BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Kamis, 12 April 2018 13:46
Gandeng Bidang Datun Kejaksaan Agung, PLN Tuntaskan Program 35.000 Mw

PROKAL.CO, PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A., yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi," lanjut Rini.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional. 

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan. 

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan. 

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan. 

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan “peran PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan”

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut. (deo/adv/pro2) 


BACA JUGA

Jumat, 15 Februari 2019 14:42

Mulai 1 Maret, PLN Beri Insentif Berupa Diskon Rp 52/KWh

JAKARTA- Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan insentif berupa diskon kepada…

Rabu, 13 Februari 2019 09:47

Rossi dan Vinales Kenalkan Dua Produk Baru Yamaha

JAKARTA- Komitmen untuk selalu menghadirkan sesuatu yang baru kembali ditunjukan…

Selasa, 12 Februari 2019 22:35

PLN Perkuat Budaya Safety Melalui Kompetisi K3 Se-Kalimantan

MASIH dalam suasana peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)…

Selasa, 12 Februari 2019 22:28

Mirabell Medical Clinic Diresmikan, Beroperasi dari Senin sampai Sabtu

BALIKPAPAN- Masyarakat Kota Balikpapan patut berbangga diri. Sebab, Mirabell Medical…

Senin, 11 Februari 2019 22:01

DPRD Bakal Bentuk Pansus Tindaklanjuti Persoalan Lahan

PENAJAM- USAI berorasi di Kantor BPN Kabupaten PPU, ratusan warga…

Senin, 11 Februari 2019 13:19

Serunya Peringatan Bulan K3 UP3 Balikpapan

BALIKPAPAN - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Balikpapan menggelar…

Senin, 11 Februari 2019 12:20

BI Serahkan Bantuan Program Sosial Berupa Air Bersih untuk Kesejahteraan

BALIKPAPAN-Setelah 122 tahun atau seusia Kota Minyak, akhirnya warga Jalan…

Senin, 11 Februari 2019 12:05

Pertamina RU V Tuan Rumah Balikpapan Fire & Rescue Challenge 2019

BALIKPAPAN- Dalam rangka kegiatan Bulan K3 Kota Balikpapan 2019, Pemerintah…

Minggu, 10 Februari 2019 19:05

MUDAH..! Warga Kini Bisa Lihat Kegiatan DPRD PPU dari Smartphone

BALIKPAPAN-Warga Penajam Paser Utara (PPU) kini lebih mudah untuk mengetahui…

Sabtu, 09 Februari 2019 05:11

DPRD Minta Pengelolaan Pasar di PPU Dikelola Perusda

PENAJAM–Pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dianggap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*