BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 25 Mei 2018 01:23
PGRI Sesalkan Kebijakan Pengangkatan Honorer Berubah-ubah
(foto : ilustrasi / dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO,  

JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi komitmen pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini kerap memperhatikan nasib para guru honorer. "Kami apresiasi Pak Mendikbud beserta jajarannya yang sekarang leboh terbuka dan fokus pada pengangkatan honorer," terang Unifah saat ditemui Kaltim Post usai Rakornas PGRI di Gedung Guru, Jakarta, Rabu (23/5) malam. 

 

Unifah berpendapat, keterbukaan terhadap proses dan sistem pengangkatan guru honorer ini juga diharapkan dari kementerian terkait lainnya. Salah satunya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hal ini terkait dengan kabar adanya rencana pemerintah mengangkat 100 ribu guru honorer. 

 

"Kami juga minta keterbukaan (informasi data) dari KemenPANRB. Apalagi yang soal 100 ribu guru honorer itu," ujar Unifah. 

 

Namun, Unifah mengkritisi  pemerintah yang tak pernah konsisten terhadap sistem pengakatan guru honorer. Menurutnya, sistem ataupun kebijakan pengangkatan guru honorer janganlah berubah-ubah. Karena ini juga menyangkut nasib guru honorer ke depannya. 

 

"Ya soal 100 ribu guru honorer itu, tiba-tiba disebutkan harus memiliki sertifikat pendidik. Mana adaa? Wong sertifikat pendidik itu kan program yang ditentukan pemerintah dengan kuota yang sangat terbatas dan diberikan kepada calon guru, bukan guru dalam jabatan," jelas Unifah. 

 

Dia menerangkan, pihaknya tidak masalah jika guru honorer yang diangkat lalu disertifikasi dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Pendidikan ini harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan.

 

"Itu boleh-boleh saja. Namanya juga dilatih, ya tidak apa-apa. Tapi bukan menjadi persyaratan. Kalau sekarang ini kan namanya mencederai rasa keadilan. Mereka yang selama ini dibutuhkan dikelas-kelas, di sekolah-sekolah tapi  tiba-tiba ada syarat yang macam-macam begini," keluhnya.

 

Oleh sebab itu, Unifah berharap Kemendikbud dan KemenPANRB dapat kembali meninjau kebijakan tersebut sehingga tidak menyulitkan guru honorer yang bersangkutan yang mengikuti proses pengangkatan tersebut. 

 

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan baha rencana pengangkatan 100 ribu guru honorer ini masih dalam pembahasan. 

 

"Belum diputuskan. Doakan saja," seru Muhadjir. (sar)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 15:52

Banyak Kekurangan, Pemerintah Didesak Evaluasi Bandara Jabar Kertajati

JAKARTA- Digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia, Bandara Internasional Jawa Barat…

Rabu, 06 Juni 2018 20:50

Berhasil Raih Opini WTP, Mendes : Jangan Ada Celah untuk "Orang Nakal"

  JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian…

Rabu, 06 Juni 2018 16:42

Teten : Harus Ada Sinergitas Pengelolaan Dana Desa

  JAKARTA--Koordinator Staff Khusus Presiden, Teten Masduki menyarankan agar alokasi dana desa…

Rabu, 06 Juni 2018 16:36

Dana Desa Ciptakan Sumber Ekonomi Baru

  JAKARTA--Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi…

Senin, 04 Juni 2018 15:44
HIKMAH RAMADAN

Ternyata Pancasila Sesuai Piagam Madinah. Benarkah?

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar peringatan Nuzulul Quran, di ruang…

Senin, 04 Juni 2018 15:24
HIKMAH RAMADAN

Guru-Guru SQI Indonesia Diajarkan Mesra. Untuk Apa Ya?

JAKARTA – Tak hanya harus pandai mendidik dan membimbing murid-muridnya, para guru dan staf serta…

Sabtu, 02 Juni 2018 00:49

Cegah Radikalisme, Implementasi PPK Harus Sistematis

 JAKARTA—Munculnya paham radikalisme dan terorisme yang tersebar di tengah-tengah masyarakat…

Kamis, 31 Mei 2018 23:26

GSI SMP 2018, Tim Kaltim Masuk di Group A

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kompetisi sepakbola jenjang…

Kamis, 31 Mei 2018 06:59

Mendikbud : Ketentuan Zonasi PPDB Harus Diperhatikan

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir  menegaskan bahwa Pemerintah…

Kamis, 31 Mei 2018 06:48

Soal PPDB, Pemda Diminta Makin Akuntabel dan Nondiskriminatif

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .