BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 29 Maret 2018 01:48
Tangani 1.000 Desa Berisiko Stunting, Pemerintah Kuatkan Integrasi Lintas Sektor
(foto : ilustrasi/net)

PROKAL.CO,  

JAKARTA—Program intervensi stunting yang digalakkan oleh pemerintah  kini lebih diarahkan agar program tersebut terintegrasi. Pasalnya, harus ada keterlibatan beberapa kementerian terkait untuk ikut turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek mengatakan, program intervensi stunting yang dikoordinasi langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla ini bukanlah hanya tugas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja. “Perkembangan penanganan stunting bakal lebih efektif jika dilakukan bersama-sama. Karena secara tidak disadari, masalah stunting ini juga akan memepengaruhi kondisi tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia,” kata Nila di sela acara Stunting Summit 2018 di Hotel Borobudur , Jakarta, Rabu (28/3). 

 

Menurutnya, jika Indonesia tidak segera menangani stunting maka bukan hanya ekonomi saja ikut terkena imbasnya, tapi juga kualitas generasi bangsa ke depannya. “Maka itu, pemenuhan gizi harus diperhatikan agar menghindarkan anak dari risiko stunting,”  ujar Nila. 

 

Dibeberkan, provinsi Nusa Tenggara Timut (NTT) dan  Sulawesi Barat termasuk provinsi yang memiliki angka stunting yang tinggi yakni lebih dari 40 persen. Tugas Kemenkes di sini, kata Nila, adalah melakukan intervensi yang spesifik. Salah satunya, mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih. 

 

“Kalau lingkungan kita baik, pola hidup bersih dan sehat, tentu akan sangat bagus. Saat ini ada 1.000 desa yang daerahnya memiliki risiko stunting. Ini mungkin bisa diintervensi oleh dana desa. Misalnya, dengan membantu penyediaan sarana air bersih,” kata Nila. 

 

“Akses air bersih itu penting. Pola pikir masyarakat juga harus diubah dan dibiasakan memanfaatkan MCK. Meski dibangun, tp perilaku masyarakat masih buang air sembarangan, tetap tidak akan membantu,” serunya. 

 

Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, penanganan masalah stunting ini memang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat dan daerah. Untuk tahap awal, pihaknya sepakat jika pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan. 

 

“Mungkin bisa membangun Posyandu, Poskesdes dna MCK. Kemudian, nantinya bisa dilakukan penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak di desa setempat sebagai bentuk upaya pengentasan stunting di pedesaan,” kata Eko. 

 

Eko pun memahami bahwa masyarakat pedesaan yang tingkat ekonominya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan juga menjadi pemicu risiko stunting. “Ya mungkin karena ketidaktahuan, infrastruktur yang minim dan kemiskinan. Ini yang pastinya akan menjadi titik fokus pemerintah terkait pengentasan stunting saat ini,” imbuhnya. (sar/pro)

 

 


BACA JUGA

Minggu, 16 September 2018 16:35

Efektif Berikan Pendampingan, KKN Dorong Kemajuan KTM

JAKARTA—Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi bukanlah suatu hal yang mudah yang harus…

Sabtu, 15 September 2018 23:54

Program Transmigrasi Berhasil Ciptakan Bibit Unggul SDM

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui…

Sabtu, 15 September 2018 23:50

Revitalisasi Transmigrasi Makin Perkuat Persatuan NKRI

JAKARTA—Manfaat program transmigrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun…

Jumat, 14 September 2018 20:46

Wilayah Transmigrasi Berhasil Jadi Sentra Produk Unggulan

  JAKARTA—Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)…

Jumat, 14 September 2018 20:35
0

Keberadaan Pasar Kawasan Dongkrak Laju Perekonomian Transmigran

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) memiliki…

Kamis, 13 September 2018 15:20
SEMINAR NASIONAL

Kata Mendagri, Paling Enak Zaman Soeharto. Kok Bisa?

JAKARTA – “Paling enak zaman Soeharto. Dulu, kalau membahas undang-undang dan tidak ada…

Kamis, 13 September 2018 10:31

Pemerintah Genjot Pembinaan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Pembinaan terhadap kawasan transmigrasi dan pembangunan desa tertinggal sangat penting…

Rabu, 12 September 2018 11:11

Kemendes PDTT Prioritaskan Investasi Pertanian di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA—Kerjasama investasi yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…

Jumat, 07 September 2018 20:40

Beda Tantangan, Transmigrasi Kembangkan Model Investasi

JAKARTA—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro…

Kamis, 06 September 2018 20:41

Kemendes PDTT Targetkan 341.552 Lahan Tersertifikasi

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) khususnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .