BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26
Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

Bupati Diminta Aktif Lakukan Pengawasan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO,  

JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni bulan Januari, Maret, dan Juli. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, dana desa akan dicairkan serentak ke rekening kabupaten per tanggal 25 pada setiap tahapannya. Setelah itu kabupaten wajib menyalurkan dana desa tersebut ke rekening desa maksimal 7 hari setelahnya.

"Kami mencoba membuat 1 mekanisme, di mana dana desa diberikan ke kabupaten jika administrasinya sudah selesai per tanggal 25. Setelah 7 hari desa bisa cek apakah dana desa sudah sampai kerekening desa atau belum. Kalau belum sampai dicek ada apa," ujar Puan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (1/2).

Ia mengatakan, mekanisme baru tersebut bertujuan untuk mempermudah pemantauan proses penyaluran dan pelaksanaan dana desa di setiap daerah, terutama pada 100 kabupaten dan 1000 desa yang menjadi prioritas program padat karya dan penanganan stunting tahun ini. Terkait padat karya tersebut, proses pengerjaan pembangunan dana desa desa wajib swakelola tanpa menggunakan kontraktor.

"Kenapa padat karya di 100 kabupaten dengan 1.000 desa ini kita kaitkan dengan stunting, sehingga kita bisa lihat implementasi konkret bahwa dana desa yang tahun ini berjumlah Rp 60 triliun memang bisa berhasil bukan hanya untuk maksimal di desa-desa, namun ada target-target tertentu yang ingin kita intervensi," ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Eko Putro Sandjojo menjelaskan, pembangunan dana desa dengan sistem padat karya atau cash for work dilakukan dengan mengalokasikan sebesar 30 persen dana desa untuk pembiayaan upah kerja, yang dibayar per hari dan maksimal per minggu. Ia menyarankan, proyek dana desa tersebut dilaksanakan di sela antara musim tanan dan musim panen agar masyarakat desa tidak ada yang menganggur.

"Disarankan agar pengerjaan proyek dana desa bukan pada saat musim tanam ataupun saat musim panen. Tapi di sela-selanya agar masyarakat desa tidak mencari kerja di tempat lain dan berurbanisasi ke kota," ujarnya.

Eko melanjutkan, 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa atau Rp18 Triliun yang digunakan untuk membayar upah kerja tersebut akan memberikan efek daya beli lima kali lipat atau sebesar Rp 90 Triliun di desa. Hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan aktifitas ekonomi di desa.

 

 

"Di masa lalu masih ada proyek dana desa yang  dikerjakan menggunakan kontraktor. Tahun ini harus swakelola. Karena kalau dikerjakan kontraktor, yang dapat upah bukan orang desa, akhirnya desa tidak mendapatkan uangnya. Kalau dengan sistem padat karya ini, dengan 30 persen dana desa untuk upah, masyarakat desa akan dapatkan (total) upah Rp18 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang turut hadir di dalam acara tersebut menambahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi atau membantu daerah-daerah yang masih terganjal dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakibatkan terlambatnya pencairan Dana Desa.

“Jika pembahasan APBD alot, sehingga sampai limit waktu yang ditentukan belum juga selesai, maka Kemendagri bisa memberikan satu payung hukum yang tidak perlu dirapatkan atau diputuskan bersama dengan DPRD. Cukup diputuskan dengan Peraturan Gubernur. Ini kan dulu juga pernah dilakukan oleh DKI Jakarta,” terang Tjahjo.

Tjahjo mengakui, secara prinsip setiap pembahasan APBD  bersama antara pemda dengan DPRD memang harus diputuskan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Hanya saja,  dari perkembangan yang ada,  baik di tingkat I maupun II, pembahasannya tidaklah mudah.

“Maka itu, seperti yang disampaikan oleh ibu menko PMK, bahwa intinya Kemendagri akan selalu siap  memberikan penguatan-penguatan pada aparatur desa termasuk kecamatan. Peran bupati harus aktif  turun ikut mengawasi kepala desa, kecamatan. Karena kita  juga tidak  mungkin melepas uang begitu saja ke desa tanpa ada peran bupati aktif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dana desa tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap yakni Januari sebanyak 20 persen, Maret sebanyak 40 Persen, dan Juli sebanyak 40 persen. Untuk penyaluran tahap pertama hingga saat ini, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, sebanyak 18 kabupaten telah menyelesaikan administrasi dan  melakukan pencairan. Beberapa di antaranya telah menyalurkan dana desa ke rekening desa masing-masing.

"Untuk mencairkan dana desa tahap ke 2 sebesar 40 persen, syaratnya harusada laporan konsolidasi dan realisasi tahap sebelumnya. Kalausudah, kita salurkan 40 persen," ujarnya. (sar)


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 02:24

Hadapi Era 4.0 , Perguruan Tinggi Tinggalkan Metode Pembelajaran Konvensional

JAKARTA--Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era revolusi industri…

Kamis, 06 Desember 2018 19:21

DPD RI Segera Bentuk Tatib Terkait Evaluasi Perda

JAKARTA—Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan…

Kamis, 06 Desember 2018 19:13

Senator Papua Prihatin Kasus Penembakan di Nduga

JAKARTA—Anggota DPD RI Provinsi Papua Carles Simaremare merasa prihatin atas…

Rabu, 05 Desember 2018 14:21

Dinilai Tidak Rasional, Guru Honorer Tolak PP Baru Soal P3K

JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) no.49 Tahun 2018 tentang pengangkatan pegawai honorer…

Selasa, 04 Desember 2018 15:48

Atasi Kesenjangan, Teknologi Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan

BALI--Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom)…

Selasa, 04 Desember 2018 14:16

Hanya 40 Persen Guru non TIK Melek Teknologi

  BALI—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini terus berupaya…

Selasa, 04 Desember 2018 13:46

Kemendikbud Siapkan Pendidikan 4.0 untuk Indonesia

BALI—Sebagai wujud mentransformasikan pendidikan memasuki revolusi industri keempat, Kementerian…

Senin, 03 Desember 2018 00:28

Ajang World Skill Asia, Indonesia Sabet Juara Umum

  JAKARTA--Lagi-lagi, siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kembali mengharumkan nama…

Minggu, 02 Desember 2018 23:55

PGRI Sambut Positif PMP Bakal Diajarkan Kembali di Sekolah

BOGOR--Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyambut baik adanya wacana dari…

Minggu, 02 Desember 2018 23:54

PGRI Siap Datang ke Istana, Beberkan Permasalahan Guru

  BOGOR--Dengan adanya undangan dari Presiden RI Joko Widodo kepada…

CBR 150 R Terbaru Launching di Kaltim, Satu-satunya Dilengkapi Emergency Stop Signal

CEK NIH..! Prakiraan Cuaca dari BMKG saat Perayaan Natal dan Malam Tahun Baru

KERAASS..! Ini Ancaman Official Team Jika Bonus Atlet Porprov Belum Dibayarkan

Rambah Seluruh Provinsi, Beri Kurikulum Teknik Sepeda Motor Honda di SMK 3 Tanjung Selor

Peringati Keenam Kali Jadi Sponsor AFF, Suzuki Bagi-Bagi Hadiah di Balikpapan

Senggol Ibu Hamil, Pengendara Ini Tewas Terlindas Truk di Kariangau

Sidang Keempat Kasus Tumpahan Minyak, Saksi Ungkap Penyebab Kematian Korban

Truk Termundur Lagi di Tanjakan RSKD, Hantam Mobil dan Sepeda Motor

Dikenal Pendiam, Pemuda Gantung Diri di Gunung Empat Sebelumnya Pernah Coba Bunuh Diri

Laka di Kilometer 22 Balikpapan, Bus Adu Banteng dengan Mini Bus
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .