BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26
Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

Bupati Diminta Aktif Lakukan Pengawasan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO,  

JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni bulan Januari, Maret, dan Juli. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, dana desa akan dicairkan serentak ke rekening kabupaten per tanggal 25 pada setiap tahapannya. Setelah itu kabupaten wajib menyalurkan dana desa tersebut ke rekening desa maksimal 7 hari setelahnya.

"Kami mencoba membuat 1 mekanisme, di mana dana desa diberikan ke kabupaten jika administrasinya sudah selesai per tanggal 25. Setelah 7 hari desa bisa cek apakah dana desa sudah sampai kerekening desa atau belum. Kalau belum sampai dicek ada apa," ujar Puan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (1/2).

Ia mengatakan, mekanisme baru tersebut bertujuan untuk mempermudah pemantauan proses penyaluran dan pelaksanaan dana desa di setiap daerah, terutama pada 100 kabupaten dan 1000 desa yang menjadi prioritas program padat karya dan penanganan stunting tahun ini. Terkait padat karya tersebut, proses pengerjaan pembangunan dana desa desa wajib swakelola tanpa menggunakan kontraktor.

"Kenapa padat karya di 100 kabupaten dengan 1.000 desa ini kita kaitkan dengan stunting, sehingga kita bisa lihat implementasi konkret bahwa dana desa yang tahun ini berjumlah Rp 60 triliun memang bisa berhasil bukan hanya untuk maksimal di desa-desa, namun ada target-target tertentu yang ingin kita intervensi," ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Eko Putro Sandjojo menjelaskan, pembangunan dana desa dengan sistem padat karya atau cash for work dilakukan dengan mengalokasikan sebesar 30 persen dana desa untuk pembiayaan upah kerja, yang dibayar per hari dan maksimal per minggu. Ia menyarankan, proyek dana desa tersebut dilaksanakan di sela antara musim tanan dan musim panen agar masyarakat desa tidak ada yang menganggur.

"Disarankan agar pengerjaan proyek dana desa bukan pada saat musim tanam ataupun saat musim panen. Tapi di sela-selanya agar masyarakat desa tidak mencari kerja di tempat lain dan berurbanisasi ke kota," ujarnya.

Eko melanjutkan, 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa atau Rp18 Triliun yang digunakan untuk membayar upah kerja tersebut akan memberikan efek daya beli lima kali lipat atau sebesar Rp 90 Triliun di desa. Hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan aktifitas ekonomi di desa.

 

 

"Di masa lalu masih ada proyek dana desa yang  dikerjakan menggunakan kontraktor. Tahun ini harus swakelola. Karena kalau dikerjakan kontraktor, yang dapat upah bukan orang desa, akhirnya desa tidak mendapatkan uangnya. Kalau dengan sistem padat karya ini, dengan 30 persen dana desa untuk upah, masyarakat desa akan dapatkan (total) upah Rp18 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang turut hadir di dalam acara tersebut menambahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi atau membantu daerah-daerah yang masih terganjal dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakibatkan terlambatnya pencairan Dana Desa.

“Jika pembahasan APBD alot, sehingga sampai limit waktu yang ditentukan belum juga selesai, maka Kemendagri bisa memberikan satu payung hukum yang tidak perlu dirapatkan atau diputuskan bersama dengan DPRD. Cukup diputuskan dengan Peraturan Gubernur. Ini kan dulu juga pernah dilakukan oleh DKI Jakarta,” terang Tjahjo.

Tjahjo mengakui, secara prinsip setiap pembahasan APBD  bersama antara pemda dengan DPRD memang harus diputuskan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Hanya saja,  dari perkembangan yang ada,  baik di tingkat I maupun II, pembahasannya tidaklah mudah.

“Maka itu, seperti yang disampaikan oleh ibu menko PMK, bahwa intinya Kemendagri akan selalu siap  memberikan penguatan-penguatan pada aparatur desa termasuk kecamatan. Peran bupati harus aktif  turun ikut mengawasi kepala desa, kecamatan. Karena kita  juga tidak  mungkin melepas uang begitu saja ke desa tanpa ada peran bupati aktif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dana desa tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap yakni Januari sebanyak 20 persen, Maret sebanyak 40 Persen, dan Juli sebanyak 40 persen. Untuk penyaluran tahap pertama hingga saat ini, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, sebanyak 18 kabupaten telah menyelesaikan administrasi dan  melakukan pencairan. Beberapa di antaranya telah menyalurkan dana desa ke rekening desa masing-masing.

"Untuk mencairkan dana desa tahap ke 2 sebesar 40 persen, syaratnya harusada laporan konsolidasi dan realisasi tahap sebelumnya. Kalausudah, kita salurkan 40 persen," ujarnya. (sar)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 01:49

BNPT Terima Dana Luar Negeri? Ini Jawabannya

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan tidak pernah menerima bantuan dana…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:13

Kembangkan Kuliah Online, Prodi Tak Dibatasi

PADANG--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendidikan…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:02

Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Genjot Pendidikan Vokasi

PADANG--Dalam mengantisipasi masuknya era revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia makin menggalakkan…

Kamis, 08 Februari 2018 18:57

Konvensi Media Massa Diharapkan Bahas Berita Hoax

Padang, Prokal, Konvensi Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang berlangsung…

Rabu, 07 Februari 2018 06:19

Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Hadiri HPN 2018

Padang, Prokal, Presiden RI, Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir…

Rabu, 07 Februari 2018 06:14

Dispar Sumbar Kenalkan Obyek Wisata melalui Famtrip Wartawan

Padang, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajak perwakilan wartawan dari 34 provinsi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:53

Kini Giliran Citilink Buka Rute Baru ke Banyuwangi

JAKARTA--Citilink Indonesia terus memperluas ekspansi jaringan penerbangannya dengan membuka rute baru…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:42

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kampus Diminta Bangun Budaya Mutu

DENPASAR—Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:30

Raih Predikat B, Kaltara Hemat Rp 200 Miliar

DENPASAR - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara yang masih seumur jagung, ternyata mampi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:24

PTS Mulai Antisipasi Serbuan Kampus Asing di Tanah Air

JAKARTA—Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi asing…

BNPT Terima Dana Luar Negeri? Ini Jawabannya
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .