BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Sabtu, 04 November 2017 10:09
Hemat Anggaran, Kemristekdikti Moratorium Fakultas
Menristekdikti , Mohammad Nasir saat ditemui awak media di Hotel Crown Plaza. (Foto : dok/prokal)

PROKAL.CO, class="MsoNormal" style="font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 17px; text-align: justify;"> 

 

JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mulai saat ini menerapkan moratorium pembukaan fakultas baru di lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia baik yang berstatus negeri maupun swasta. 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan, keputusan ini diambil lantaran pemerintah berencana menghemat anggaran di jenjang pendidikan tinggi. Menurutnya, anggaran di perguruan tinggi sebagian besar terserap untuk pembangunan gedung  untuk perkuliahan, fakultas hingga tunjangan para pejabat di perguruan tinggi. 

“Menambah ruang kuliah atau ruang pimpinan,  biaya akan habis di sini semua,” terang Nasir saat ditemui usai membuka Workshop Kepemimpinan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2017 di Crowne Plaza, Jakarta, Kamis  (2/11).

Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini menjelaskan, penghematan anggaran pembanguan gedung dan pembukaan fakultas baru ini tentunya akan mengurangi jumlah dekan. Namun, berkurangnya dekan tersebut dipastikan tidak akan mempengaruhi  kualitas pemnbelajaran di kampus. 

“Karena kualitas pembelajaran bukan di dekan. Dekan adalah bertugas me-manage anggaran dan me-manageseluruh sumber daya yang ada. Yang mengimplementasikan adalah ketua departemen atau ketua jurusan, itu yang paling penting. Sementara, rektor yang  menyusun dan menetapkan grand design –nya ,” ujar Nasir.

Pembatasan  pembukaan fakultas baru ini , kata Nasir dimulai sejak keputusan ini disampaikan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi. Sebelum adanya keputusan ini, Nasir mengaku perguruan tinggi baik negeri  maupun swasta kerap membuka fakultas baru yang dinilai tidak efisien dan efektif. 

“Contohnya, fakultas teknik banyak yang dipecah-pecah. Kalau PTS sihbagi kami tidak ada masalah, karena kan mereka sendiri yang mencari pendanaan. Yang menjadi konsentrasi kami adalah PTN. Tapi PTS saya sarankan sih, jangan. Karena jika terlalu banyak fakultas juga tidak baik, tidak efisien,” kata Nasir.  

Oleh sebab itu, Nasir mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar sebaiknya mulai menghentikan pembukaan fakultas baru. Nasir menginginkan agar perguruan tinggi betul-betul mengefektifkan anggaran untuk kepentingan perkuliahan atau apapun yang berkaitan dengan mahasiswa. 

“Kalau program studinya mau ditambah, silakan. Yang kami kunci adalah rumpun ilmunya atau fakultasnya. Misalnya,  membuka prodi yang menggabungkan teknik elektro dengan teknik mesin. Maka ada prodi mekatronika. Ya sudah, masuk saja di rumpun ilmu fakultas teknik,” tuturnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo menambahkan, mengatakan, jika ada penambahan satu fakultas maka minimal akan kehilangan 18 orang tenaga peneliti. Mengingat,  seorang dosen jika sudah menduduki sebuah jabatan di dalam struktural kepemimpinan fakultas maka secara otomatis dia akan kehilangan hak penelitiannya.

“Sedangkan jika berhemat, fakultasnya digabung misalnya dari empat menjadi satu maka akan bertambah sekitar 74 orang tenaga peneliti," kata Patdono. 

Dikatakan, perampingan fakultas ini dilakukan pemerintah Indonesia juga untuk mendorong para peneliti di Indonesia meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional dan dapat menggeser posisi Malaysia.  Indonesia saat ini sedang mengejar posisi Malaysia di dalam penerbitan jumlah publikasi ilmiah internasional pada tahun 2018 mendatang setelah berhasil menyalip Thailand di tahun 2017. (sar)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 15:52

Banyak Kekurangan, Pemerintah Didesak Evaluasi Bandara Jabar Kertajati

JAKARTA- Digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia, Bandara Internasional Jawa Barat…

Rabu, 06 Juni 2018 20:50

Berhasil Raih Opini WTP, Mendes : Jangan Ada Celah untuk "Orang Nakal"

  JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian…

Rabu, 06 Juni 2018 16:42

Teten : Harus Ada Sinergitas Pengelolaan Dana Desa

  JAKARTA--Koordinator Staff Khusus Presiden, Teten Masduki menyarankan agar alokasi dana desa…

Rabu, 06 Juni 2018 16:36

Dana Desa Ciptakan Sumber Ekonomi Baru

  JAKARTA--Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi…

Senin, 04 Juni 2018 15:44
HIKMAH RAMADAN

Ternyata Pancasila Sesuai Piagam Madinah. Benarkah?

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar peringatan Nuzulul Quran, di ruang…

Senin, 04 Juni 2018 15:24
HIKMAH RAMADAN

Guru-Guru SQI Indonesia Diajarkan Mesra. Untuk Apa Ya?

JAKARTA – Tak hanya harus pandai mendidik dan membimbing murid-muridnya, para guru dan staf serta…

Sabtu, 02 Juni 2018 00:49

Cegah Radikalisme, Implementasi PPK Harus Sistematis

 JAKARTA—Munculnya paham radikalisme dan terorisme yang tersebar di tengah-tengah masyarakat…

Kamis, 31 Mei 2018 23:26

GSI SMP 2018, Tim Kaltim Masuk di Group A

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kompetisi sepakbola jenjang…

Kamis, 31 Mei 2018 06:59

Mendikbud : Ketentuan Zonasi PPDB Harus Diperhatikan

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir  menegaskan bahwa Pemerintah…

Kamis, 31 Mei 2018 06:48

Soal PPDB, Pemda Diminta Makin Akuntabel dan Nondiskriminatif

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .