BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26
Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

Bupati Diminta Aktif Lakukan Pengawasan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO,  

JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni bulan Januari, Maret, dan Juli. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, dana desa akan dicairkan serentak ke rekening kabupaten per tanggal 25 pada setiap tahapannya. Setelah itu kabupaten wajib menyalurkan dana desa tersebut ke rekening desa maksimal 7 hari setelahnya.

"Kami mencoba membuat 1 mekanisme, di mana dana desa diberikan ke kabupaten jika administrasinya sudah selesai per tanggal 25. Setelah 7 hari desa bisa cek apakah dana desa sudah sampai kerekening desa atau belum. Kalau belum sampai dicek ada apa," ujar Puan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (1/2).

Ia mengatakan, mekanisme baru tersebut bertujuan untuk mempermudah pemantauan proses penyaluran dan pelaksanaan dana desa di setiap daerah, terutama pada 100 kabupaten dan 1000 desa yang menjadi prioritas program padat karya dan penanganan stunting tahun ini. Terkait padat karya tersebut, proses pengerjaan pembangunan dana desa desa wajib swakelola tanpa menggunakan kontraktor.

"Kenapa padat karya di 100 kabupaten dengan 1.000 desa ini kita kaitkan dengan stunting, sehingga kita bisa lihat implementasi konkret bahwa dana desa yang tahun ini berjumlah Rp 60 triliun memang bisa berhasil bukan hanya untuk maksimal di desa-desa, namun ada target-target tertentu yang ingin kita intervensi," ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Eko Putro Sandjojo menjelaskan, pembangunan dana desa dengan sistem padat karya atau cash for work dilakukan dengan mengalokasikan sebesar 30 persen dana desa untuk pembiayaan upah kerja, yang dibayar per hari dan maksimal per minggu. Ia menyarankan, proyek dana desa tersebut dilaksanakan di sela antara musim tanan dan musim panen agar masyarakat desa tidak ada yang menganggur.

"Disarankan agar pengerjaan proyek dana desa bukan pada saat musim tanam ataupun saat musim panen. Tapi di sela-selanya agar masyarakat desa tidak mencari kerja di tempat lain dan berurbanisasi ke kota," ujarnya.

Eko melanjutkan, 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa atau Rp18 Triliun yang digunakan untuk membayar upah kerja tersebut akan memberikan efek daya beli lima kali lipat atau sebesar Rp 90 Triliun di desa. Hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan aktifitas ekonomi di desa.

 

 

"Di masa lalu masih ada proyek dana desa yang  dikerjakan menggunakan kontraktor. Tahun ini harus swakelola. Karena kalau dikerjakan kontraktor, yang dapat upah bukan orang desa, akhirnya desa tidak mendapatkan uangnya. Kalau dengan sistem padat karya ini, dengan 30 persen dana desa untuk upah, masyarakat desa akan dapatkan (total) upah Rp18 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang turut hadir di dalam acara tersebut menambahkan, pihaknya juga akan memfasilitasi atau membantu daerah-daerah yang masih terganjal dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakibatkan terlambatnya pencairan Dana Desa.

“Jika pembahasan APBD alot, sehingga sampai limit waktu yang ditentukan belum juga selesai, maka Kemendagri bisa memberikan satu payung hukum yang tidak perlu dirapatkan atau diputuskan bersama dengan DPRD. Cukup diputuskan dengan Peraturan Gubernur. Ini kan dulu juga pernah dilakukan oleh DKI Jakarta,” terang Tjahjo.

Tjahjo mengakui, secara prinsip setiap pembahasan APBD  bersama antara pemda dengan DPRD memang harus diputuskan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Hanya saja,  dari perkembangan yang ada,  baik di tingkat I maupun II, pembahasannya tidaklah mudah.

“Maka itu, seperti yang disampaikan oleh ibu menko PMK, bahwa intinya Kemendagri akan selalu siap  memberikan penguatan-penguatan pada aparatur desa termasuk kecamatan. Peran bupati harus aktif  turun ikut mengawasi kepala desa, kecamatan. Karena kita  juga tidak  mungkin melepas uang begitu saja ke desa tanpa ada peran bupati aktif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dana desa tahun 2018 disalurkan melalui tiga tahap yakni Januari sebanyak 20 persen, Maret sebanyak 40 Persen, dan Juli sebanyak 40 persen. Untuk penyaluran tahap pertama hingga saat ini, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, sebanyak 18 kabupaten telah menyelesaikan administrasi dan  melakukan pencairan. Beberapa di antaranya telah menyalurkan dana desa ke rekening desa masing-masing.

"Untuk mencairkan dana desa tahap ke 2 sebesar 40 persen, syaratnya harusada laporan konsolidasi dan realisasi tahap sebelumnya. Kalausudah, kita salurkan 40 persen," ujarnya. (sar)


BACA JUGA

Jumat, 25 Mei 2018 02:00

Cegah Radikalisme, Genjot Wawasan Kebangsaan di Sekolah

  JAKARTA--Adanya peristiwa terorisme dan radikalisme beberapa waktu lalu, menggugah Ketua Umum…

Jumat, 25 Mei 2018 01:23

PGRI Sesalkan Kebijakan Pengangkatan Honorer Berubah-ubah

  JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi…

Jumat, 11 Mei 2018 10:37

Kemampuan Ilmuwan Menulis Jurnal Ilmiah Masih Lemah

JAKARTA—Sebagian besar peneliti di Indonesia masih lemah dalam  kemampuan menulis atau menyusun…

Jumat, 11 Mei 2018 09:39

200 Perguruan Tinggi Deklarasikan Peningkatan Budaya Mutu

JAKARTA—Sebanyak 200 perguruan tinggi yang berasal dari Jakarta, Banten, Bandung, Yogyakarta,…

Sabtu, 05 Mei 2018 00:46

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Cetak Biru Pendidikan Indonesia Harus Jelas

  JAKARTA—Perkembangan teknologi yang kian pesat dan memasuki era digital saat ini akhirnya…

Sabtu, 05 Mei 2018 00:09

Kemendikbud Bekali 272 Pelajar Soal Kepemimpinan

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan SMA Direktorat…

Jumat, 20 April 2018 22:58

Menristekdikti Minta Wahana Pembelajaran Iptek Juga Ada di Daerah

JAKARTA—Merayakan HUT Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) yang ke-27, Menteri…

Jumat, 20 April 2018 22:48

130 Ribuan Jemaah Reguler Sudah Lunasi BPIH

JAKARTA—Kasubdit Pendaftaran Haji Noer Aliya Fitra mengungkapkan bahwa pelunasan Biaya Penyelenggaraan…

Jumat, 20 April 2018 22:46

Ajak Masyarakat Sosialiasikan Gerakan Umroh untuk Berbagi

JAKARTA—Umroh merupakan kegiatan  ibadah yang hampir mirip dengan ibadah haji yang dapat…

Jumat, 20 April 2018 22:45

Mendikbud Berikan Beasiswa untuk Korban Sanggar Seni Hidayat

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada Rabu (18/4) lalu menyambangi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .