi, PGRI Janji Perjuangan Nasib Honorer

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuab Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mengimbau…

Minggu, 16 September 2018 16:35

Efektif Berikan Pendampingan, KKN Dorong Kemajuan KTM

JAKARTA—Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi bukanlah suatu hal yang mudah yang harus…

Sabtu, 15 September 2018 23:54

Program Transmigrasi Berhasil Ciptakan Bibit Unggul SDM

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui…

Sabtu, 15 September 2018 23:50

Revitalisasi Transmigrasi Makin Perkuat Persatuan NKRI

JAKARTA—Manfaat program transmigrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun…

Jumat, 14 September 2018 20:46

Wilayah Transmigrasi Berhasil Jadi Sentra Produk Unggulan

  JAKARTA—Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)…

Jumat, 14 September 2018 20:35
0

Keberadaan Pasar Kawasan Dongkrak Laju Perekonomian Transmigran

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) memiliki…

Kamis, 13 September 2018 15:20
SEMINAR NASIONAL

Kata Mendagri, Paling Enak Zaman Soeharto. Kok Bisa?

JAKARTA – “Paling enak zaman Soeharto. Dulu, kalau membahas undang-undang dan tidak ada…

Kamis, 13 September 2018 10:31

Pemerintah Genjot Pembinaan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Pembinaan terhadap kawasan transmigrasi dan pembangunan desa tertinggal sangat penting…

Rabu, 12 September 2018 11:11

Kemendes PDTT Prioritaskan Investasi Pertanian di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Kerjasama investasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .