BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 29 Maret 2018 01:48
Tangani 1.000 Desa Berisiko Stunting, Pemerintah Kuatkan Integrasi Lintas Sektor
(foto : ilustrasi/net)

PROKAL.CO,  

JAKARTA—Program intervensi stunting yang digalakkan oleh pemerintah  kini lebih diarahkan agar program tersebut terintegrasi. Pasalnya, harus ada keterlibatan beberapa kementerian terkait untuk ikut turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek mengatakan, program intervensi stunting yang dikoordinasi langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla ini bukanlah hanya tugas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja. “Perkembangan penanganan stunting bakal lebih efektif jika dilakukan bersama-sama. Karena secara tidak disadari, masalah stunting ini juga akan memepengaruhi kondisi tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia,” kata Nila di sela acara Stunting Summit 2018 di Hotel Borobudur , Jakarta, Rabu (28/3). 

 

Menurutnya, jika Indonesia tidak segera menangani stunting maka bukan hanya ekonomi saja ikut terkena imbasnya, tapi juga kualitas generasi bangsa ke depannya. “Maka itu, pemenuhan gizi harus diperhatikan agar menghindarkan anak dari risiko stunting,”  ujar Nila. 

 

Dibeberkan, provinsi Nusa Tenggara Timut (NTT) dan  Sulawesi Barat termasuk provinsi yang memiliki angka stunting yang tinggi yakni lebih dari 40 persen. Tugas Kemenkes di sini, kata Nila, adalah melakukan intervensi yang spesifik. Salah satunya, mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih. 

 

“Kalau lingkungan kita baik, pola hidup bersih dan sehat, tentu akan sangat bagus. Saat ini ada 1.000 desa yang daerahnya memiliki risiko stunting. Ini mungkin bisa diintervensi oleh dana desa. Misalnya, dengan membantu penyediaan sarana air bersih,” kata Nila. 

 

“Akses air bersih itu penting. Pola pikir masyarakat juga harus diubah dan dibiasakan memanfaatkan MCK. Meski dibangun, tp perilaku masyarakat masih buang air sembarangan, tetap tidak akan membantu,” serunya. 

 

Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, penanganan masalah stunting ini memang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat dan daerah. Untuk tahap awal, pihaknya sepakat jika pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan. 

 

“Mungkin bisa membangun Posyandu, Poskesdes dna MCK. Kemudian, nantinya bisa dilakukan penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak di desa setempat sebagai bentuk upaya pengentasan stunting di pedesaan,” kata Eko. 

 

Eko pun memahami bahwa masyarakat pedesaan yang tingkat ekonominya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan juga menjadi pemicu risiko stunting. “Ya mungkin karena ketidaktahuan, infrastruktur yang minim dan kemiskinan. Ini yang pastinya akan menjadi titik fokus pemerintah terkait pengentasan stunting saat ini,” imbuhnya. (sar/pro)

 

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 29 Maret 2019 01:54

Kepsek dan Pengawas Sekolah Diminta Lebih Visioner

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa saat…

Jumat, 29 Maret 2019 01:17

WCP Dinilai Berhasil Dongkrak Publikasi Ilmiah Indonesia

JAKARTA--Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yanb sejak tahun…

Selasa, 26 Maret 2019 13:42

Perusahaan Dinilai Kurang Peduli, Banyak Karyawan Belum Terdaftar BPJSTK

CILOTO—Direktur  Jaminan Sosial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial…

Selasa, 26 Maret 2019 13:00

Luhut : Indonesia Darurat Sampah !

BEKASI--Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik keberadaan PLTSa Bantar…

Selasa, 26 Maret 2019 12:45

PLTSa Merah Putih Bantar Gebang Ditarget Mampu Olah Sampah 5000 Ton per Hari

BEKASI—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama dengan Badan…

Sabtu, 23 Maret 2019 12:25

Belajar Kembangkan Desa, 19 Kades Dikirim ke Tiongkok

JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dna Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengirim…

Rabu, 13 Maret 2019 22:15

Pengamat : AKSI Mau Digunakan untuk Apa ?

JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya…

Selasa, 12 Maret 2019 12:56

Drainase Bermasalah, Pengelola Sekolah Dinilai Kurang Cermat

PONOROGO--Sebagian besar sekolah - sekolah yang mengalami kebanjiran ternyata bukan…

Senin, 11 Maret 2019 21:26

Kerusakan Tidak Parah, Siswa Korban Banjir Madiun Tetap Bisa Ikut UN

MADIUN--Bencana banjir yang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur beberapa waktu…

Senin, 11 Maret 2019 20:57

Mekanisme Pencairan Bantuan Bencana Banjir Madiun Masih Dirumuskan

MADIUN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*