BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Kamis, 12 April 2018 13:46
Gandeng Bidang Datun Kejaksaan Agung, PLN Tuntaskan Program 35.000 Mw

PROKAL.CO, PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A., yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi," lanjut Rini.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional. 

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan. 

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan. 

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan. 

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan “peran PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan”

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut. (deo/adv/pro2) 


BACA JUGA

Senin, 12 November 2018 06:36

PLN UIW Kaltimra Resmikan Bantuan Sarana Umum di Kelurahan Baru Ilir

BALIKPAPAN- PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan…

Jumat, 02 November 2018 15:54

Pemanjat Tiang Bendera dari Pulau Maratua Jadi Putra PLN, Pendidikan Ditanggung hingga S1

MARATUA- Aksi heroik Danil Danuri Tumanduk, kala memanjat tiang bendera…

Kamis, 01 November 2018 12:50

ABK- Mitra Kerja Kirim Bantuan ke Palu- Donggala

MUSIBAH bencana alam gempa dan tsunami yang melanda warga Palu…

Kamis, 01 November 2018 12:46

BPJS Kesehatan Selesai Uji Coba, Sistem Rujukan Online

BALIKPAPAN-Uji coba penerapan digitalisasi rujukan atau rujukan online dalam Program…

Kamis, 01 November 2018 12:39

BMH-GNB Ajak 120 Guru Perdalam Ilmu Salat

BALIKPAPAN-Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kaltim, bersama komunitas Gerakan Nikmatnya Berbagai…

Selasa, 30 Oktober 2018 09:57

Jasa Raharja Jamin Perlindungan Asuransi Penumpang Pesawat Lion Air JT 610

KECELAKAAN Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610 PQ…

Senin, 29 Oktober 2018 19:16

Majukan Industri Kreatif di Balikpapan, JNE Punya Layanan Pengiriman Menarik untuk UKM

BALIKPAPAN- Pembahasan mengenai peran infrastruktur dalam memajukan industri kreatif dibahas…

Senin, 29 Oktober 2018 18:49

SERUU..! Gathering dan Nobar Mekanik Pertamina Lubricants

BALIKPAPAN- PT Pertamina Lubricants bersama dengan Distributor Resminya PT Perdana…

Rabu, 24 Oktober 2018 16:17

PT PLN UIP Kalbagtim Selesaikan Pemberian Tegangan Pertama Gardu Induk 150 kV Tideng Pale

BALIKPAPAN- Satu lagi pekerjaan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional…

Rabu, 17 Oktober 2018 11:00

Gathering Mekanik dan Peluncuran Program CSR BPJS Pertamina Lubricants

BALIKPAPAN- Senin (15/10) lalu PT Pertamina Lubricants sukses menggelar Gathering…

Siap-siap, Kejurnas Orienteering Digeber di Malang

Pria yang Tewas di Telaga Sari Diduga Dibunuh, Ada Kayu Berlumur Darah di TKP

Kemendikbud - UNICEF Luncurkan Laporan Garis Acuan TPB

Masuki Musim Penghujan, Ini yang Disiapkan Pemkot Balikpapan Antisipasi Banjir..

Syahril Hapuskan Hutang Persiba Rp 25 Miliar

Kasus 31 Nyawa yang Tewas di Lubang Tambang, Komnas HAM Datangi Polda Kaltim

Polisi Periksa CCTV dan Saksi-Saksi Kematian Pria di Waduk Telaga Sari, Diduga Dibunuh Malam Hari

TEGAS..! Gara-Gara Ini, Dua Anggota Polisi Balikpapan Dipecat

Pemilu 2019, Pangdam VI/Mulawarman: TNI Netral, Persit Waspadai Hoax

BREAKING NEWS; Penemuan Mayat di Telaga Sari, di Wajah Korban Ada Bercak Darah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .