BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Kamis, 12 April 2018 13:46
Gandeng Bidang Datun Kejaksaan Agung, PLN Tuntaskan Program 35.000 Mw

PROKAL.CO, PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A., yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi," lanjut Rini.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional. 

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan. 

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan. 

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan. 

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan “peran PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan”

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut. (deo/adv/pro2) 


BACA JUGA

Kamis, 18 April 2019 20:54

Pesan Gubernur kepada Pemenang MTQ, Teruslah Berlatih!

TANJUNG SELOR  Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie…

Rabu, 17 April 2019 22:02

DPRD Berharap Bapenda Segera Dibentuk

PENAJAM- DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemisahan Badan…

Rabu, 17 April 2019 21:57

Ketua DPRD Pertanyakan Visi Misi Bupati

PENAJAM-  Pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…

Rabu, 17 April 2019 21:54

Dewan Minta DPUPR Evaluasi Proyek Multiyears

PENAJAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 14 April 2019 20:26

Tingkatkan Kompetensi Naker Konstuksi, DPUPR-Perkim Gelar DL-SIBIMA

TARAKAN – Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan percepatan sertifikasi…

Minggu, 14 April 2019 20:22

Evaluasi dan Pengendalian Penting untuk Perbaikan Kekeliruan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto…

Minggu, 14 April 2019 11:49

Banggai Kepulauan Diguncang Gempa Bumi 6,9 SR

Gempa bumi kembali mengguncang Sulawesi Tengah. Kali ini, gempa berkekuatan…

Sabtu, 13 April 2019 10:12

MTQ Digelar Sederhana, Gubernur Berharap Tak Kurangi Hikmahnya

 TANJUNG SELOR- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi Kaltara…

Sabtu, 13 April 2019 10:09

Gubernur Ajak Perusahaan Pikirkan Kesehatan Karyawan

TANJUNG SELOR  Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengajak kepada…

Sabtu, 13 April 2019 09:20

DPRD PPU Gali Informasi ke Kementerian PANRB

PENAJAM- Peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)…

Pesan Gubernur kepada Pemenang MTQ, Teruslah Berlatih!

DPRD Berharap Bapenda Segera Dibentuk

Ketua DPRD Pertanyakan Visi Misi Bupati

Dewan Minta DPUPR Evaluasi Proyek Multiyears

Bekerja di Hari Pemilu, Karyawan RSUD Beriman Tetap Bisa Nyoblos

Warga Rutan Klas II B Nyoblos, Ada 678 Orang yang Terdata di DPT

Wali Kota Balikpapan Nyoblos ke TPS, Ini Imbauannya agar Pemilu Lancar..

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Tunggakan di Rumah Sakit

Ini Penjelasan Ketua KPU dan Wali Kota Terkait Persiapan Pemilu 2019 di Balikpapan

Patroli ke TPS-TPS, Kapolres dan Anggotanya Pastikan Siap Amankan Pemilu di Balikpapan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*